BALIEXPRESS.ID – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali tetap mengacu pada konsep bekerja dari rumah.
Karena itu, kebijakan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai Work From Anywhere (WFA).
Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, BKPSDM memastikan akan melakukan evaluasi dan penanganan sesuai regulasi disiplin ASN.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala BKPSDM Provinsi Bali, I Wayan Budiasa, menanggapi adanya informasi mengenai oknum pegawai berseragam Korpri yang terlihat berada di sebuah kafe saat jam kerja WFH.
Budiasa menjelaskan, lokasi pelaksanaan WFH telah disesuaikan dengan titik koordinat tempat tinggal yang didaftarkan masing-masing pegawai dalam sistem kehadiran.
Dengan mekanisme tersebut, pegawai yang berada di luar lokasi yang telah terdaftar tidak dapat melakukan presensi.
"Kalau kita bicara WFH, WFH itu kan artinya Work From Home. Bukan WFA ya H ini. Untuk absensi, untuk absensi sudah kami sampaikan. Absensi itu sesuai dengan lokasi tempat tinggal yang didaftarkan. Lokusnya di sana. Lalu bagaimana dengan ada informasi bahwasanya ada pegawai yang posisi di kafe, atau di luar, atau di tempat lain? Dari kacamata kami, dari kacamata kami, untuk saat ini kami sudah melakukan satu evaluasi terhadap hal itu. Ketika mereka berada di luar dari lokasi, mereka enggak bisa melakukan absensi. Sedangkan pelaporan berkaitan kinerja dari SiKepri," katanya, Jumat (17/7).
Ia mengatakan, pengawasan terhadap pelaksanaan WFH tidak hanya dilakukan melalui sistem presensi digital, tetapi juga melalui pemantauan lapangan oleh tim pengawas.
