alexametrics
27.6 C
Denpasar
Tuesday, August 9, 2022

Ratusan Pekerja dari Empat Hotel Mengadu ke Dewan Bali

DENPASAR, BALI EXPRESS – Pandemi Covid-19 membuat dunia kerja di Bali berantakan. Tidak sedikit pekerja yang dirumahkan. Bahkan yang paling menyulitkan, tidak sedikit pula yang mesti berhenti bekerja karena kena PHK (pemutusan hubungan kerja).

Situasi pelik ini melanda dunia kerja di berbagai sektor usaha. Khusus di Bali, situasi ini melanda mereka yang menggantungkan hidup dari bekerja di sektor pariwisata, seperti yang dialami para pekerja Sofitel di Nusa Dua, Fairmont, Sakala Benoa, dan Hotel Camakila Benoa. Para pekerja tersebut, ada yang dirumahkan manajemen hotelnya dengan tidak mendapatkan upah. Ada juga yang nasibnya apes, diberhentikan karena kena PHK. Bahkan ada pula yang terancam tidak kebagian program subsidi sebesar Rp 2,4 juta selama empat bulan dari Pemerintah Pusat, lantaran iuran BPJS Ketenagakerjaan mereka tidak dibayarkan sejak beberapa bulan lalu.

Karena kesulitan-kesulitan itulah, ratusan orang pekerja dari hotel-hotel itu mendatangi DPRD Bali, Kamis (27/8). Niatnya mencari keadilan dengan mengadukan kondisi yang dihadapi di tengah musim paceklik saat ini.

Mereka datang dalam satu bendera, yaitu  Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali. Kedatangan mereka diterima Wakil DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry, Ketua Komisi IV DPRD Bali Gusti Putu Budiarta, dan Wakil Ketua Komisi IV Wayan Disel Astawa, dan anggota Komisi IV Ni Wayan Sari Galung.

Di hadapan tiga orang wakil rakyat itu, mereka mengadukan nasib yang sedang dihadapi. Dalam pengantarnya, seperti disampaikan Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana selaku koordinator aksi, pandemi Covid-19 rupanya dimanfaatkan oknum pengusaha nakal dengan cara tidak etis.

“Dari merumahkan secara sepihak, menghentikan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, tidak membayar upah pekerjanya selama dirumahkan, sampai melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK,” jelasnya.

Seperti dicontohkannya, para pekerja di Hotel Sakala Benoa dan Hotel Camakila Benoa dirumahkan, namun sama sekali tidak mendapatkan upah.

Saat pekerja lainnya berharap bisa mendapatkan program subsidi gaji dari pemerintah sebesar Rp 600 ribu setiap bulannya selama empat bulan ke depan, mereka hanya bisa gigit jari.

Sebabnya, sambung dia, karena salah satu syarat untuk mendapatkan subsidi itu adalah iuran BPJS Ketenagakerjaan mereka, setidaknya aktif sampai Juni 2020 lalu.

 “Sedangkan pihak manajemen dua hotel itu, sudah tidak lagi membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sejak beberapa bulan. Sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan subsidi tersebut,” ungkapnya.

Selain itu, dia menyebutkan, pihak manajemen hotel melakukan PHK terhadap pekerja dengan status PKWT. Padahal pekerja PKWT di sektor pariwisata statusnya otomatis menjadi pekerja tetap sesuai ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Baca Juga :  Pengendara di Bawah Umur Ditilang untuk Tekan Angka Lakalantas

 “Pelanggaran dengan tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan ini sebenarnya sudah dilaporkan kepada pihak Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Bali. Namun sampai saat ini belum ada informasi apa yang sudah dilakukan. Atau, tindakan apa yang sudah diambil kepada pihak manajemen dua hotel tersebut,” sambung Dewa Made Rai.

Lain lagi dengan pekerja di Hote Sofitel di Nusa Dua. Dengan alasan bahwa hotel sedang mengalami kesulitan keuangan karena situasi pandemi, pihak manajemen melakukan PHK terhadap beberapa orang. Salah satunya, Juliawan yang terhitung sebagai wakil ketua Serikat Pekerja Mandiri Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali. Pemutusan hubungan kerja juga dilakukan ke pekerja lainnya atas nama Pageh.

 “Meskipun sudah ada surat edaran dari Gubernur Bali untuk melakukan PHK kepada pekerja di Bali dalam situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini,” ujarnya menggarisbawahi.

