28.7 C
Denpasar
Friday, December 9, 2022

Bakar Ban dan Bersitegang Warnai Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

DENPASAR, BALI EXPRESS – Aliansi Bali Jengah kembali menggelar demo terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan persoalan lainnya di depan Kantor DPRD Provinsi Bali, Renon, Denpasar, Senin (26/9), sekitar pukul 15.30. Dalam penyampaian aspirasi tersebut, sempat terjadi ketegangan dengan petugas pengamanan.

Pantauan Koran Bali Express (Jawa Pos Grup), puluhan massa aksi datang dari arah timur berjalan membawa spanduk berisi berbagai tuntutan. Mereka juga mengenakan pakaian adat Bali, karena mewakili suara rakyat Pulau Dewata.

Ketika aksi dimulai, Aliansi yang terdiri dari kumpulan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya mencoba memasuki kantor wakil rakyat, tapi ditahan petugas yang terdiri dari kepolisian dan pacalang.

Baca Juga :  Komisi I Kesal Dengan PT CIPL, Soal Kisruh Perkebunan Pulukan

“Jangan kami dibenturkan dengan masyarakat adat, polisi seharusnya mengamankan kami, bukan DPR, karena DPR sebagai wakil rakyat yang harus merepresentasikan suara kami dengan bertemu kami di sini, bukan berdiam diri di dalam, padahal usai menggelar pertemuan,” teriak mereka bersama-sama. Kemudian mereka mengeluarkan ban lalu membakarnya, namun segera dipadamkan oleh petugas menggunakan alat pemadam api ringan (APAR).

Silih berganti orator menyampaikan tuntutan. Dan di tengah aksi, terjadi sedikit ketegangan dengan petugas. Informasi yang dihimpun koran ini, aparat mencoba mengamankan bahan bakar minyak yang dipakai para pendemo untuk genset dan mendapat penolakan. Untungnya ketegangan itu dapat diredam dan demo dilanjutkan.

Dalam pernyataan mereka, disebutkan kenaikan BBM di tengah krisis ekonomi yang belum pulih, mendapat banyak penolakan dari berbagai pihak. “Pemerintah tetap tak peduli dan Presiden Joko Widodo tetap mengurangi subsidi BBM, meski konsekuensinya kebijakan ini akan meningkatkan angka kemiskinan karena biaya kebutuhan pokok yang terderek naik,” ujar Koordinator Aksi Julian Anggi Rumahorbo.

Baca Juga :  Bansos Dipangkas, Kari Subali “Ajak” Jajaran DPRD Bali Masuk Penjara

Selain itu, di tengah masalah ekonimi dan politik, Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan G-20. Pemerintah memberikan karpet merah agar negara-negara besar mau berinvestasi ke negeri ini. Sayangnya dengan rekam jejak pemerintah yang kerap tak menghargai hak sipil, maka rakyat hanya akan menjadi tumbal dari kebijakan melalui kesepakatan bermasalah yang dibahas.

 






Reporter: I Gede Paramasutha

DENPASAR, BALI EXPRESS – Aliansi Bali Jengah kembali menggelar demo terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan persoalan lainnya di depan Kantor DPRD Provinsi Bali, Renon, Denpasar, Senin (26/9), sekitar pukul 15.30. Dalam penyampaian aspirasi tersebut, sempat terjadi ketegangan dengan petugas pengamanan.

Pantauan Koran Bali Express (Jawa Pos Grup), puluhan massa aksi datang dari arah timur berjalan membawa spanduk berisi berbagai tuntutan. Mereka juga mengenakan pakaian adat Bali, karena mewakili suara rakyat Pulau Dewata.

Ketika aksi dimulai, Aliansi yang terdiri dari kumpulan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya mencoba memasuki kantor wakil rakyat, tapi ditahan petugas yang terdiri dari kepolisian dan pacalang.

Baca Juga :  Dewan, PHDI, dan Bendesa Agung Dukung Koster, Tolak Reklamasi

“Jangan kami dibenturkan dengan masyarakat adat, polisi seharusnya mengamankan kami, bukan DPR, karena DPR sebagai wakil rakyat yang harus merepresentasikan suara kami dengan bertemu kami di sini, bukan berdiam diri di dalam, padahal usai menggelar pertemuan,” teriak mereka bersama-sama. Kemudian mereka mengeluarkan ban lalu membakarnya, namun segera dipadamkan oleh petugas menggunakan alat pemadam api ringan (APAR).

Silih berganti orator menyampaikan tuntutan. Dan di tengah aksi, terjadi sedikit ketegangan dengan petugas. Informasi yang dihimpun koran ini, aparat mencoba mengamankan bahan bakar minyak yang dipakai para pendemo untuk genset dan mendapat penolakan. Untungnya ketegangan itu dapat diredam dan demo dilanjutkan.

Dalam pernyataan mereka, disebutkan kenaikan BBM di tengah krisis ekonomi yang belum pulih, mendapat banyak penolakan dari berbagai pihak. “Pemerintah tetap tak peduli dan Presiden Joko Widodo tetap mengurangi subsidi BBM, meski konsekuensinya kebijakan ini akan meningkatkan angka kemiskinan karena biaya kebutuhan pokok yang terderek naik,” ujar Koordinator Aksi Julian Anggi Rumahorbo.

Baca Juga :  Mau Selfie di Tebing, Pelajar Tewas di Pantai Balangan

Selain itu, di tengah masalah ekonimi dan politik, Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan G-20. Pemerintah memberikan karpet merah agar negara-negara besar mau berinvestasi ke negeri ini. Sayangnya dengan rekam jejak pemerintah yang kerap tak menghargai hak sipil, maka rakyat hanya akan menjadi tumbal dari kebijakan melalui kesepakatan bermasalah yang dibahas.

 






Reporter: I Gede Paramasutha

Most Read

Artikel Terbaru

/