28.7 C
Denpasar
Sunday, April 2, 2023

Bali Terbaik Stranas PK, Begini Kata Koster

DENPASAR, BALI EXPRESS – Belum lama ini Provinsi Bali memperoleh pencapaian yang tinggi di antara daerah lainnya dalam aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencapaian itu diperoleh dengan skor 75 persen.

Gubernur Bali Wayan Koster mengikuti secara virtual penyampaian laporan mengenai lima daerah terbaik dalam aksi Stranas PK tersebut dalam acara pembukaan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual dari Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/8). Bahkan pada kesempatan itu juga terungkap bahwa skor tersebut diambil dari nilai rata-rata nasional sebanyak 58,52 persen.

Terlepas dari itu, Gubernur Koster menegaskan bahwa sejak awal, dengan visi Nangun Sat Kerthi Lokal Bali yang dibawa sejak bertugas sebagai Gubernur Bali, telah berkomitmen untuk menerapkan system tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih. Serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah.

 “Ini telah ditetapkan dalam Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, khususnya pada misi ke-22. Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Terbuka, Transparan, Akuntabel, dan Bersih serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu yang Cepat, Pasti dan Murah,” ujarnya singkat.

Mengenai capaian tersebut, Inspektur Daerah Provinsi Bali, I Wayan Sugiada, menjelaskan bahwa Stranas PK di Bali mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi. “Dan ini kemudian ditindaklanjuti melalui peraturan gubernur (pergub),” jelasnya, Kamis (27/8).

Baca Juga :  Female DJ Mytha, Berani Seksi, tapi Enggan Buka-bukaan

Dia menjelaskan, proses pencapaian yang belum lama ini disampaikan KPK terhitung panjang, baik dari sisi waktu dan program dilaksanakan. Khusus untuk program, terutama upaya pencegahan korupsi di Bali meliputi tiga area, yakni perizinan dan tata niaga keuangan, reformasi birokrasi dan penegakan hukum.

“Tentunya dalam implementasi Pemprov Bali melakukan pencegahan korupsi selain mengacu pada Perpres dan KPK, Pemprov juga menerbitkan sejumlah peraturan gubernur pergub,” ujarnya.

Di bidang pendidikan misalnya, Pemprov Bali menerbitkan Pergub Nomor 37 Tahun 2019. Dalam aturan ini, dunia pendidikan di seluruh Bali diinstruksikan ikut serta dalam upaya pencegahan korupsi. Aturan ini disosialisasikan kepada anak-anak SMA dan SMK se-Bali, termasuk kepada guru-guru dalam pencegahan korupsi. Pada intinya dalam dunia pendidikan tidak boleh ada korupsi dan dilakukan pencegahan lebih awal melalui sosialisasi baik kepada anak didik maupun kepada semua guru.

Terkait pemungutan sumbangan, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali telah menerbitkan surat edaran (SE) guna menertibkan pemungutan sumbangan. “Kalau ada sumbangan wajib dicacat dan dipublikasikan dan diumumkan ke publik yang semua ini juga disampaikan kepada mereka yang memberikan sumbangan,” sambungnya.

Pencegahan korupsi di sisi pendapatan, Pemprov Bali menjabarkannya lewat Pergub Nomor 2 tahun 2019 tentang Pajak Hotel dan Restauran (PHR) secara elektronik yang terintegrasi dengan pemerintah provinsi. Dalam pelaksanaannya di lapangan, pendapatan PHR ini sudah terintegrasi sehingga dalam penyampaian laporan harus dilakukan secara transparan.

“Di sisi pendapatan, laporan PHR harus disampaikan secara transparan sehingga tidak ada istilah laporan buku satu dan buku dua,” tegasnya.

Baca Juga :  BNPT, BNN dan KPK Bertemu di Bali, Hadapi Kejahatan Luar Biasa

Kemudian pencegahan korupsi di bidang perizinan, Pemprov Bali mengupayakan pengurusan semua terkait dengan perizinan dilakukan secara online. Perizinan ini juga dilakukan pengawasan ketat guna pencegahan terjadinya korupsi.

“Kalau sampai ada yang melakukan suap dalam urusan perizinan, itu berarti ada gratisifikasi. Laporan ini juga berpengaruh pada poin yang diberikan KPK,” ungkap mantan penjabat Bupati Tabanan ini.

Dia memberikan contoh lain terkait gratifikasi, yakni bila ada pegawai yang mengikuti pendidikan atau dikursuskan atau dididik di bidang kesehatan. Namun selama pendidikan semuanya dibiayai perusahaan atau pihak dengan mendapatkan berbagai fasilitas seperti transportasi dan hotel. “Ini juga masuk sebagai gratifikasi. Pemprov Bali juga telah mensosialisasikan Peraturan KPK Nomor 2 tahun  tahun 2019 tentang gratifikasi,” jelasnya.

Untuk di bidang keuangan, dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemprov Bali melakukan sejumlah terobosan. Salah satunya Samsat Kerthi. Dalam pelayanan ini, Pemprov Bali menerapkan system pelayanan jemput bola. Dari rumah ke rumah.

“Kami melakukan kunjungan ke rumah-rumah tinggal wajib pajak. Memberikan pelayanan dan petugas langsung mengeksekusi di rumah tinggal dan wajib pajak langsung bisa mendapatkan STNK baru,” imbuhnya.

Lantas, dalam pencegahan korupsi, Pemprov Bali juga memiliki Tim Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli. Tim ini wajib menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.

“Setiap ada laporan pungli, tim ini wajib menindaklanjutinya. Sehingga kasusnya semakin hari semakin bisa ditekan. Inilah beberapa strategi yang kami terapkan dalam pencegahan korupsi,” tandasnya.