Sebelumnya, katanya lanjut, awal April 2020, para pekerja di Hotel Sofitel diberikan dua pilihan, yakni dirumahkan sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan dengan hanya mendapatkan upah sebesar Rp 2 juta. Dan akan dipanggil lagi bila kondisi sudah membaik. Atau, memilih tetap bekerja tetapi dengan upah yang disesuaikan dengan situasi bisnis.

 “Namun karena dua orang pekerja tersebut memilih untuk tetap bekerja, akhirnya manajemen melakukan PHK dengan alasan kondisi bisnis hotel yang memburuk,” bebernya.

Karena itu, dalam kesempatan itu, mereka meminta agar DPRD Bali memanggil pemilik perusahaan, baik itu Sofitel, Fairmont, Sakala, maupun Camakila. “Karena tidak mengindahkan Surat Edaran Gubernur Bali agar tidak melakukan PHK serta mencabut surat PHK baik terhadap pekerja kontrak maupun pekerja tetap,” kata Dewa Rai saat menyampaikan poin pertama tuntutan federasinya.

Kedua, memastikan agar Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Ketenagakerjaan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Naker ESDM) Provinsi Bali menjalankan tugas secara profesional. Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaraan ketenagakerjaan.

“Termasuk di dalamnya mempidanakan pengusaha nakal bila terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan ketenagakerjaan. Di antaranya menghalang-halangi kebebasan berserikat dan penggelapan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan para pekerjanya,” sambungnya lagi.

Kemudian, para pekerja yang upahnya telah dipotong untuk pembayaran iuran BPJS, tetapi oleh pihak manajemen tidak dibayarkan, sepantasnya mereka berhak atas bantuan subsidi.

Baca Juga :  Pemkot Denpasar dan RS Bhayangkara Tanda Tangani Pakta Integritas

Pemprov Bali juga dituntut meningkatkan fungsi pembinaan dan pegawasan agar pada masa pandemi para pekerja terlindungi dari oknum pengusaha nakal. Sehingga tidak ada lagi tenaga kerja yang terkena PHK dengan dalih perusahaan merugi.

Selanjutnya, pengawasan terhadap pekerja asing agar lebih diintensifkan. Agar tidak turut campur dalam hal ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya di Bali. “Mendorong segera dibukanya pariwisata Bali secara luas agar wisatawan asing maupun domestik dapat berkunjung ke Bali,” imbuhnya.

Menanggapi persoalan yang dibeberkan para pekerja tersebut, Wakil Ketua DPRD Bali, Sugawa Korry, mengaku sangat menyayangkan. Idealnya, dalam situasi sulit yang dirasakan semua pihak, tidak serta merta melakukan PHK terhadap pekerja.

 “Kami di DPRD Bali, khususnya Komisi IV, sudah siap memfasilitas itu. Nanti, persoalan ini akan kami bahas juga bersama kelompok ahli,” kata Sugawa Korry.

Disinggung bila ada perusahaan yang ngotot melakukan PHK, Sugawa Korry tidak memungkiri pemerintah bisa mengambil kebijakan untuk melakukan pencabutan izin usaha.

 “Kalau dia melanggar ketentuan tanpa melalui yang diatur, kami tidak segan-segan membuat rekomendasi ke eksekutif (pemerintah) untuk mencabut izin usahanya,” ancamnya.

Hal senada juga disampaikan Gusti Putu Budiarta. Dia mengatakan, dalam situasi pandemi, tidak ada istilah perusahaan melakukan PHK. “Tidak ada PHK secara sepihak,” tegasnya.

 Bagaimanapun, situasi sulit yang sedang terjadi saat ini dirasakan semua pihak, bukan hanya kalangan pengusaha. Kalau melakukan upaya sepihak seperti itu, tentu akan memupus usaha mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

 “Ini masyarakat kita. Kalau semua perusahaan seperti itu, dari mana mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-harinya. Ini akan jadi perhatian kami. Intinya, jangan sampai kena PHK,” tegas Budiarta.

Meski demikian, seperti dikatakan Wakil Ketua Komisi IV, Wayan Disel Astawa, pihaknya meminta waktu untuk merumuskan langkah apa yang bisa diambil agar para pekerja yang datang ke DPRD Bali itu tidak sampai berhenti bekerja.

 “Berikan kami kesempatan untuk memanggil pihak-pihak terkait. Biarkan kami berproses dulu. Tidak bisa diselesaikan atau diputuskan hari ini karena di persoalan ini ada banyak pihak yang terkait. Ada Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, sampai BPJS. Dan yang penting itu PHRI. Dari hasil pertemuan itu baru kami bisa memberikan kesimpulan. Tentu yang terbaik bagi kami, mengembalikan para pekerja ini jangan sampai di-PHK. Apalagi pakai dalih pandemi,” pungkas Disel Astawa.


