alexametrics
26.5 C
Denpasar
Wednesday, May 18, 2022

Agar Jelas, Tenaga Kontrak dan Honorer Diharapkan Jadi P3K

DENPASAR, BALI EXPRESS – Perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Provinsi Bali saat ini masih menunggu formasi yang diperlukan. 

Formasi itu pun merupakan kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan). Sementara usulan dari Dewan Perwakilan Daerah Daerah (DPRD) Provinsi Bali perekrutan agar dibagi dari umum dan prioritas dari tenaga kontrak maupun honor.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana menjelaskan, terkait perekrutan tahun ini masih menunggu informasi resmi dari Menpan. Khususnya formasi dan jumlah yang diperlukan, terlebih berapa kuota yang didapatkan untuk Bali. “Belum ada keluar formasi dari Menpan,” jelasnya, Minggu (28/3).

Di lain pihak, Komisi I DPRD Bali,  mengajukan pegawai dan guru yang masih berstatus kontrak maupun honor, agar diprioritaskan dalam perekrutan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K). Hal itu diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Bali, Nyoman Adnyana.

Ia menyampaikan usulan tersebut sudah sering kali disampaikan kepada pusat, hanya saja formasi yang keluar tidak sesuai usulan tersebut. “Sudah kami usulkan, kalau bisa diangkat.  Kenyataannya kan tidak diterima usulan itu.  Malah diadakan perekrutan formasi sesuai yang mereka kasi, itu saja,” jelasnya.

Politisi PDIP ini pun menegaskan, pihaknya di Komisi I selalu memprioritaskan mereka yang kontrak agar diberikan kesempatan dalam seleksi P3K. Dengan demikian nasib mereka yang bertahun-tahun kontrak maupun honor  dan yang telah berbuat kepada negara menjadi lebih jelas.

“Kita sebetulnya prioritaskan itu, supaya ada perekrutan dari kontrak dan umum. Kontrak proyeksinya karena sudah mengabdi. Kadang pusat tidak mau menerima usulan itu,” sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Adnyana menambahkan, selaku perwakilan dari masyarakat hal ini merupakan bentuk kepedulian mereka kepada tenaga kontrak dan honor yang bertahun-tahun. Meski ada yang direkrut dari formasi umum, ia pun berharap agar rekrutmen tersebut dibagi juga dari kontrak.  

“Kita maunya gitu, sebab ini bentuk kepedulian kita kepada tenaga kontrak, kepedulian kita kepada honorer. Pada seleksiknya agar ada dari yang umum, dan dari kontrak. Sebab mereka saat ini kan kurang jelas nasibnya,” tegasnya.

Terlebih saat ini adanya P3K,  maka mereka yang honor dan kontrak harus diprioritaskan terlebih dulu. “Disebutkan ASN terdiri dari PNS dan P3K. Kemudian P3K direkrut dengan beberapa syarat, kami usulkan kontrak jadi prioritas. Selain dibuka juga untuk umum, dibagilah porsinya. Biar jelas nasibnya, toh mereka sudah ngabdi dan berbuat kepada pemerintah,” sambung Adnyana.


DENPASAR, BALI EXPRESS – Perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Provinsi Bali saat ini masih menunggu formasi yang diperlukan. 

Formasi itu pun merupakan kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan). Sementara usulan dari Dewan Perwakilan Daerah Daerah (DPRD) Provinsi Bali perekrutan agar dibagi dari umum dan prioritas dari tenaga kontrak maupun honor.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana menjelaskan, terkait perekrutan tahun ini masih menunggu informasi resmi dari Menpan. Khususnya formasi dan jumlah yang diperlukan, terlebih berapa kuota yang didapatkan untuk Bali. “Belum ada keluar formasi dari Menpan,” jelasnya, Minggu (28/3).

Di lain pihak, Komisi I DPRD Bali,  mengajukan pegawai dan guru yang masih berstatus kontrak maupun honor, agar diprioritaskan dalam perekrutan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K). Hal itu diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Bali, Nyoman Adnyana.

Ia menyampaikan usulan tersebut sudah sering kali disampaikan kepada pusat, hanya saja formasi yang keluar tidak sesuai usulan tersebut. “Sudah kami usulkan, kalau bisa diangkat.  Kenyataannya kan tidak diterima usulan itu.  Malah diadakan perekrutan formasi sesuai yang mereka kasi, itu saja,” jelasnya.

Politisi PDIP ini pun menegaskan, pihaknya di Komisi I selalu memprioritaskan mereka yang kontrak agar diberikan kesempatan dalam seleksi P3K. Dengan demikian nasib mereka yang bertahun-tahun kontrak maupun honor  dan yang telah berbuat kepada negara menjadi lebih jelas.

“Kita sebetulnya prioritaskan itu, supaya ada perekrutan dari kontrak dan umum. Kontrak proyeksinya karena sudah mengabdi. Kadang pusat tidak mau menerima usulan itu,” sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Adnyana menambahkan, selaku perwakilan dari masyarakat hal ini merupakan bentuk kepedulian mereka kepada tenaga kontrak dan honor yang bertahun-tahun. Meski ada yang direkrut dari formasi umum, ia pun berharap agar rekrutmen tersebut dibagi juga dari kontrak.  

“Kita maunya gitu, sebab ini bentuk kepedulian kita kepada tenaga kontrak, kepedulian kita kepada honorer. Pada seleksiknya agar ada dari yang umum, dan dari kontrak. Sebab mereka saat ini kan kurang jelas nasibnya,” tegasnya.

Terlebih saat ini adanya P3K,  maka mereka yang honor dan kontrak harus diprioritaskan terlebih dulu. “Disebutkan ASN terdiri dari PNS dan P3K. Kemudian P3K direkrut dengan beberapa syarat, kami usulkan kontrak jadi prioritas. Selain dibuka juga untuk umum, dibagilah porsinya. Biar jelas nasibnya, toh mereka sudah ngabdi dan berbuat kepada pemerintah,” sambung Adnyana.


Most Read

Artikel Terbaru

/