alexametrics
26.5 C
Denpasar
Wednesday, May 18, 2022

Rehab Rumah Tak Layak Huni, Pemerintah Anggarkan Rp 9 Miliar Lebih

SINGARAJA, BALI EXPRESS – Rumah adalah sebuah tempat tinggal yang digunakan sebagai tempat berlindung serta berteduh dari panas dan hujan. Namun apa jadinya bila kondisi rumah yang ditempati jauh dari kata layak? Untuk itu, pada tahun 2021 ini Pemerintah Kabupaten Buleleng akan mendapatkan penanganan rehabilitasi untuk rumah tidak layak huni (RTLH). Total ada 549 RTLH yang akan mendapat rehabilitasi.

 

Pemerintah pun telah menganggarkan dana mencapai Rp 9,6 miliar untuk rencana program peningkatan RTLH tersebut. Dana sejumlah miliaran rupiah itu bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah. 

 

Adapun rincian rumah yang mendapat rehabilitasi atau perbaikan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Buleleng yakni sebanyak 128 unit yang tersebar di 8 kecamatan. Rinciannya, 18 unit di Kecamatan Seririt, 17 unit di Kecamatan Kubutambahan, 22 unit di Kecamatan Gerokgak, 19 di Kecamatan Sukasada, 6 unit di Kecamatan Tejakula, 12 unit di Kecamatan Sawan, 16 unit di Kecamatan Banjar, dan 18 di Kecamatan Busungbiu.

 

Sementara rehab yang bersumber dari dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pemerintah Provinsi Bali sebanyak 70 unit yang tersebar di Kecamatan Busungbiu. “Sedangakan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat, sebanyak 140 unit dan silpa DAK sebanyak 101 unit di Kecamatan Buleleng,” ungkap Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Buleleng, Nyoman Sumiadaja, Minggu (28/3) siang.

 

Ada 3 indikator rumah tidak layak huni. Pertama, keselamatan bangunan. Jika rumah tersebut tidak memiliki struktur kolom beton maka dikatakan tidak layak. Kedua, luasan bangunan yang dihitung per penghuni minimal 7,2 meter persegi. Jika lebih sempit dari itu dikatakan tidak layak huni. Ketiga, dari kesehatan bangunan yang dilihat dari ketersediaan ventilasi, jendela, MCK, dan air bersih atau air minum.  

 

Berdasarkan data Dinas Perkimta Buleleng, jumlah rumah tidak layak huni yang masih tersisa 3.708 ribu unit. Sedangkan penanganan rehab rumah tidak layak huni sejak 2017 lalu hingga tahun 2020 sudah mencapai 6.171 unit dari total 9.879 unit. 

 

Selain itu, Buleleng juga mendapatkan pogram rehab rumah tidak layak huni korban bencana alam sebanyak 110 unit. “Masing-masing penerima akan mendapatkan biaya perbaikan rumah Rp 20 juta. Khusus untuk korban bencana, disesuaikan dengan tingkat kerusakan. Untuk korban bencana di bawah 10 juta penanganan di bawah Kabupaten,” jelasnya.


SINGARAJA, BALI EXPRESS – Rumah adalah sebuah tempat tinggal yang digunakan sebagai tempat berlindung serta berteduh dari panas dan hujan. Namun apa jadinya bila kondisi rumah yang ditempati jauh dari kata layak? Untuk itu, pada tahun 2021 ini Pemerintah Kabupaten Buleleng akan mendapatkan penanganan rehabilitasi untuk rumah tidak layak huni (RTLH). Total ada 549 RTLH yang akan mendapat rehabilitasi.

 

Pemerintah pun telah menganggarkan dana mencapai Rp 9,6 miliar untuk rencana program peningkatan RTLH tersebut. Dana sejumlah miliaran rupiah itu bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah. 

 

Adapun rincian rumah yang mendapat rehabilitasi atau perbaikan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Buleleng yakni sebanyak 128 unit yang tersebar di 8 kecamatan. Rinciannya, 18 unit di Kecamatan Seririt, 17 unit di Kecamatan Kubutambahan, 22 unit di Kecamatan Gerokgak, 19 di Kecamatan Sukasada, 6 unit di Kecamatan Tejakula, 12 unit di Kecamatan Sawan, 16 unit di Kecamatan Banjar, dan 18 di Kecamatan Busungbiu.

 

Sementara rehab yang bersumber dari dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pemerintah Provinsi Bali sebanyak 70 unit yang tersebar di Kecamatan Busungbiu. “Sedangakan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat, sebanyak 140 unit dan silpa DAK sebanyak 101 unit di Kecamatan Buleleng,” ungkap Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Buleleng, Nyoman Sumiadaja, Minggu (28/3) siang.

 

Ada 3 indikator rumah tidak layak huni. Pertama, keselamatan bangunan. Jika rumah tersebut tidak memiliki struktur kolom beton maka dikatakan tidak layak. Kedua, luasan bangunan yang dihitung per penghuni minimal 7,2 meter persegi. Jika lebih sempit dari itu dikatakan tidak layak huni. Ketiga, dari kesehatan bangunan yang dilihat dari ketersediaan ventilasi, jendela, MCK, dan air bersih atau air minum.  

 

Berdasarkan data Dinas Perkimta Buleleng, jumlah rumah tidak layak huni yang masih tersisa 3.708 ribu unit. Sedangkan penanganan rehab rumah tidak layak huni sejak 2017 lalu hingga tahun 2020 sudah mencapai 6.171 unit dari total 9.879 unit. 

 

Selain itu, Buleleng juga mendapatkan pogram rehab rumah tidak layak huni korban bencana alam sebanyak 110 unit. “Masing-masing penerima akan mendapatkan biaya perbaikan rumah Rp 20 juta. Khusus untuk korban bencana, disesuaikan dengan tingkat kerusakan. Untuk korban bencana di bawah 10 juta penanganan di bawah Kabupaten,” jelasnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/