alexametrics
26.8 C
Denpasar
Sunday, June 26, 2022

Susun Pergub Transportasi Online, BTB Kawal Janji Koster

BALI EXPRESS, DENPASAR – Keinginan Bali Transport Bersatu (BTB) agar jasa transportasi umum online ditiadakan, rupanya tidak kesampaian. Meski begitu, BTB menyepakati rencana pembuatan peraturan gubernur (pergub) yang mengatur standardisasi transportasi konvensional untuk menunjang kegiatan pariwisata, sekaligus mengatur ruang gerak jasa transportasi online.

 

Itu terungkap saat BTB mendatangi Kantor Gubernur Bali, Senin (27/5). Mereka datang lagi untuk menyuarakan aspirasinya. Bahkan, kedatangan mereka diterima langsung Gubernur Wayan Koster. Itu pun setelah Koster bertemu dengan perwakilan dari BTB.

 

Di hadapan para juru mudi yang tergabung dalam BTB, Koster mengungkapkan komitmennya yang tetap berpihak pada pelaku jasa transportasi konvensional.

 

“Prinsip saya dari awal tetap berkomitmen menjaga keberadaan taksi konvensional. Karena sudah sejak lama diajak berjuang dalam melayani pariwisata di Bali,” ujar Koster.

 

Menurutnya, setelah melakukan diskusi dengan perwakilan BTB, sudah ada kesepakatan yang menyangkut keberlanjutan jasa transportasi konvensional. Serta pengaturan ruang gerak transportasi online. Khususnya dalam pelayanan di bidang kepariwisataan yang memiliki standar.

 

“Ini yang kami diskusikan tadi (dengan perwakilan BTB). Sudah menemui kesepakatan. Solusi. Yang akan dituangkan dalam peraturan gubernur Bali,” tegasnya.

 

Masih di hadapan para juru mudi BTB, Koster mengungkapkan ada beberapa poin penting yang akan dimuat dalam peraturan tersebut. Pertama, menyangkut zonasi. Pada poin ini, ditegaskan bahwa zona pangkalan pariwisata tidak boleh dimasuki transportasi di luar konvensional.

 

“Kedua, kaitannya dengan taksi konvensional. Kami akan tata secara baik. Diorganisir dengan baik. Supaya menjadi ikon pelayanan transportasi Bali.

Akan dilakukan peremajaan. Modalnya dari BPD dengan bunga paling rendah, di bawah lima persen,” sebutnya.

Selanjutnya, masih berkaitan dengan pelayanan, juru mudi atau sopir transportasi konvensional akan diregister. Sehingga masing-masing akan memiliki nomor. Kemudian menyiapkan aplikasi sesuai dengan nomor register tersebut.

 

“Atau kalau lagi tidak mangkal, di jalan bisa angkut penumpang. Sistemnya dibuat tertutup. Anggotanya hanya yang konvensional,” jelasnya.

 

Sedangkan untuk transportasi online, peraturan yang sedang dirancang itu akan mewajibkan para sopirnya ber-KTP Bali. Kemudian, kendaraan yang digunakan untuk mengangkut penumpang, wajib berplat Bali atau DK. Wajib tergabung dalam sebuah organisasi. “Tidak bisa liar. Kemudian bisa berbahasa Bali, biar tidak kema mai,” celetuknya.

 

Dia menegaskan, beberapa poin yang diatur dalam pergub tersebut sudah dipertimbangkan secara matang. Disesuaikan dengan kondisi di Bali yang notabene wilayah pariwisata. “Tidak seratus persen tunduk Permenhub. Karena belum tentu sesuai di wilayah,” tegas Koster.

 

Menanggapi komitmen yang disampaikan Koster tersebut, Ketua Umum BTB, Nyoman Suwendra, mengaku bersyukur bahwa perjuangan pihaknya sudah menemukan sedikit titik terang. Meskipun keinginan utama mereka yakni menutup tranportasi online tidak terpenuhi.

 

“Dibilang puas, ya puas. Dibilang tidak, ya tidak. Di mana tidaknya, kami tidak bisa menutup online itu,” katanya.

 

Meski begitu, pihaknya tetap berterima kasih karena gubernur sudah menyatakan keberpihakannya kepada pelaku transportasi konvensional. Tinggal sekarang ini adalah meminta komitmen yang sudah diwacanakan tersebut.

 

“Tetap akan kami kawal (komitmen itu). Kapan pergub itu keluar.

Dan kami akan tetap menghubungi Pak Kepala Dishub agar nyambung dengan apa yang dikatakan gubernur tadi. Biar tidak ada dusta di antara kita nanti.

Ada bahasa-bahasa yang beda nanti,” tegasnya Suwendra.

 

Pihaknya juga sudah menyampaikan usulan agar pergub itu menampung aspirasi pihaknya. Aspirasi itu tidak jauh beda seperti poin-poin yang disampaikan gubernur. Di antaranya menyangkut zonasi serta kuotanya.

 

“Kalau sekarang ini ngawur. Platnya ada yang B. Ada L. Sementara kami di Bali mengikuti tatanan yang berlaku. Kami di hotel menunggu dengan menggunakan uniform. Kami melayani pakai bahasa Inggris,” ungkapnya.

 

Soal peremajaan angkutan yang dimudahkan dengan pinjaman berbunga rendah dari BPD, Suwendra mengaku, pihaknya tidak ingin berkomentar terlalu jauh. Sebab, tujuan aksi mereka selama ini bukan itu yang utama.

 

“Itu nanti. Yang penting (komitmen) ini dulu. Bukan itu tujuan awal kami. Kalau memang ada kebijakan seperti itu untuk peremajaan, kami berterima kasih. Selama ini, sejak ada taksi online inilah, kami sering ada gesekan,” tegasnya.


