TABANAN, BALI EXPRESS – Terkait dengan pembahasan RAPBD 2023, secara umum Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Golkar DPRD Tabanan menyetujui Ranperda APBD 2023 yang disampaikan Bupati Tabanan dalam rapat paripurna ke-13 masa persidangan III tentang rancangan peraturan daerah, APBD 2023.
Demikian disampaikan oleh I Nyoman Arnawa,dari Fraksi PDI Perjuangan dan I Wayan Gindera dari Fraksi Golkar, Senin 26/9). Namun demikian, Fraksi PDIP Perjuangan tetap mengingatkan jika pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp 47,6 miliar atau mencapai 2,60 persen dari anggaran induk tahun 2022, sebesar Rp 1,832 triliun lebih.
“Untuk itu perlu dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pendapatan terutama pada sektor pajak tanpa membebani rakyat. Karena kondisi krisis perekononian dunia yang mengharuskan pemerintah menaikan harga migas,” jelas Arnawa ketika membacakan tanggapan Fraksi pada Sidang Paripurna, Senin (26/9).
Hal ini diakuinya juga berdampak pada kondisi ekonomi mikro masyarakat, karena berdampak kenaikan harga-harga di pasar, yang tentunya sangat dirasakan membebani masyarakat. Pemerintah daerah, labjutnya, harus mampu mempersiapkan strategi atau kebijakan mikro yang ditempuh dalam upaya pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Begitu pula terhadap nota kesepakatan Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara (PPAS) seharusnya telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, khususnya yang bersifat pembangunan fisik.
“Semuanya direncanakan dengan baik dan matang, baik dari sisi estetika, dari segi manfaat, dari segi penganggaran, dari segi filosofi dan dampak sosial yang ditimbulkan, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran dan penggunaan anggaran yang tidak efektif dan efisien,” tambahnya.
Adapun Raperda tentang APBD 2023 sebesar Rp 1,74 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp 28,1 miliar lebih atau 1,58 persen dari anggaran induk 2022 yang sebesar Rp 1,77 triliun lebih.
Untuk belanja daerah direncanakan Rp 1,78 triliun, juga mengalami penurunan sebesar Rp 47,640 miliar, atau mencapai 2,60 persen dari anggaran induk tahun 2022 yaitu sebesar Rp 1,832 triliun, sehingga terjadi defisit sebesar Rp 40,314 miliar, yang akan ditutup dari pembiayaan netto yang bersumber dari estimasi Silpa 2022.
Sedangkan untuk pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp 500 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp 89 miliar atau 21,66 persen dari Anggaran Induk Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp 411,329 miliar lebih yang akan ditingkatkan melalui optimalisasi intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta validitas pendapatan obyek pajak dan retribusi.
