alexametrics
27.6 C
Denpasar
Wednesday, August 17, 2022

Bupati Bangli Rotasi Sembilan Pejabat Eselon IIb

BANGLI, BALI EXPRESS Bupati Bangli I Made Gianyar menjadwalkan mutasi pegawai pada Kamis (28/11). Mutasi dilakukan mulai dari pejabat Eselon IV, III dan IIb. Untuk pejabat eselon IIb (kepala dinas, kepala badan dan inspektur, dan direktur), terdapat sembilan pejabat yang akan dimutasi.

Informasi yang didapat, sembilan pejabat yang dimutasi di antaranya Inspektur Daerah Bangli, I Ketut Riang menjadi kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD). Pejabat asal Desa Belantih, Kecamatan Kintamani itu bukan orang baru di sana. Saat masih bernama Dinas Pendapatan (sekarang BKPAD), Riang sempat menjadi kepala dinas.

Jabatan Inspektur Daerah yang ditinggalkan Riang akan diisi I Wayan Sudiana. Sudiana saat ini menjabat direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Bangli. Untuk posisi direktur RSU Bangli yang ditinggalkannya dibiarkan lowong.

Selanjutnya, Kepala Dinas Perhubungan I Gede Artha dipercaya menjadi kepala Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM.

Saat dikonfirmasi, Sekda Bangli Ida Bagus Gde Giri Putra membenarkan mutasi tersebut. Hanya saja, dia mengaku tidak mengingat jumlah pasti pegawai yang dimutasi. Dia hanya sebatas memastikan mutasi dilakukan untuk pegawai eselon III, IV dan IIb. “Total saya belum tahu,” ujar Giri Putra ditemui, Kamis (27/11).

Baca Juga :  Warga Munti Gunung Rasakan Tujuh Kali Gempa

Dia menerangkan, salah satu dasar bupati menggeser pejabat adalah untuk penyegaran agar tidak jenuh di satu tempat. Termasuk juga bagian dari regenerasi. Belum tentu yang dimutasi karena jelek di tempatnya. Bisa jadi karena bagus sehingga mendapat tugas baru mengembangkan tempat lain yang dirasa masih kurang.

Berdasarkan arahan bupati, Giri Putra mengingatkan para pegawai untuk tidak keluar daerah hari ini. Ini sebagai antisipasi masuk daftar mutasi. Sebab jika ada sampai keluar daerah dan ternyata kena mutasi, maka kemungkinan besar tidak ikut pelantikan.

Hal tersebut akan berimbas terhadap pegawai bersangkutan. Pegawai itu tidak bisa menempati jabatan baru, sedangkan jabatan lama telah diisi orang lain. Di sisi lain, pemerintah belum menjadwalkan pelantikan susulan bagi yang tercecer  sehingga terancam menjadi staf.

Baca Juga :  Diduga Mengantuk, Avanza Tabrak Fuso di Samsam

 

“Jabatan yang ditinggalkan sudah diisi yang lain. Jadi orang ini jadi gelindang-gelindeng (tidak jelas). Ini konsekuensi logisnya,” tegas pejabat asal Banjar Brahmana Bukit, Kelurahan Cempaga, Bangli itu. Setelah mutasi, dilanjutkan pengisian jabatan eselon IIb yang masih lowong.

Seperti diketahui, banyak jabatan setingkat kepala dinas lowong di Bumi Sejuk. Pengisiannya harus dilakukan dengan lelang terbuka. Ini harus segera, mengingat Bangli akan melaksanakan pilkada 2020.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kepala daerah tidak bebas melakukan mutasi dalam kurung waktu enam bulan sebelum dan setelah pilkada. Ketika ingin melakukan mutasi, harus dapat izin dari Mendagri.

Jika bupati ingin mutasi tanpa harus izin Mendagri, maka harus dilakukan paling lambat 7 Januari 2020. Namun melihat sisa waktu dan estimasi proses lelang jabatan eselon IIb, Giri Putra pesimistis hasil seleksi bisa dilantik sebelum 7 Januari 2020. “Jadi harus izin Mendagri,” tandasnya.


