AMLAPURA, BALI EXPRESS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karangasem berupaya agar puluhan usulan bantuan pasca bencana tahap II direalisasikan Pemprov Bali.
Usulan tahun ini memang mencapai puluhan berkas. Di antaranya menyangkut peristiwa kerusakan akibat gempa dan sisanya akibat bencana longsor hingga pohon tumbang.
Sementara, untuk usulan tahun lalu telah dicairkan secara bertahap. Ada 155 keluarga penerima yang mendapat bantuan. Untuk nominalnya pun bervariatif. Sementara usulan tahun ini masih menunggu. Begitu pula besaran yang bakal diterima penerima bantuan.
Kepala Pelaksana BPBD Karangasem Ida Ketut Arimbawa menegaskan, nominal bantuan yang diajukan bervariatif. Semuanya tergantung tingkat kerusakan rumah dan fasilitas umum. Sebelum bantuan dicairkan, petugas dari BPBD Provinsi Bali lebih dulu mengecek kerusakan rumah akibat bencana. Dari sana dikalkulasi berapa besaran bantuannya.
“Pencairannya memang bertahap. Kami berharap usulan Bansos pasca bencana bisa segera direalisasikan. Ini sangat dinanti masyarakat untuk perbaiki kerusakaan rumah. Begitu juga fasilitas umum yang rusak akibat bencana,” terang Arimbawa, Kamis (26/11).
Menurut dia, seluruh berkas yang diserahkan sudah penuhi persyaratan. Dengan begitu, ada harapan agar bantuan cair secara bertahap. Sebagaimana usulan bantuan serupa tahap I yang beberapa diantaranya sudah ada cair. Yakni bantuan bagi warga yang rumahnya terdampak gempa dan longsor. “Untuk itu, jumlah penerimanya belum tahu detail,” ungkapnya.
Tahun 2019 lalu bantuan pasca bencana sudah dicairkan Pemprov Bali. Besaran nominal bantuan yang diterima untuk perbaikan rumah tinggal rata-rata Rp 5 sampai Rp 10 juta. Sedangkan untuk fasilitas umum seperti pura dan lain-lain sekitar Rp 10 sampai Rp 15 juta.
Ada sekitar 155 keluarga yang mendapatkannya. Mereka tersebar di beberapa Kecamatan. Yakni 136 KK korban gempa Lombok, dan sisanya 19 keluarga korban bencana lain. Dana tersebut juga diberikan untuk perbaikan fasilitas umum.
AMLAPURA, BALI EXPRESS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karangasem berupaya agar puluhan usulan bantuan pasca bencana tahap II direalisasikan Pemprov Bali.
Usulan tahun ini memang mencapai puluhan berkas. Di antaranya menyangkut peristiwa kerusakan akibat gempa dan sisanya akibat bencana longsor hingga pohon tumbang.
Sementara, untuk usulan tahun lalu telah dicairkan secara bertahap. Ada 155 keluarga penerima yang mendapat bantuan. Untuk nominalnya pun bervariatif. Sementara usulan tahun ini masih menunggu. Begitu pula besaran yang bakal diterima penerima bantuan.
Kepala Pelaksana BPBD Karangasem Ida Ketut Arimbawa menegaskan, nominal bantuan yang diajukan bervariatif. Semuanya tergantung tingkat kerusakan rumah dan fasilitas umum. Sebelum bantuan dicairkan, petugas dari BPBD Provinsi Bali lebih dulu mengecek kerusakan rumah akibat bencana. Dari sana dikalkulasi berapa besaran bantuannya.
“Pencairannya memang bertahap. Kami berharap usulan Bansos pasca bencana bisa segera direalisasikan. Ini sangat dinanti masyarakat untuk perbaiki kerusakaan rumah. Begitu juga fasilitas umum yang rusak akibat bencana,” terang Arimbawa, Kamis (26/11).
Menurut dia, seluruh berkas yang diserahkan sudah penuhi persyaratan. Dengan begitu, ada harapan agar bantuan cair secara bertahap. Sebagaimana usulan bantuan serupa tahap I yang beberapa diantaranya sudah ada cair. Yakni bantuan bagi warga yang rumahnya terdampak gempa dan longsor. “Untuk itu, jumlah penerimanya belum tahu detail,” ungkapnya.
Tahun 2019 lalu bantuan pasca bencana sudah dicairkan Pemprov Bali. Besaran nominal bantuan yang diterima untuk perbaikan rumah tinggal rata-rata Rp 5 sampai Rp 10 juta. Sedangkan untuk fasilitas umum seperti pura dan lain-lain sekitar Rp 10 sampai Rp 15 juta.
Ada sekitar 155 keluarga yang mendapatkannya. Mereka tersebar di beberapa Kecamatan. Yakni 136 KK korban gempa Lombok, dan sisanya 19 keluarga korban bencana lain. Dana tersebut juga diberikan untuk perbaikan fasilitas umum.
