GIANYAR, BALI EXPRESS – Secara rutin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemkab Gianyar diaudit oleh Inspektorat Gianyar secara internal sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keungan. Sehingga untuk mengantisipasi adanya temuan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, maka Inspektorat Gianyar menggelar sosialisasi pengadaan barang dan jasa yang diikuti oleh para pejabat di lingkungan Pemkab Gianyar.
Inspektur Kabupaten Gianyar, I Gusti Bagus Adi Widhya Utama, menjelaskan bahwa perihal pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh OPD setiap saat memang harus terus dilakukan pembinaan. Sebab peraturan pusat dalam hal pengadaan barang dan jasa kerap kali terjadi perubahan. Sehingga daerah harus terus melakukan penyesuaian agar tidak menyalahi aturan.
Sedangkan faktanya di lapangan, tidak sedikit pejabat yang terkadang terlambat mendapatkan informasi atau bahkan tidak mengetahuinnya. “Secara umum kita harus terus melakukan pembinaan, Inspektorat saat ini kan tidak hanya memeriksa, tetapi juga melakukan pembinaan,” tegasnya Senin (27/2).
Ditambahkan oleh pejabat yang akrab disapa Ngurah Bem tersebut, Selama ini hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengadaan barang dan jasa adalah para Kepala Bidang sebagai Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) yang tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.
Sehingga terkadang Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran (PA) justru harus merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK). “Hal ini bukannya tidak boleh, hanya saja yang lebih mengerti secara teknis detail kegiatan adalah para PPKnya. Mereka harus tau hal tersebut,” imbuhnya.
Namun hal yang sering menjadi temuan adalah, karena ketidak tahuan selaku pengguna anggaran atau pelaksana kegiatan. Kesalahan tersebut biasanya karena disengaja, karena tekanan dari pimpinan. Serta ada juga yang memang karena ketidaktahuan. “Pimpinan dalam hal ini bukan Bupati, tapi di lingkungan OPD tersebut. Kemudian untuk ketidak tahuan ini yang saya isi, karena banyak temuan datangnya dari ketidak tahuan ini. Sebab pengadaan barang dan jasa sangat luas mulai dari beli pulpen sampai dengan bangunan ratusan Miliar,” pungas Ngurah Bem. (ras)
GIANYAR, BALI EXPRESS – Secara rutin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemkab Gianyar diaudit oleh Inspektorat Gianyar secara internal sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keungan. Sehingga untuk mengantisipasi adanya temuan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, maka Inspektorat Gianyar menggelar sosialisasi pengadaan barang dan jasa yang diikuti oleh para pejabat di lingkungan Pemkab Gianyar.
Inspektur Kabupaten Gianyar, I Gusti Bagus Adi Widhya Utama, menjelaskan bahwa perihal pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh OPD setiap saat memang harus terus dilakukan pembinaan. Sebab peraturan pusat dalam hal pengadaan barang dan jasa kerap kali terjadi perubahan. Sehingga daerah harus terus melakukan penyesuaian agar tidak menyalahi aturan.
Sedangkan faktanya di lapangan, tidak sedikit pejabat yang terkadang terlambat mendapatkan informasi atau bahkan tidak mengetahuinnya. “Secara umum kita harus terus melakukan pembinaan, Inspektorat saat ini kan tidak hanya memeriksa, tetapi juga melakukan pembinaan,” tegasnya Senin (27/2).
Ditambahkan oleh pejabat yang akrab disapa Ngurah Bem tersebut, Selama ini hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengadaan barang dan jasa adalah para Kepala Bidang sebagai Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) yang tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.
Sehingga terkadang Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran (PA) justru harus merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK). “Hal ini bukannya tidak boleh, hanya saja yang lebih mengerti secara teknis detail kegiatan adalah para PPKnya. Mereka harus tau hal tersebut,” imbuhnya.
Namun hal yang sering menjadi temuan adalah, karena ketidak tahuan selaku pengguna anggaran atau pelaksana kegiatan. Kesalahan tersebut biasanya karena disengaja, karena tekanan dari pimpinan. Serta ada juga yang memang karena ketidaktahuan. “Pimpinan dalam hal ini bukan Bupati, tapi di lingkungan OPD tersebut. Kemudian untuk ketidak tahuan ini yang saya isi, karena banyak temuan datangnya dari ketidak tahuan ini. Sebab pengadaan barang dan jasa sangat luas mulai dari beli pulpen sampai dengan bangunan ratusan Miliar,” pungas Ngurah Bem. (ras)
