alexametrics
26.5 C
Denpasar
Wednesday, August 17, 2022

Rendah Kepemilikan Sertifikat CHSE di Badung

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Sertifikasi protokol kesehatan (prokes) berbasis CHSE (Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability) merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha jelang dibukanya pariwisata. Sertifikasi ini akan menjadi bukti bahwa pelaku usaha telah memiliki, menerapkan, hingga meningkatkan prokes di usahanya masing-masing. Kendati demikian, hingga saat ini jumlah pelaku usaha di Kabupaten Badung yang telah memiliki sertifikat CHSE ini masih sangat kecil.

Berdasarkan data pembayar pajak dari Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, sampai saat ini jumlah akomodasi yang sudah memiliki sertifikat CHSE sebanyak 198 dari sekitar 3.300 akomodasi, yakni hotel berbintang, nonbintang, dan villa. Untuk restoran dari 1.800 hanya 64 restoran yang sudah memiliki memiliki sertifikat. Kemudian pada sektor lainnya, 24 daya tarik wisata (DTW) dan 8 mall yang telah memiliki sertifikat CHSE.

Baca Juga :  Tak Ditutup, Satpol PP Badung Ngaku Sudah Konsultasi dengan Bupati

Plt Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Cokorda Raka Darmawan saat dikonfirmasi tidak menampik hal tersebut. “Kalau dihitung menggunakan persentase dari keseluruhan tempat usaha yang membayar pajak, jumlah pemilik sertifikat sangat kecil,” ujarnya, Rabu (28/4).

Selain merupakan kewajiban bagi pelaku usaha, sertifikasi CHSE ini juga salah satu penunjang bahwa usaha tersebut telah siap dibuka dalam kondisi pandemi Covid-19. Menurut Cok Raka, jika tidak memiliki sertifikat tersebut akan menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha. “Sertifikat ini kan merupakan keseriusan pelaku usaha dalam menerapkan protokol kesehatan pada tempat usahanya. Selain itu wisatawan juga akan memilih menginap ke tempat yang telah memiliki sertifikat CHSE ini,” jelasnya.

Birokrat asal Ubud, Gianyar ini menambahkan, mekanisme untuk memperoleh sertifikat ini adalah pengajuan langsung oleh pemilik usaha. Jika sudah ada pengajuan nantinya akan ada tim yang melakukan penilaian. “Kalau mereka tidak mengajukan jadi tidak akan ada yang menilai, jadi harus ada inisiatif,” tegasnya.

Baca Juga :  Sekda Adi Arnawa Harapkan Sinergitas Tetap Terjaga

Lebih lanjut ia menuturkan, untuk memiliki sertifikat tersebut pemilik usaha wajib menyiapkan sarana dan prasarananya. Di antaranya tersediaya tempat cuci tangan di beberapa titik sesuai dengan luas wilayahnya, handsanitizer, pengukur suhu tubuh, dan tentunya dari segi kebersihan tempat juga harus dijaga. “Misalkan di restoran alat-alatnya harus bersih, hotel kebersihan kamarnya juga harus dijaga, begitu juga usaha atau tempat wisata lainnya,” pungkas pria yang juga menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Badung. (esa)


MANGUPURA, BALI EXPRESS – Sertifikasi protokol kesehatan (prokes) berbasis CHSE (Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability) merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha jelang dibukanya pariwisata. Sertifikasi ini akan menjadi bukti bahwa pelaku usaha telah memiliki, menerapkan, hingga meningkatkan prokes di usahanya masing-masing. Kendati demikian, hingga saat ini jumlah pelaku usaha di Kabupaten Badung yang telah memiliki sertifikat CHSE ini masih sangat kecil.

Berdasarkan data pembayar pajak dari Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, sampai saat ini jumlah akomodasi yang sudah memiliki sertifikat CHSE sebanyak 198 dari sekitar 3.300 akomodasi, yakni hotel berbintang, nonbintang, dan villa. Untuk restoran dari 1.800 hanya 64 restoran yang sudah memiliki memiliki sertifikat. Kemudian pada sektor lainnya, 24 daya tarik wisata (DTW) dan 8 mall yang telah memiliki sertifikat CHSE.

Baca Juga :  Kadisos Bali: Bansos Rp 474 Miliar, Sudah Cair Rp 467 Miliar

Plt Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Cokorda Raka Darmawan saat dikonfirmasi tidak menampik hal tersebut. “Kalau dihitung menggunakan persentase dari keseluruhan tempat usaha yang membayar pajak, jumlah pemilik sertifikat sangat kecil,” ujarnya, Rabu (28/4).

Selain merupakan kewajiban bagi pelaku usaha, sertifikasi CHSE ini juga salah satu penunjang bahwa usaha tersebut telah siap dibuka dalam kondisi pandemi Covid-19. Menurut Cok Raka, jika tidak memiliki sertifikat tersebut akan menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha. “Sertifikat ini kan merupakan keseriusan pelaku usaha dalam menerapkan protokol kesehatan pada tempat usahanya. Selain itu wisatawan juga akan memilih menginap ke tempat yang telah memiliki sertifikat CHSE ini,” jelasnya.

Birokrat asal Ubud, Gianyar ini menambahkan, mekanisme untuk memperoleh sertifikat ini adalah pengajuan langsung oleh pemilik usaha. Jika sudah ada pengajuan nantinya akan ada tim yang melakukan penilaian. “Kalau mereka tidak mengajukan jadi tidak akan ada yang menilai, jadi harus ada inisiatif,” tegasnya.

Baca Juga :  Sekda Adi Arnawa Harapkan Sinergitas Tetap Terjaga

Lebih lanjut ia menuturkan, untuk memiliki sertifikat tersebut pemilik usaha wajib menyiapkan sarana dan prasarananya. Di antaranya tersediaya tempat cuci tangan di beberapa titik sesuai dengan luas wilayahnya, handsanitizer, pengukur suhu tubuh, dan tentunya dari segi kebersihan tempat juga harus dijaga. “Misalkan di restoran alat-alatnya harus bersih, hotel kebersihan kamarnya juga harus dijaga, begitu juga usaha atau tempat wisata lainnya,” pungkas pria yang juga menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Badung. (esa)


Most Read

Artikel Terbaru

/