DENPASAR, BALI EXPRESS – Pandemi Covid-19 membuat dunia kerja di Bali berantakan. Tidak sedikit pekerja yang dirumahkan. Bahkan yang paling menyulitkan, tidak sedikit pula yang mesti berhenti bekerja karena kena PHK (pemutusan hubungan kerja).

Situasi pelik ini melanda dunia kerja di berbagai sektor usaha. Khusus di Bali, situasi ini melanda mereka yang menggantungkan hidup dari bekerja di sektor pariwisata, seperti yang dialami para pekerja Sofitel di Nusa Dua, Fairmont, Sakala Benoa, dan Hotel Camakila Benoa. Para pekerja tersebut, ada yang dirumahkan manajemen hotelnya dengan tidak mendapatkan upah. Ada juga yang nasibnya apes, diberhentikan karena kena PHK. Bahkan ada pula yang terancam tidak kebagian program subsidi sebesar Rp 2,4 juta selama empat bulan dari Pemerintah Pusat, lantaran iuran BPJS Ketenagakerjaan mereka tidak dibayarkan sejak beberapa bulan lalu.

Karena kesulitan-kesulitan itulah, ratusan orang pekerja dari hotel-hotel itu mendatangi DPRD Bali, Kamis (27/8). Niatnya mencari keadilan dengan mengadukan kondisi yang dihadapi di tengah musim paceklik saat ini.

Mereka datang dalam satu bendera, yaitu  Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali. Kedatangan mereka diterima Wakil DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry, Ketua Komisi IV DPRD Bali Gusti Putu Budiarta, dan Wakil Ketua Komisi IV Wayan Disel Astawa, dan anggota Komisi IV Ni Wayan Sari Galung.

Di hadapan tiga orang wakil rakyat itu, mereka mengadukan nasib yang sedang dihadapi. Dalam pengantarnya, seperti disampaikan Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana selaku koordinator aksi, pandemi Covid-19 rupanya dimanfaatkan oknum pengusaha nakal dengan cara tidak etis.

“Dari merumahkan secara sepihak, menghentikan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, tidak membayar upah pekerjanya selama dirumahkan, sampai melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK,” jelasnya.

Seperti dicontohkannya, para pekerja di Hotel Sakala Benoa dan Hotel Camakila Benoa dirumahkan, namun sama sekali tidak mendapatkan upah.

Saat pekerja lainnya berharap bisa mendapatkan program subsidi gaji dari pemerintah sebesar Rp 600 ribu setiap bulannya selama empat bulan ke depan, mereka hanya bisa gigit jari.

Sebabnya, sambung dia, karena salah satu syarat untuk mendapatkan subsidi itu adalah iuran BPJS Ketenagakerjaan mereka, setidaknya aktif sampai Juni 2020 lalu.

 “Sedangkan pihak manajemen dua hotel itu, sudah tidak lagi membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sejak beberapa bulan. Sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan subsidi tersebut,” ungkapnya.

Selain itu, dia menyebutkan, pihak manajemen hotel melakukan PHK terhadap pekerja dengan status PKWT. Padahal pekerja PKWT di sektor pariwisata statusnya otomatis menjadi pekerja tetap sesuai ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Baca Juga :  Lestarikan Alam Bawah Laut, Suwirta Adopsi Karang di Desa Ped

 “Pelanggaran dengan tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan ini sebenarnya sudah dilaporkan kepada pihak Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Bali. Namun sampai saat ini belum ada informasi apa yang sudah dilakukan. Atau, tindakan apa yang sudah diambil kepada pihak manajemen dua hotel tersebut,” sambung Dewa Made Rai.

Lain lagi dengan pekerja di Hote Sofitel di Nusa Dua. Dengan alasan bahwa hotel sedang mengalami kesulitan keuangan karena situasi pandemi, pihak manajemen melakukan PHK terhadap beberapa orang. Salah satunya, Juliawan yang terhitung sebagai wakil ketua Serikat Pekerja Mandiri Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali. Pemutusan hubungan kerja juga dilakukan ke pekerja lainnya atas nama Pageh.

 “Meskipun sudah ada surat edaran dari Gubernur Bali untuk melakukan PHK kepada pekerja di Bali dalam situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini,” ujarnya menggarisbawahi.

Sebelumnya, katanya lanjut, awal April 2020, para pekerja di Hotel Sofitel diberikan dua pilihan, yakni dirumahkan sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan dengan hanya mendapatkan upah sebesar Rp 2 juta. Dan akan dipanggil lagi bila kondisi sudah membaik. Atau, memilih tetap bekerja tetapi dengan upah yang disesuaikan dengan situasi bisnis.