DENPASAR, BALI EXPRESS – Belum lama ini Provinsi Bali memperoleh pencapaian yang tinggi di antara daerah lainnya dalam aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencapaian itu diperoleh dengan skor 75 persen.

Gubernur Bali Wayan Koster mengikuti secara virtual penyampaian laporan mengenai lima daerah terbaik dalam aksi Stranas PK tersebut dalam acara pembukaan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual dari Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/8). Bahkan pada kesempatan itu juga terungkap bahwa skor tersebut diambil dari nilai rata-rata nasional sebanyak 58,52 persen.

Terlepas dari itu, Gubernur Koster menegaskan bahwa sejak awal, dengan visi Nangun Sat Kerthi Lokal Bali yang dibawa sejak bertugas sebagai Gubernur Bali, telah berkomitmen untuk menerapkan system tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih. Serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah.

 “Ini telah ditetapkan dalam Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, khususnya pada misi ke-22. Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Terbuka, Transparan, Akuntabel, dan Bersih serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu yang Cepat, Pasti dan Murah,” ujarnya singkat.

Mengenai capaian tersebut, Inspektur Daerah Provinsi Bali, I Wayan Sugiada, menjelaskan bahwa Stranas PK di Bali mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi. “Dan ini kemudian ditindaklanjuti melalui peraturan gubernur (pergub),” jelasnya, Kamis (27/8).

Baca Juga :  Kunjungan Terus Naik, Dewan Ingatkan Protokol Kesehatan

Dia menjelaskan, proses pencapaian yang belum lama ini disampaikan KPK terhitung panjang, baik dari sisi waktu dan program dilaksanakan. Khusus untuk program, terutama upaya pencegahan korupsi di Bali meliputi tiga area, yakni perizinan dan tata niaga keuangan, reformasi birokrasi dan penegakan hukum.

“Tentunya dalam implementasi Pemprov Bali melakukan pencegahan korupsi selain mengacu pada Perpres dan KPK, Pemprov juga menerbitkan sejumlah peraturan gubernur pergub,” ujarnya.

Di bidang pendidikan misalnya, Pemprov Bali menerbitkan Pergub Nomor 37 Tahun 2019. Dalam aturan ini, dunia pendidikan di seluruh Bali diinstruksikan ikut serta dalam upaya pencegahan korupsi. Aturan ini disosialisasikan kepada anak-anak SMA dan SMK se-Bali, termasuk kepada guru-guru dalam pencegahan korupsi. Pada intinya dalam dunia pendidikan tidak boleh ada korupsi dan dilakukan pencegahan lebih awal melalui sosialisasi baik kepada anak didik maupun kepada semua guru.

Terkait pemungutan sumbangan, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali telah menerbitkan surat edaran (SE) guna menertibkan pemungutan sumbangan. “Kalau ada sumbangan wajib dicacat dan dipublikasikan dan diumumkan ke publik yang semua ini juga disampaikan kepada mereka yang memberikan sumbangan,” sambungnya.

Pencegahan korupsi di sisi pendapatan, Pemprov Bali menjabarkannya lewat Pergub Nomor 2 tahun 2019 tentang Pajak Hotel dan Restauran (PHR) secara elektronik yang terintegrasi dengan pemerintah provinsi. Dalam pelaksanaannya di lapangan, pendapatan PHR ini sudah terintegrasi sehingga dalam penyampaian laporan harus dilakukan secara transparan.

“Di sisi pendapatan, laporan PHR harus disampaikan secara transparan sehingga tidak ada istilah laporan buku satu dan buku dua,” tegasnya.

Baca Juga :  Takut Hilang, BNNP Bali Musnahkan 5 Kg Barang Bukti Narkoba

Kemudian pencegahan korupsi di bidang perizinan, Pemprov Bali mengupayakan pengurusan semua terkait dengan perizinan dilakukan secara online. Perizinan ini juga dilakukan pengawasan ketat guna pencegahan terjadinya korupsi.

“Kalau sampai ada yang melakukan suap dalam urusan perizinan, itu berarti ada gratisifikasi. Laporan ini juga berpengaruh pada poin yang diberikan KPK,” ungkap mantan penjabat Bupati Tabanan ini.

Dia memberikan contoh lain terkait gratifikasi, yakni bila ada pegawai yang mengikuti pendidikan atau dikursuskan atau dididik di bidang kesehatan. Namun selama pendidikan semuanya dibiayai perusahaan atau pihak dengan mendapatkan berbagai fasilitas seperti transportasi dan hotel. “Ini juga masuk sebagai gratifikasi. Pemprov Bali juga telah mensosialisasikan Peraturan KPK Nomor 2 tahun  tahun 2019 tentang gratifikasi,” jelasnya.

Untuk di bidang keuangan, dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemprov Bali melakukan sejumlah terobosan. Salah satunya Samsat Kerthi. Dalam pelayanan ini, Pemprov Bali menerapkan system pelayanan jemput bola. Dari rumah ke rumah.

“Kami melakukan kunjungan ke rumah-rumah tinggal wajib pajak. Memberikan pelayanan dan petugas langsung mengeksekusi di rumah tinggal dan wajib pajak langsung bisa mendapatkan STNK baru,” imbuhnya.

Lantas, dalam pencegahan korupsi, Pemprov Bali juga memiliki Tim Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli. Tim ini wajib menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.

“Setiap ada laporan pungli, tim ini wajib menindaklanjutinya. Sehingga kasusnya semakin hari semakin bisa ditekan. Inilah beberapa strategi yang kami terapkan dalam pencegahan korupsi,” tandasnya.


Most Read

Artikel Terbaru