alexametrics
27.6 C
Denpasar
Tuesday, August 9, 2022

Giri Prasta Yakin Program KBS Kembali Berlanjut

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Usai mengikuti rapat paripurna, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengakui saat ini program Krama Badung Sehat (KBS) yang tidak tercover BPJS Kesehatan sementara dihentikan. Lantaran tidak dapat masuk ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Kendati demikian, Giri Prasta yakin program ini bakal kembali berlanjut.

Giri Prasta menerangkan saat ini KBS di luar tanggungan BPJS memang belum memiliki ‘rumah’ di aplikasi pemerintah pusat tersebut. “Jadi begini dengan SIPD yang sekarang, bahwasanya SIPD sebagai rumah, berkenaan dengan kartu KBS itu memang tidak ada rumahnya,” ujarnya pada Selasa (27/4).

Kendati demikian, pihaknya mengaku masih berupaya mencarikan celah agar program unggulan Pemkab Badung ini bisa terus berlanjut. Bupati Giri Prasta mengaku sudah mengutus Wakil Bupati Ketut Suiasa berkonsultasi kelanjutan program KBS ini. “Kami sudah cepat dan kami sudah minta kepada bapak wakil bupati untuk langsung ke pusat menanyakan hal ini,” ucapnya.

Pemerintah pusat sendiri, lanjut Giri Prasta, memberi respons positif terkait program KBS ini. Hanya saja harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. “Kami sudah konsultasi dan astungkara sudah diberikan ruang untuk itu, dibolehkan. Sehingga ada narasi yang akan dikeluarkan untuk pemerintah daerah untuk melakukan gerakan bantuan kepada masyarakat, dengan catatan harus benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” terang Giri Prasta.

Baca Juga :  Pasien Sembuh Covid-19 Dua Hari Sentuh Angka 175

Mengenai teknis kelanjutan program ini, Giri Prasta menyatakan, ke depan tidak lagi dianggarkan di Dinas Kesehatan. Namun bakal dialihkan ke BLUD rumah sakit. Sistem anggaran juga bakal diubah, yaitu dari dana gelondongan menjadi dalam bentuk kegiatan. Sambil menunggu arahan pusat, saat ini pihaknya masih menyusun skema pelaksanaan KBS ini. “Untuk pemasangan anggaran nanti langsung di BLUD rumah sakit, itu teknisnya. Itu semua yang akan dilakukan dalam bentuk kegiatan,” paparnya.

Ia kembali menegaskan keyakinannya program untuk masyarakat itu bakal kembali berlanjut. Sambil menunggu petunjuk pusat, saat ini pihaknya sedang membuatkan formulasi terbaru. “Sekarang kami sedang susun skema formulasi tersebut,” tegasnya.

Disinggung alokasi anggaran KBS diluar tanggungan BPJS sebelumnya. Giri Prasta menyebut per tahun bisa mencapai Rp 19 miliar. Anggaran ini bisa ditambah tergantung program per triwulan. “Per tahun bisa sampai Rp 19 miliar. Bisa ditambah lagi. Kami langsung buat program kegiatan per triwulan. Itu teknisnya (dulu),” pungkasnya.

Baca Juga :  Pohon Tumbang Timpa Motor, Pengendara Selamat

Diberitakan sebelumnya, program KBS yang tidak dicover BPJS dihentikan Pemkab Badung, lantaran tidak bisa masuk aplikasi SIPD. Untuk biaya pengobatan sejumlah kasus kesehatan terpaksa dibebankan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Badung dr Nyoman Gunarta menyatakan, penghentian KBS diluar BPJS ini lantaran adanya perubahan sistem sejak pemberlakuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kodefikasi Belanja Integrasi. Sedangkan Jaminan Kesehatan Daerah Krama Badung Sehat (Jamkesda-KBS) sebagai jasa layanan kesehatan diluar tanggungan BPJS Kesehatan tidak tersedia dalam SIPD. “Jadi program KBS terkait tanggungan dari pemerintah, atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) masih tetap berjalan seperti biasa. Namun yang tidak bisa dibayarkan atau tidak bisa kita lakukan kini yakni kasus yang tidak di cover BPJS,” ungkap dr. Gunarta. (esa)

 


MANGUPURA, BALI EXPRESS – Usai mengikuti rapat paripurna, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengakui saat ini program Krama Badung Sehat (KBS) yang tidak tercover BPJS Kesehatan sementara dihentikan. Lantaran tidak dapat masuk ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Kendati demikian, Giri Prasta yakin program ini bakal kembali berlanjut.