 “Namun karena dua orang pekerja tersebut memilih untuk tetap bekerja, akhirnya manajemen melakukan PHK dengan alasan kondisi bisnis hotel yang memburuk,” bebernya.

Karena itu, dalam kesempatan itu, mereka meminta agar DPRD Bali memanggil pemilik perusahaan, baik itu Sofitel, Fairmont, Sakala, maupun Camakila. “Karena tidak mengindahkan Surat Edaran Gubernur Bali agar tidak melakukan PHK serta mencabut surat PHK baik terhadap pekerja kontrak maupun pekerja tetap,” kata Dewa Rai saat menyampaikan poin pertama tuntutan federasinya.

Kedua, memastikan agar Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Ketenagakerjaan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Naker ESDM) Provinsi Bali menjalankan tugas secara profesional. Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaraan ketenagakerjaan.

“Termasuk di dalamnya mempidanakan pengusaha nakal bila terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan ketenagakerjaan. Di antaranya menghalang-halangi kebebasan berserikat dan penggelapan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan para pekerjanya,” sambungnya lagi.

Kemudian, para pekerja yang upahnya telah dipotong untuk pembayaran iuran BPJS, tetapi oleh pihak manajemen tidak dibayarkan, sepantasnya mereka berhak atas bantuan subsidi.

Baca Juga :  Pemkot Denpasar dan RS Bhayangkara Tanda Tangani Pakta Integritas

Pemprov Bali juga dituntut meningkatkan fungsi pembinaan dan pegawasan agar pada masa pandemi para pekerja terlindungi dari oknum pengusaha nakal. Sehingga tidak ada lagi tenaga kerja yang terkena PHK dengan dalih perusahaan merugi.

Selanjutnya, pengawasan terhadap pekerja asing agar lebih diintensifkan. Agar tidak turut campur dalam hal ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya di Bali. “Mendorong segera dibukanya pariwisata Bali secara luas agar wisatawan asing maupun domestik dapat berkunjung ke Bali,” imbuhnya.

Menanggapi persoalan yang dibeberkan para pekerja tersebut, Wakil Ketua DPRD Bali, Sugawa Korry, mengaku sangat menyayangkan. Idealnya, dalam situasi sulit yang dirasakan semua pihak, tidak serta merta melakukan PHK terhadap pekerja.

 “Kami di DPRD Bali, khususnya Komisi IV, sudah siap memfasilitas itu. Nanti, persoalan ini akan kami bahas juga bersama kelompok ahli,” kata Sugawa Korry.

Disinggung bila ada perusahaan yang ngotot melakukan PHK, Sugawa Korry tidak memungkiri pemerintah bisa mengambil kebijakan untuk melakukan pencabutan izin usaha.

 “Kalau dia melanggar ketentuan tanpa melalui yang diatur, kami tidak segan-segan membuat rekomendasi ke eksekutif (pemerintah) untuk mencabut izin usahanya,” ancamnya.

Hal senada juga disampaikan Gusti Putu Budiarta. Dia mengatakan, dalam situasi pandemi, tidak ada istilah perusahaan melakukan PHK. “Tidak ada PHK secara sepihak,” tegasnya.

 Bagaimanapun, situasi sulit yang sedang terjadi saat ini dirasakan semua pihak, bukan hanya kalangan pengusaha. Kalau melakukan upaya sepihak seperti itu, tentu akan memupus usaha mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

 “Ini masyarakat kita. Kalau semua perusahaan seperti itu, dari mana mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-harinya. Ini akan jadi perhatian kami. Intinya, jangan sampai kena PHK,” tegas Budiarta.

Meski demikian, seperti dikatakan Wakil Ketua Komisi IV, Wayan Disel Astawa, pihaknya meminta waktu untuk merumuskan langkah apa yang bisa diambil agar para pekerja yang datang ke DPRD Bali itu tidak sampai berhenti bekerja.

 “Berikan kami kesempatan untuk memanggil pihak-pihak terkait. Biarkan kami berproses dulu. Tidak bisa diselesaikan atau diputuskan hari ini karena di persoalan ini ada banyak pihak yang terkait. Ada Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, sampai BPJS. Dan yang penting itu PHRI. Dari hasil pertemuan itu baru kami bisa memberikan kesimpulan. Tentu yang terbaik bagi kami, mengembalikan para pekerja ini jangan sampai di-PHK. Apalagi pakai dalih pandemi,” pungkas Disel Astawa.


Most Read

Artikel Terbaru

/