Wajah Pelayanan Publik Modern, MPP Gianyar Menarik Perhatian Pemerintah Pusat
BALIEXPRESS.ID – Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan terintegrasi, Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gianyar menjelma menjadi salah satu wajah reformasi birokrasi di Bali. Keberhasilannya menghadirkan pelayanan dalam satu atap bahkan menarik perhatian jajaran pemerintah pusat yang datang untuk melihat langsung bagaimana pelayanan kepada masyarakat dijalankan.
Pada Kamis (9/7), MPP Kabupaten Gianyar menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. (Purn.) Dr. Akhmad Wiyagus, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman, serta Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Syafrida Rachmawati Rasahan. Kehadiran mereka menjadi bentuk apresiasi sekaligus evaluasi terhadap implementasi reformasi birokrasi di daerah.
Di balik bangunan yang setiap harinya melayani sekitar 250 pengunjung, MPP Gianyar menghadirkan konsep pelayanan terpadu yang mempertemukan berbagai instansi dalam satu lokasi. Masyarakat tidak lagi harus berpindah-pindah kantor untuk mengurus berbagai keperluan administrasi, mulai dari perizinan, administrasi kependudukan, layanan kepolisian, keimigrasian, BPJS, perpajakan, hingga layanan BUMN dan BUMD.
Baca Juga: Jembrana Kirim 13 Duta Seni Meriahkan PKB XLVIII 2026, Tampilkan Jegog Mebarung hingga Gong Kebyar
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar sekaligus Pengelola MPP, Ni Luh Gede Eka Suary, menjelaskan bahwa MPP Gianyar saat ini menghadirkan layanan dari 14 perangkat daerah, empat BUMN dan BUMD, serta 12 instansi vertikal. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi menjadi fondasi utama dalam memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat.
"Di MPP Kabupaten Gianyar kami menghadirkan layanan dari 14 perangkat daerah, empat layanan BUMN dan BUMD, serta 12 instansi vertikal. Rata-rata kami melayani sekitar 250 pengunjung setiap hari dengan berbagai kebutuhan administrasi masyarakat," jelas Eka Suary.
Namun, MPP Gianyar tidak hanya berbicara soal banyaknya layanan. Kenyamanan masyarakat juga menjadi perhatian utama. Pengunjung disambut dengan berbagai fasilitas pendukung seperti klinik kesehatan, ruang laktasi, ruang baca, area bermain anak, hingga gerai Dekranasda yang mempromosikan produk UMKM lokal. Bahkan, layanan khusus bagi penyandang disabilitas disiapkan melalui loket prioritas, ruang tunggu yang ramah disabilitas, serta fasilitas sanitasi yang telah disesuaikan.
Menurut Eka Suary, keberhasilan MPP Gianyar tidak lahir secara instan. Kunci utamanya adalah komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam membangun budaya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
"Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen Bapak Bupati Gianyar untuk menghadirkan pelayanan prima kepada masyarakat. Selain itu, kami terus memperkuat integrasi antarinstansi, menerapkan standar pelayanan, mengembangkan MPP Digital, serta melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala agar kualitas layanan terus meningkat," ujarnya.
Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman. Menurutnya, pelayanan yang diterapkan di MPP Gianyar telah sejalan dengan arahan Presiden untuk memangkas birokrasi sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, dan tanpa biaya yang tidak semestinya. Ia berharap model pelayanan seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lain di Indonesia.
Penilaian positif juga datang dari Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto yang menilai transformasi pelayanan publik di Gianyar telah menghadirkan layanan yang berkualitas, terintegrasi, dan memudahkan masyarakat. Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan kejujuran sebagai fondasi utama dalam memberikan pelayanan publik.
Yang menarik, dalam kunjungan tersebut para pejabat tidak hanya meninjau fasilitas, tetapi juga berdialog langsung dengan warga yang sedang mengurus administrasi. Mereka mendengarkan pengalaman masyarakat, memastikan pelayanan berjalan baik, bahkan menyerahkan langsung Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada warga yang telah menyelesaikan proses administrasinya.
