alexametrics
27.6 C
Denpasar
Wednesday, August 17, 2022

Dewan Bangli Pertanyakan Program Belanja Banten Upasaksi

BANGLI, BALI EXPRESS – Kalangan DPRD Bangli mempertanyakan program belanja banten upasaksi yang merupakan program Pemkab Bangli sejak kepemimpinan Bupati Sang Nyoman Sedana Arta. Sebab, data lengkap penerima bantuan tidak tertuang dalam perencanaan awal. Anggaran miliaran rupiah itu sifatnya gelondongan.

Seperti terungkap dalam rapat kerja DPRD Bangli dengan Bagian Kesra, Inspektorat dan lainnya, Jumat (24/6) lalu, anggaran tersebut bisa dicairkan untuk kelompok masyarakat yang menggelar upacara keagamaan. Masyarakat tinggal mengundang bupati untuk hadir pada kegiatan upacara tersebut.

Wakil Ketua DPRD Bangli I Komang Carles yang memimpin rapat kerja menegaskan, beredar di masyarakat bahwa uang yang diserahkan kepada masyarakat adalah punia. Di sisi lain, program punia yang pernah dijalankan pemerintah era Bupati I Made Gianyar sempat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2013 dan beberapa tahun kemudian.

Ia mengingatkan demikian, karena dalam perencanaan awal, anggaran tidak dirancang khusus untuk kelompok tertentu. Data by name, by adress tidak ada.

Baca Juga :  Terbengkalai dan Kumuh, Dewan Minta Pemkab Gianyar Segera Tata Pasar Umum Blahbatuh

Ia pun kembali menegaskan, pada intinya dewan sepakat ada bantuan untuk masyarakat. Terpenting perencanaannya sesuai aturan. Tidak ikut-ikutan daerah lain yang belum tentu benar.

Wakil Ketua DPRD Bangli I Nyoman Budiada lebih menekankan realisasi di lapangan. Selain banyak masyarakat menyebut punia, tak jarang juga, ketika bupati berhalangan hadir, justru diwakilkan orang di luar pemerintahan.

Politikus Partai Golkar asal Desa Satra, Kecamatan Kintamani itu menegaskan, hal itu tidak seharusnya terjadi. Apabila bupati berhalangan, semestinya diserahkan oleh orang yang masih di lingkungan Pemkab Bangli. Sehingga tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat bantuan yang dianggarkan pemerintah justru diserahkan nonpemerintah. “Indikasinya ada itu,” ungkap Budiada.

Sementara itu, Kabag Kesra Setda Kabupaten Bangli I Gede Eddy Hartawan menjelaskan, tidak ada program dana punia. Itu hanya sebutan di masyarakat. Dalam APBD tertuang pengadaan barang dan jasa banten upasaksi.

Baca Juga :  Konser Dibubarkan, Jerinx Adu Argumen dengan Petugas

Banten upasaksi itu dibagi lagi. Ada tingkat Pura Kahyangan Tiga, Pura Swagina, Pura Kahyangan Jagat. Sedangkan pura paibon, dadia, dan kawitan masuk pura genealogis. Besaran anggarannya berdasarkan Keputusan Bupati Bangli Nomor 45405/820/2021.

“Judul keputusan itu pemberian upakara kelengkapan sesajen dalam rangka muspayang ngupasaksi rangkaian upacara keagamaan di wilayah Kabupaten Bangli. Besaran sudah dalam keputusan bupati diatur, hanya bahasa di masyarakat tetap kata punia,” terang Eddy.

Sedangkan prosesnya, lanjut Eddy, tetap pengadaan barang dan jasa. Itu swakelola karena dresta yang berlaku di masing-masing desa akan berbeda-beda. Pihaknya juga mengakui, sudah sempat ada pemeriksaan dari BPK belum lama ini. Beberapa penerima juga sudah langsung dikonfirmasi langsung. Tidak ada persoalan. (wan)

 


BANGLI, BALI EXPRESS – Kalangan DPRD Bangli mempertanyakan program belanja banten upasaksi yang merupakan program Pemkab Bangli sejak kepemimpinan Bupati Sang Nyoman Sedana Arta. Sebab, data lengkap penerima bantuan tidak tertuang dalam perencanaan awal. Anggaran miliaran rupiah itu sifatnya gelondongan.

Seperti terungkap dalam rapat kerja DPRD Bangli dengan Bagian Kesra, Inspektorat dan lainnya, Jumat (24/6) lalu, anggaran tersebut bisa dicairkan untuk kelompok masyarakat yang menggelar upacara keagamaan. Masyarakat tinggal mengundang bupati untuk hadir pada kegiatan upacara tersebut.

Wakil Ketua DPRD Bangli I Komang Carles yang memimpin rapat kerja menegaskan, beredar di masyarakat bahwa uang yang diserahkan kepada masyarakat adalah punia. Di sisi lain, program punia yang pernah dijalankan pemerintah era Bupati I Made Gianyar sempat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2013 dan beberapa tahun kemudian.

Ia mengingatkan demikian, karena dalam perencanaan awal, anggaran tidak dirancang khusus untuk kelompok tertentu. Data by name, by adress tidak ada.

Baca Juga :  Denpasar Longgarkan Jam Layanan Rumah Makan dan Restoran

Ia pun kembali menegaskan, pada intinya dewan sepakat ada bantuan untuk masyarakat. Terpenting perencanaannya sesuai aturan. Tidak ikut-ikutan daerah lain yang belum tentu benar.

Wakil Ketua DPRD Bangli I Nyoman Budiada lebih menekankan realisasi di lapangan. Selain banyak masyarakat menyebut punia, tak jarang juga, ketika bupati berhalangan hadir, justru diwakilkan orang di luar pemerintahan.

Politikus Partai Golkar asal Desa Satra, Kecamatan Kintamani itu menegaskan, hal itu tidak seharusnya terjadi. Apabila bupati berhalangan, semestinya diserahkan oleh orang yang masih di lingkungan Pemkab Bangli. Sehingga tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat bantuan yang dianggarkan pemerintah justru diserahkan nonpemerintah. “Indikasinya ada itu,” ungkap Budiada.

Sementara itu, Kabag Kesra Setda Kabupaten Bangli I Gede Eddy Hartawan menjelaskan, tidak ada program dana punia. Itu hanya sebutan di masyarakat. Dalam APBD tertuang pengadaan barang dan jasa banten upasaksi.

Baca Juga :  Dinilai Ingkari Janji, Warga Banjar Semaja Blokade Pabrik Aspal Lagi

Banten upasaksi itu dibagi lagi. Ada tingkat Pura Kahyangan Tiga, Pura Swagina, Pura Kahyangan Jagat. Sedangkan pura paibon, dadia, dan kawitan masuk pura genealogis. Besaran anggarannya berdasarkan Keputusan Bupati Bangli Nomor 45405/820/2021.

“Judul keputusan itu pemberian upakara kelengkapan sesajen dalam rangka muspayang ngupasaksi rangkaian upacara keagamaan di wilayah Kabupaten Bangli. Besaran sudah dalam keputusan bupati diatur, hanya bahasa di masyarakat tetap kata punia,” terang Eddy.

Sedangkan prosesnya, lanjut Eddy, tetap pengadaan barang dan jasa. Itu swakelola karena dresta yang berlaku di masing-masing desa akan berbeda-beda. Pihaknya juga mengakui, sudah sempat ada pemeriksaan dari BPK belum lama ini. Beberapa penerima juga sudah langsung dikonfirmasi langsung. Tidak ada persoalan. (wan)

 


Most Read

Artikel Terbaru

/