27.6 C
Denpasar
Tuesday, March 21, 2023

Dewan Berikan Sembako Ratusan Tenaga Harian Lepas

SINGARAJA, BALI EXPRESS-Ratusan tenaga harian lepas (THL) yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng, digelontor sembako oleh DPRD Buleleng, Senin (27/7) siang. Pemberian sembako diharapkan meringankan beban ratusan tenaga harian lepas di tengah pandemi Covid-19.

Tercatat sebanyak 280 paket sembako diserahkan langsung oleh Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna. Bantuan sembako ini diberikan atas permintaan para tenaga harian lepas DLH Buleleng, saat menyampaikan aspirasi, Jumat (24/7) lalu.

“Kemarin mereka minta agar diberikan bantuan sembako, sehingga kami khususnya di fraksi PDI Perjuangan berupaya memenuhi keinginan tenaga harian lepas itu, dengan menyerahkan 280 paket sembako. Bantuan ini memang tidak seberapa, namun mudah-mudahan dapat meringankan sedikit beban mereka selama pandemi Covid-19 ini,” terang Supriatna kepada awak media ditemui sesuai menyerahkan ratusan paket sembako.

Sedangkan,  terkait aspirasi yang disampaikan oleh sejumlah tenaga harian lepas DLH Buleleng, Jumat (24/7) kemarin, Supriatna mengaku sudah menyampaikannya langsung kepada Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana.

Baca Juga :  Akibat Pandemi Corona, FP UNUD Gelar Ujian Terbuka Secara Online

Hasilnya, aspirasi tersebut sudah disetujui oleh bupati agar THL tersebut bisa bekerja penuh dalam sebulan. Artinya, Bupati mencabut kebijakan Kepala DLH Buleleng, yang meliburkan para tenaga harian lepas DLH Buleleng dua hari dalam sebulan. “Jadi aspirasi sudah direspon oleh bupati. Dan, akan direalisasikan di anggaran perubahan ini. Artinya, para tenaga harian lepas bisa bekerja full selama 30 hari. Sementara untuk jaminan kesehatannya, bupati masih akan mendiskusikannya dengan pihak ketiga, dalam hal ini BPJS Kesehatan agar segera terwujud,” terangnya.

Sementara itu, salah seorang tenaga harian lepas, Gede Suardika, mengaku bersyukur atas pembagian sembako kepada ratusan THL. Ia menyebut, selama pandemi Covid-19 ini, pihaknya tidak pernah menerima bantuan sembako dari kantor.

“Ya kami mengucapkan terimakasih kepada DPRD telah memberikan bantuan ini, karena selama pandemi, dari kantor belum pernah ada bantuan. Sementara terkait aspirasi kami, katanya sudah direspon oleh bupati, semoga cepat terealisasi,” ucapnya.

Baca Juga :  Ribuan Lembar Arsip BPKAD Badung Dimusnahkan

Terpisah, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, menyebut, pengurangan hari kerja terjadap sejumlah tenaga harian lepas DLH Buleleng memang terjadi, karena anggaran di seluruh daerah direfocusing dan dialihkan untuk penanganan Covid-19. Namun, kini anggaran untuk pembayaran upah para tenaga harian lepas DLH Buleleng, akan disusun kembali di anggaran perubahan. Sehingga, para pekerja bisa kembali bekerja full, 30 hari selama sebulan.

Untuk pembayaran servis kendaraan operasional pengangkut sampah, Suradnyana menegaskan tidak bisa ditalangi oleh para sopir. Mengingat prinsip penggunaan anggaran adalah transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, harus ada pihak ketiga yang dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara mengenai jaminan kesehatan, Suradnyana mengaku akan segera melakukan penjajagan. “Untuk jaminan kesehatan, saya masih menjajagi. Siapa yang paling berisiko itu yang didahulukan. Bertahap,” pungkasnya.


SINGARAJA, BALI EXPRESS-Ratusan tenaga harian lepas (THL) yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng, digelontor sembako oleh DPRD Buleleng, Senin (27/7) siang. Pemberian sembako diharapkan meringankan beban ratusan tenaga harian lepas di tengah pandemi Covid-19.

Tercatat sebanyak 280 paket sembako diserahkan langsung oleh Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna. Bantuan sembako ini diberikan atas permintaan para tenaga harian lepas DLH Buleleng, saat menyampaikan aspirasi, Jumat (24/7) lalu.

“Kemarin mereka minta agar diberikan bantuan sembako, sehingga kami khususnya di fraksi PDI Perjuangan berupaya memenuhi keinginan tenaga harian lepas itu, dengan menyerahkan 280 paket sembako. Bantuan ini memang tidak seberapa, namun mudah-mudahan dapat meringankan sedikit beban mereka selama pandemi Covid-19 ini,” terang Supriatna kepada awak media ditemui sesuai menyerahkan ratusan paket sembako.

Sedangkan,  terkait aspirasi yang disampaikan oleh sejumlah tenaga harian lepas DLH Buleleng, Jumat (24/7) kemarin, Supriatna mengaku sudah menyampaikannya langsung kepada Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana.

Baca Juga :  RS Pratama Giri Emas Dijanjikan Beroperasi Awal 2018

Hasilnya, aspirasi tersebut sudah disetujui oleh bupati agar THL tersebut bisa bekerja penuh dalam sebulan. Artinya, Bupati mencabut kebijakan Kepala DLH Buleleng, yang meliburkan para tenaga harian lepas DLH Buleleng dua hari dalam sebulan. “Jadi aspirasi sudah direspon oleh bupati. Dan, akan direalisasikan di anggaran perubahan ini. Artinya, para tenaga harian lepas bisa bekerja full selama 30 hari. Sementara untuk jaminan kesehatannya, bupati masih akan mendiskusikannya dengan pihak ketiga, dalam hal ini BPJS Kesehatan agar segera terwujud,” terangnya.

Sementara itu, salah seorang tenaga harian lepas, Gede Suardika, mengaku bersyukur atas pembagian sembako kepada ratusan THL. Ia menyebut, selama pandemi Covid-19 ini, pihaknya tidak pernah menerima bantuan sembako dari kantor.

“Ya kami mengucapkan terimakasih kepada DPRD telah memberikan bantuan ini, karena selama pandemi, dari kantor belum pernah ada bantuan. Sementara terkait aspirasi kami, katanya sudah direspon oleh bupati, semoga cepat terealisasi,” ucapnya.

Baca Juga :  Jaga Keselamatan Wisatawan, Devil’s Tear Dipasangi Pagar Pengaman

Terpisah, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, menyebut, pengurangan hari kerja terjadap sejumlah tenaga harian lepas DLH Buleleng memang terjadi, karena anggaran di seluruh daerah direfocusing dan dialihkan untuk penanganan Covid-19. Namun, kini anggaran untuk pembayaran upah para tenaga harian lepas DLH Buleleng, akan disusun kembali di anggaran perubahan. Sehingga, para pekerja bisa kembali bekerja full, 30 hari selama sebulan.

Untuk pembayaran servis kendaraan operasional pengangkut sampah, Suradnyana menegaskan tidak bisa ditalangi oleh para sopir. Mengingat prinsip penggunaan anggaran adalah transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, harus ada pihak ketiga yang dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara mengenai jaminan kesehatan, Suradnyana mengaku akan segera melakukan penjajagan. “Untuk jaminan kesehatan, saya masih menjajagi. Siapa yang paling berisiko itu yang didahulukan. Bertahap,” pungkasnya.


Most Read

Artikel Terbaru