alexametrics
27.6 C
Denpasar
Wednesday, August 17, 2022

Pilkada 2024, KPU Badung Ajukan Anggaran Rp 46,7 Miliar

BADUNG, BALI EXPRESS – Menjelang kontestasi politik di tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badung telah mengajukan anggaran kepada pemerintah kabupaten sebesar Rp 46,7 miliar. Rencananya penggunaan dana tersebut akan dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama untuk honormaruim dan uang lembur sebesar Rp 15,9 miliar lebih. Kemudian sisanya digunakan untuk tahapan persiapan, pelaksanaan, dan operasional administrasi perkantoran sebanyak Rp 31,6 miliar lebih.

 

Ketua KPU Badung I Wayan Semara Cipta mengatakan, anggaran Pemilu sejatinya tersentral di pusat tetapi untuk Pilkada nantinya akan menggunakan APBD Badung. Pihaknya pun telah mengajukan anggaran ke Pemkab Badung untuk pelaksanaan Pilkada yang direncanakan berlangsung pada November 2024.

 

“Kami ajukan dana sebesar Rp 46,7 miliar, dalam anggaran tersebut masih kami persepsikan mengacu pada kondisi pandemi Covid-19. Jadi nanti masih ada pengadaan alat perlindungan diri (APD), berupa faceshield, masker, cek kesehatan, alat semprot dan sebagainya,” ujar Semara Cipta saat dikonfirmasi Selasa (28/6).

Baca Juga :  Bupati Gede Dana Tandatangani Pengelolaan SPAM Telaga Waja

 

Menurutnya, ada dua kelompok besar penggunaan anggaran yang akan diterima dari Pemkab Badung. Mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan operasional adminisrrasi perkantoran akan memerlukan dana sebesar Rp 31,6 miliar lebih. Sementara untuk honorarium dan lembur dipasang sebesar 15,9 miliar lebih. “Dana yang kami ajukan ini juga sudah mencakup rencana penambahan TPS. Karena kami estimasikan akan ada penambahan jumlah pemilih sekitar 2,5 persen,” ungkap pria yang akrab disapa Kayun.

 

Selain dana dari Pemkab Badung rencananya juga akan ada sharing biaya dari Pemerintah Provinsi Bali. Hal ini disebutkan sebagai sebuah terobosan dari KPU Provinsi, lantaran di tahun 2024 juga akan dilaksanakan pemilihan Gubernur Bali. Atas adanya sharing biaya tersebut diperkirakan akan menekan penggunaan anggaran sebesar Rp 13-16 miliar.

Baca Juga :  Book Fair Kembali Digelar di Kawasan Jalan Kamboja Denpasar

 

“KPU Provinsi Bali akan menanggung semua anggaran terkait tentang honorarium Badan Ad Hoc. Yaitu panitia-panitia di tingkat kecamatan, desa dan tps,” jelas pria asal Darmasaba tersebut. 

 

Lebih lanjut Kayun menambahkan, berkaitan dengan penylenggaran Pilkada memang suda menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Jika dana APBD tidak mencukupi barulah akan ditanggung APBN. Sehingga pihaknya berharap pengajuan dana sudah dapat terpasang pada APBD Badung tahun 2023.

 

“Jadi mekanismenya sama dengan Pemilu, nanti KPU RI yang menetapkan jadwalnya. Barulah nanti ditetapkan oleh Provinsi yang melaksanakan Pilkada. Setelah ada tahapan Pilkada atau paling lambat di APBD perubahan 2023 sudah terpasang anggaran Pilkada,” pungkasnya.






Reporter: I Putu Resa Kertawedangga

BADUNG, BALI EXPRESS – Menjelang kontestasi politik di tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badung telah mengajukan anggaran kepada pemerintah kabupaten sebesar Rp 46,7 miliar. Rencananya penggunaan dana tersebut akan dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama untuk honormaruim dan uang lembur sebesar Rp 15,9 miliar lebih. Kemudian sisanya digunakan untuk tahapan persiapan, pelaksanaan, dan operasional administrasi perkantoran sebanyak Rp 31,6 miliar lebih.

 

Ketua KPU Badung I Wayan Semara Cipta mengatakan, anggaran Pemilu sejatinya tersentral di pusat tetapi untuk Pilkada nantinya akan menggunakan APBD Badung. Pihaknya pun telah mengajukan anggaran ke Pemkab Badung untuk pelaksanaan Pilkada yang direncanakan berlangsung pada November 2024.

 

“Kami ajukan dana sebesar Rp 46,7 miliar, dalam anggaran tersebut masih kami persepsikan mengacu pada kondisi pandemi Covid-19. Jadi nanti masih ada pengadaan alat perlindungan diri (APD), berupa faceshield, masker, cek kesehatan, alat semprot dan sebagainya,” ujar Semara Cipta saat dikonfirmasi Selasa (28/6).

Baca Juga :  IB Putu Dunia Ingatkan Hindu Bali Harus Bebas dari Sampradaya Asing

 

Menurutnya, ada dua kelompok besar penggunaan anggaran yang akan diterima dari Pemkab Badung. Mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan operasional adminisrrasi perkantoran akan memerlukan dana sebesar Rp 31,6 miliar lebih. Sementara untuk honorarium dan lembur dipasang sebesar 15,9 miliar lebih. “Dana yang kami ajukan ini juga sudah mencakup rencana penambahan TPS. Karena kami estimasikan akan ada penambahan jumlah pemilih sekitar 2,5 persen,” ungkap pria yang akrab disapa Kayun.

 

Selain dana dari Pemkab Badung rencananya juga akan ada sharing biaya dari Pemerintah Provinsi Bali. Hal ini disebutkan sebagai sebuah terobosan dari KPU Provinsi, lantaran di tahun 2024 juga akan dilaksanakan pemilihan Gubernur Bali. Atas adanya sharing biaya tersebut diperkirakan akan menekan penggunaan anggaran sebesar Rp 13-16 miliar.

Baca Juga :  Persiapan Pemilu 2024, KPU Tabanan Audiensi dengan Ketua DPRD

 

“KPU Provinsi Bali akan menanggung semua anggaran terkait tentang honorarium Badan Ad Hoc. Yaitu panitia-panitia di tingkat kecamatan, desa dan tps,” jelas pria asal Darmasaba tersebut. 

 

Lebih lanjut Kayun menambahkan, berkaitan dengan penylenggaran Pilkada memang suda menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Jika dana APBD tidak mencukupi barulah akan ditanggung APBN. Sehingga pihaknya berharap pengajuan dana sudah dapat terpasang pada APBD Badung tahun 2023.

 

“Jadi mekanismenya sama dengan Pemilu, nanti KPU RI yang menetapkan jadwalnya. Barulah nanti ditetapkan oleh Provinsi yang melaksanakan Pilkada. Setelah ada tahapan Pilkada atau paling lambat di APBD perubahan 2023 sudah terpasang anggaran Pilkada,” pungkasnya.






Reporter: I Putu Resa Kertawedangga

Most Read

Artikel Terbaru

/