Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Badan Anggaran DPRD Tabanan Dorong Pemkab Tabanan Optimalkan Penggunaan Teknologi

I
Penulis: IGA Kusuma Yoni❯
DPRD Kabupaten Tabanan menggelar Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, Kamis (23/7/2026). (Ist)
DPRD Kabupaten Tabanan menggelar Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, Kamis (23/7/2026). (Ist)

Advertisement

BALIEXPRESS.ID- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan menggelar Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, Kamis (23/7/2026).

Rapat ini dipimpin oleh Ketua I Nyoman Arnawa dan dihadiri oleh Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya.

Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran mendorong pemerintah untuk lebih mengoptimalkan pendapatan daerah dengan meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

Salah satunya diminta serius menggarap potensi pendapatan dengan menyentuh objek pajak maupun retribusi melalui sistem digital., seperti pemanfaatan teknologi digital pada objek-objek pajak daerah maupun retribusi lainnya.

Inovasi ini diyakini mampu meminimalisir kebocoran anggaran sekaligus memperkuat akuntabilitas keuangan daerah karena sistem pengelolaan keuangan semakin efektif, efisien, dan akuntabel.

Advertisement

Selanjutnya pada penyampaian laporan, Badan Anggaran DPRD menyampaikan bahwa pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan secara komprehensif melalui rapat internal dan rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah beserta perangkat daerah terkait.

Badan Anggaran memberikan apresiasi kepada pemerintah atas keberhasilannya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI 12 kali berturut-turut.

Sementara itu, Bupati Tabanan menyampaikan apresiasi karena rancangan peraturan daerah yang telah diajukan kepada DPRD telah berjalan sebagaimana mestinya serta dilaksanakan melalui tahapan dan pembahasan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.

“Sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kerja sama DPRD dengan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah senantiasa terus ditingkatkan,” ungkapnya. (*)

 

Advertisement

Artikel Terkait

PPPK di Tabanan Terseret Kasus Sabu, Polisi Sita Nyaris 300 Gram Barang Bukti

PPPK di Tabanan Terseret Kasus Sabu, Polisi Sita Nyaris 300 Gram Barang Bukti

Seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di salah satu instansi Pemkab Tabanan ditangkap Satresnarkoba Polres Tabanan.

Angka Kecelakaan di Tabanan Meroket, 42 Orang Meninggal Dunia dalam Enam Bulan

Angka Kecelakaan di Tabanan Meroket, 42 Orang Meninggal Dunia dalam Enam Bulan

Angka kecelakaan di Kabupaten Tabanan tercatat mengalami peningkatan. Berdasarkan data Satlantas Polres Tabanan, tercatat 632 kasus kecelakaan pada semester I tahun 2026.

Tabanan Kunci 16 Ribu Hektare Sawah, Petani di Area Terlindungi Dapat Kemudahan

Tabanan Kunci 16 Ribu Hektare Sawah, Petani di Area Terlindungi Dapat Kemudahan

Pemkab Tabanan menetapkan 16.466,23 hektare area persawahan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer