alexametrics
26.8 C
Denpasar
Thursday, May 26, 2022

Bapemperda DPRD Badung Raker Bersama Bagian Hukum dan HAM

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah (Setda) Badung, Senin (27/7). Rapat yang dipimpin Ketua Bapemperda Nyoman Satria itu berlangsung di ruang kerja Bapemperda.
Dalam rapat yang dihadiri sejumlah anggota Bapemperda, yakni IGN Sudiarsa dan IB Alit Arga Patra, serta Kabag Hukum dan HAM Setda Badung, AA Gede Asteya Yudhya, Setda Badung membahas tentang program pembentukan perda tahun 2020.
Ketua Bapemperda Nyoman Satria, usai rapat mengatakan, rapat yang digelar terkait program pembentukan perda (Propemperda). Dari 25 Ranperda yang sedianya dibahas tahun 2020, hanya 12 yang akan dibahas pada tahun 2020. Lima di antaranya akan dibahas pada tahun 2020 dan delapan batal dibahas. “Ada 12 ranperda yang akan dibahas. Dengan perincian, sembilan dibahas oleh Pansus dan tiga dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung,” kata Satria.
Sementara, lanjut dia, delapan ranperda batal dibahas karena dua di antaranya telah rampung, yakni Raperda RDTR kecamatan Kuta dan Kuta Utara. Kemudian ranperda lainnya seperti ranperda penguatan desa adat dan rancangan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang tempat khusus parkir, drafnya belum rampung.
“Yang pembahasannya dibatalkan karena draf ranperdanya belum siap,” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Untuk ke depannya, kata dia, pihaknya tidak lagi bersedia memasukkan ranperda yang drafnya belum rampung dalam propemperda. “Jadi yang akan dibahas tahun 2020 itu hanya ranperda yang drafnya telah siap untuk dilakukan pembahasan di DPRD Badung,” tegasnya.
Adapun ranperda yang dibahas adalah ranpenda tentang RDTR Kecamatan Petang, ranperda tentang RDTR Kecamatan Abiansemal, ranperda tentang RDTR Kecamatan Mengwi, ranperda tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang, ranperda tentang penanaman modal, dan ranperda tentang penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama.
Sementara yang akan dibahas pada tahun 2021, yakni ranperda tentang tata cara penerbitan dokumen kependudukan dan catatan sipil, ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kesehatan, dan ranperda tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2013 tentang perizinan usaha bidang perindustrian.


MANGUPURA, BALI EXPRESS – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah (Setda) Badung, Senin (27/7). Rapat yang dipimpin Ketua Bapemperda Nyoman Satria itu berlangsung di ruang kerja Bapemperda.
Dalam rapat yang dihadiri sejumlah anggota Bapemperda, yakni IGN Sudiarsa dan IB Alit Arga Patra, serta Kabag Hukum dan HAM Setda Badung, AA Gede Asteya Yudhya, Setda Badung membahas tentang program pembentukan perda tahun 2020.
Ketua Bapemperda Nyoman Satria, usai rapat mengatakan, rapat yang digelar terkait program pembentukan perda (Propemperda). Dari 25 Ranperda yang sedianya dibahas tahun 2020, hanya 12 yang akan dibahas pada tahun 2020. Lima di antaranya akan dibahas pada tahun 2020 dan delapan batal dibahas. “Ada 12 ranperda yang akan dibahas. Dengan perincian, sembilan dibahas oleh Pansus dan tiga dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung,” kata Satria.
Sementara, lanjut dia, delapan ranperda batal dibahas karena dua di antaranya telah rampung, yakni Raperda RDTR kecamatan Kuta dan Kuta Utara. Kemudian ranperda lainnya seperti ranperda penguatan desa adat dan rancangan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang tempat khusus parkir, drafnya belum rampung.
“Yang pembahasannya dibatalkan karena draf ranperdanya belum siap,” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Untuk ke depannya, kata dia, pihaknya tidak lagi bersedia memasukkan ranperda yang drafnya belum rampung dalam propemperda. “Jadi yang akan dibahas tahun 2020 itu hanya ranperda yang drafnya telah siap untuk dilakukan pembahasan di DPRD Badung,” tegasnya.
Adapun ranperda yang dibahas adalah ranpenda tentang RDTR Kecamatan Petang, ranperda tentang RDTR Kecamatan Abiansemal, ranperda tentang RDTR Kecamatan Mengwi, ranperda tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang, ranperda tentang penanaman modal, dan ranperda tentang penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama.
Sementara yang akan dibahas pada tahun 2021, yakni ranperda tentang tata cara penerbitan dokumen kependudukan dan catatan sipil, ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kesehatan, dan ranperda tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2013 tentang perizinan usaha bidang perindustrian.


Most Read

Artikel Terbaru

/