BANGLI, BALI EXPRESS Bupati Bangli I Made Gianyar menjadwalkan mutasi pegawai pada Kamis (28/11). Mutasi dilakukan mulai dari pejabat Eselon IV, III dan IIb. Untuk pejabat eselon IIb (kepala dinas, kepala badan dan inspektur, dan direktur), terdapat sembilan pejabat yang akan dimutasi.

Informasi yang didapat, sembilan pejabat yang dimutasi di antaranya Inspektur Daerah Bangli, I Ketut Riang menjadi kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD). Pejabat asal Desa Belantih, Kecamatan Kintamani itu bukan orang baru di sana. Saat masih bernama Dinas Pendapatan (sekarang BKPAD), Riang sempat menjadi kepala dinas.

Jabatan Inspektur Daerah yang ditinggalkan Riang akan diisi I Wayan Sudiana. Sudiana saat ini menjabat direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Bangli. Untuk posisi direktur RSU Bangli yang ditinggalkannya dibiarkan lowong.

Selanjutnya, Kepala Dinas Perhubungan I Gede Artha dipercaya menjadi kepala Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM.

Saat dikonfirmasi, Sekda Bangli Ida Bagus Gde Giri Putra membenarkan mutasi tersebut. Hanya saja, dia mengaku tidak mengingat jumlah pasti pegawai yang dimutasi. Dia hanya sebatas memastikan mutasi dilakukan untuk pegawai eselon III, IV dan IIb. “Total saya belum tahu,” ujar Giri Putra ditemui, Kamis (27/11).

Baca Juga :  Kondisi Bayi Kembar Siam Berangsur Stabil, Orang Tua Harapkan Donatur

Dia menerangkan, salah satu dasar bupati menggeser pejabat adalah untuk penyegaran agar tidak jenuh di satu tempat. Termasuk juga bagian dari regenerasi. Belum tentu yang dimutasi karena jelek di tempatnya. Bisa jadi karena bagus sehingga mendapat tugas baru mengembangkan tempat lain yang dirasa masih kurang.

Berdasarkan arahan bupati, Giri Putra mengingatkan para pegawai untuk tidak keluar daerah hari ini. Ini sebagai antisipasi masuk daftar mutasi. Sebab jika ada sampai keluar daerah dan ternyata kena mutasi, maka kemungkinan besar tidak ikut pelantikan.

Hal tersebut akan berimbas terhadap pegawai bersangkutan. Pegawai itu tidak bisa menempati jabatan baru, sedangkan jabatan lama telah diisi orang lain. Di sisi lain, pemerintah belum menjadwalkan pelantikan susulan bagi yang tercecer  sehingga terancam menjadi staf.

Baca Juga :  Dua DPO Narkoba Polda NTB Diciduk Polres Buleleng

 

“Jabatan yang ditinggalkan sudah diisi yang lain. Jadi orang ini jadi gelindang-gelindeng (tidak jelas). Ini konsekuensi logisnya,” tegas pejabat asal Banjar Brahmana Bukit, Kelurahan Cempaga, Bangli itu. Setelah mutasi, dilanjutkan pengisian jabatan eselon IIb yang masih lowong.

Seperti diketahui, banyak jabatan setingkat kepala dinas lowong di Bumi Sejuk. Pengisiannya harus dilakukan dengan lelang terbuka. Ini harus segera, mengingat Bangli akan melaksanakan pilkada 2020.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kepala daerah tidak bebas melakukan mutasi dalam kurung waktu enam bulan sebelum dan setelah pilkada. Ketika ingin melakukan mutasi, harus dapat izin dari Mendagri.

Jika bupati ingin mutasi tanpa harus izin Mendagri, maka harus dilakukan paling lambat 7 Januari 2020. Namun melihat sisa waktu dan estimasi proses lelang jabatan eselon IIb, Giri Putra pesimistis hasil seleksi bisa dilantik sebelum 7 Januari 2020. “Jadi harus izin Mendagri,” tandasnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/