BALI EXPRESS, DENPASAR – Keinginan Bali Transport Bersatu (BTB) agar jasa transportasi umum online ditiadakan, rupanya tidak kesampaian. Meski begitu, BTB menyepakati rencana pembuatan peraturan gubernur (pergub) yang mengatur standardisasi transportasi konvensional untuk menunjang kegiatan pariwisata, sekaligus mengatur ruang gerak jasa transportasi online.

 

Itu terungkap saat BTB mendatangi Kantor Gubernur Bali, Senin (27/5). Mereka datang lagi untuk menyuarakan aspirasinya. Bahkan, kedatangan mereka diterima langsung Gubernur Wayan Koster. Itu pun setelah Koster bertemu dengan perwakilan dari BTB.

 

Di hadapan para juru mudi yang tergabung dalam BTB, Koster mengungkapkan komitmennya yang tetap berpihak pada pelaku jasa transportasi konvensional.

 

“Prinsip saya dari awal tetap berkomitmen menjaga keberadaan taksi konvensional. Karena sudah sejak lama diajak berjuang dalam melayani pariwisata di Bali,” ujar Koster.

 

Menurutnya, setelah melakukan diskusi dengan perwakilan BTB, sudah ada kesepakatan yang menyangkut keberlanjutan jasa transportasi konvensional. Serta pengaturan ruang gerak transportasi online. Khususnya dalam pelayanan di bidang kepariwisataan yang memiliki standar.

 

“Ini yang kami diskusikan tadi (dengan perwakilan BTB). Sudah menemui kesepakatan. Solusi. Yang akan dituangkan dalam peraturan gubernur Bali,” tegasnya.

 

Masih di hadapan para juru mudi BTB, Koster mengungkapkan ada beberapa poin penting yang akan dimuat dalam peraturan tersebut. Pertama, menyangkut zonasi. Pada poin ini, ditegaskan bahwa zona pangkalan pariwisata tidak boleh dimasuki transportasi di luar konvensional.

 

“Kedua, kaitannya dengan taksi konvensional. Kami akan tata secara baik. Diorganisir dengan baik. Supaya menjadi ikon pelayanan transportasi Bali.

Akan dilakukan peremajaan. Modalnya dari BPD dengan bunga paling rendah, di bawah lima persen,” sebutnya.

Selanjutnya, masih berkaitan dengan pelayanan, juru mudi atau sopir transportasi konvensional akan diregister. Sehingga masing-masing akan memiliki nomor. Kemudian menyiapkan aplikasi sesuai dengan nomor register tersebut.

 

“Atau kalau lagi tidak mangkal, di jalan bisa angkut penumpang. Sistemnya dibuat tertutup. Anggotanya hanya yang konvensional,” jelasnya.

 

Sedangkan untuk transportasi online, peraturan yang sedang dirancang itu akan mewajibkan para sopirnya ber-KTP Bali. Kemudian, kendaraan yang digunakan untuk mengangkut penumpang, wajib berplat Bali atau DK. Wajib tergabung dalam sebuah organisasi. “Tidak bisa liar. Kemudian bisa berbahasa Bali, biar tidak kema mai,” celetuknya.

 

Dia menegaskan, beberapa poin yang diatur dalam pergub tersebut sudah dipertimbangkan secara matang. Disesuaikan dengan kondisi di Bali yang notabene wilayah pariwisata. “Tidak seratus persen tunduk Permenhub. Karena belum tentu sesuai di wilayah,” tegas Koster.

 

Menanggapi komitmen yang disampaikan Koster tersebut, Ketua Umum BTB, Nyoman Suwendra, mengaku bersyukur bahwa perjuangan pihaknya sudah menemukan sedikit titik terang. Meskipun keinginan utama mereka yakni menutup tranportasi online tidak terpenuhi.

 

“Dibilang puas, ya puas. Dibilang tidak, ya tidak. Di mana tidaknya, kami tidak bisa menutup online itu,” katanya.

 

Meski begitu, pihaknya tetap berterima kasih karena gubernur sudah menyatakan keberpihakannya kepada pelaku transportasi konvensional. Tinggal sekarang ini adalah meminta komitmen yang sudah diwacanakan tersebut.

 

“Tetap akan kami kawal (komitmen itu). Kapan pergub itu keluar.

Dan kami akan tetap menghubungi Pak Kepala Dishub agar nyambung dengan apa yang dikatakan gubernur tadi. Biar tidak ada dusta di antara kita nanti.

Ada bahasa-bahasa yang beda nanti,” tegasnya Suwendra.

 

Pihaknya juga sudah menyampaikan usulan agar pergub itu menampung aspirasi pihaknya. Aspirasi itu tidak jauh beda seperti poin-poin yang disampaikan gubernur. Di antaranya menyangkut zonasi serta kuotanya.

 

“Kalau sekarang ini ngawur. Platnya ada yang B. Ada L. Sementara kami di Bali mengikuti tatanan yang berlaku. Kami di hotel menunggu dengan menggunakan uniform. Kami melayani pakai bahasa Inggris,” ungkapnya.

 

Soal peremajaan angkutan yang dimudahkan dengan pinjaman berbunga rendah dari BPD, Suwendra mengaku, pihaknya tidak ingin berkomentar terlalu jauh. Sebab, tujuan aksi mereka selama ini bukan itu yang utama.

 

“Itu nanti. Yang penting (komitmen) ini dulu. Bukan itu tujuan awal kami. Kalau memang ada kebijakan seperti itu untuk peremajaan, kami berterima kasih. Selama ini, sejak ada taksi online inilah, kami sering ada gesekan,” tegasnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/