Giri Prasta menerangkan saat ini KBS di luar tanggungan BPJS memang belum memiliki ‘rumah’ di aplikasi pemerintah pusat tersebut. “Jadi begini dengan SIPD yang sekarang, bahwasanya SIPD sebagai rumah, berkenaan dengan kartu KBS itu memang tidak ada rumahnya,” ujarnya pada Selasa (27/4).

Kendati demikian, pihaknya mengaku masih berupaya mencarikan celah agar program unggulan Pemkab Badung ini bisa terus berlanjut. Bupati Giri Prasta mengaku sudah mengutus Wakil Bupati Ketut Suiasa berkonsultasi kelanjutan program KBS ini. “Kami sudah cepat dan kami sudah minta kepada bapak wakil bupati untuk langsung ke pusat menanyakan hal ini,” ucapnya.

Pemerintah pusat sendiri, lanjut Giri Prasta, memberi respons positif terkait program KBS ini. Hanya saja harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. “Kami sudah konsultasi dan astungkara sudah diberikan ruang untuk itu, dibolehkan. Sehingga ada narasi yang akan dikeluarkan untuk pemerintah daerah untuk melakukan gerakan bantuan kepada masyarakat, dengan catatan harus benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” terang Giri Prasta.

Baca Juga :  Pertama Kali, Panglukatan Banyu Pangeweruh Digelar PSN Korda Badung

Mengenai teknis kelanjutan program ini, Giri Prasta menyatakan, ke depan tidak lagi dianggarkan di Dinas Kesehatan. Namun bakal dialihkan ke BLUD rumah sakit. Sistem anggaran juga bakal diubah, yaitu dari dana gelondongan menjadi dalam bentuk kegiatan. Sambil menunggu arahan pusat, saat ini pihaknya masih menyusun skema pelaksanaan KBS ini. “Untuk pemasangan anggaran nanti langsung di BLUD rumah sakit, itu teknisnya. Itu semua yang akan dilakukan dalam bentuk kegiatan,” paparnya.

Ia kembali menegaskan keyakinannya program untuk masyarakat itu bakal kembali berlanjut. Sambil menunggu petunjuk pusat, saat ini pihaknya sedang membuatkan formulasi terbaru. “Sekarang kami sedang susun skema formulasi tersebut,” tegasnya.

Disinggung alokasi anggaran KBS diluar tanggungan BPJS sebelumnya. Giri Prasta menyebut per tahun bisa mencapai Rp 19 miliar. Anggaran ini bisa ditambah tergantung program per triwulan. “Per tahun bisa sampai Rp 19 miliar. Bisa ditambah lagi. Kami langsung buat program kegiatan per triwulan. Itu teknisnya (dulu),” pungkasnya.

Baca Juga :  Karantina Wisman Tujuh Hari, Kedatangan Wisman ke Bali Makin Jauh?

Diberitakan sebelumnya, program KBS yang tidak dicover BPJS dihentikan Pemkab Badung, lantaran tidak bisa masuk aplikasi SIPD. Untuk biaya pengobatan sejumlah kasus kesehatan terpaksa dibebankan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Badung dr Nyoman Gunarta menyatakan, penghentian KBS diluar BPJS ini lantaran adanya perubahan sistem sejak pemberlakuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kodefikasi Belanja Integrasi. Sedangkan Jaminan Kesehatan Daerah Krama Badung Sehat (Jamkesda-KBS) sebagai jasa layanan kesehatan diluar tanggungan BPJS Kesehatan tidak tersedia dalam SIPD. “Jadi program KBS terkait tanggungan dari pemerintah, atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) masih tetap berjalan seperti biasa. Namun yang tidak bisa dibayarkan atau tidak bisa kita lakukan kini yakni kasus yang tidak di cover BPJS,” ungkap dr. Gunarta. (esa)

 


Most Read

Artikel Terbaru

/