alexametrics
27.6 C
Denpasar
Tuesday, August 9, 2022

Sengketa Lahan Desa Adat Bonbiu Berakhir Damai

GIANYAR, BALI EXPRESS –  Tak ingin menambah panjang daftar persoalan adat yang terjadi di Gianyar, Polres Gianyar ambil langkah cepat untuk mendamaikan kasus ‘Kanorayang’ atau ‘Kesepekang’ di Desa Adat Bonbiu, Desa Sada, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, Rabu (27/7). Kesepakatan damai dilakukan di Mapolres Gianyar dengan penandatanganan kesepakatan damai.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, sengketa tanah yang berujung kesepekang tersebut terjadi antara keluarga I Nyoman Rangkep (Jro Mangku Desa) dengan Desa Adat Bonbiyu berawal dari penghibahan tanah milik Puri Belega ke Desa Adat Bonbiyu.

Hanya saja, saat penghibahan tersebut, panglingsir Puri Belega hanya menunjukkan lokasi tanah tanpa memberikan patokan yang pasti dan adanya berkas pengibahan. Sehingga tanah milik I Nyoman Rangkep yang sudah bersertifikat seluas 3 are disangka masuk dalam tanah hibah tersebut.

Pihak I Nyoman Rangkep sempat menyatakan bahwa tanah tersebut sah miliknya dengan bukti-bukti yang dikeluarkan BPN sejak tahun 2017. Namun Desa Adat Bonbiyu bersikukuh juga bahwa tanah sengketa merupakan tanah yang dihibahkan dari Puri Belega dan memasang patok di tanah tersebut pada tanggal 26 Juni 2022.

Baca Juga :  Pria Berusia 80 Tahun Antusias Ikut Vaksinasi di Polres Gianyar

Atas hal tersebut, keluarga I Nyoman Rangkep pun melaporkan kasus tersebut ke Polres Gianyar terkait pengerusakan dan penyerobotan tanah pada tanggal 27 Juni 2022. Begitu juga pihak Desa Adat Bonbiyu yang menjatuhkan sanksi adat dan pencabutan hak-hak adatnya I Nyoman Rangkep di Desa Adat pada tanggal 9 Juli 2022 sesuai hasil paruman atau ‘kesepekang’. Termasuk anaknya yang menjadi kelian dinas mendapat mosi tidak percaya.

“Dengan adanya pengaduan kesepekang, tim dari Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) Kabupaten Gianyar langsung berkolaborasi dengan Kring Polri Polres Gianyar untuk berusaha melakukan mediasi sebelum memicu konflik yang lebih besar lagi,” tegas Kasat Binmas Polres Gianyar, AKP I Gede Endrawan.

Kemudian dilakukan hasil investigasi di lahan sengketa dan penggalian data. Dan diketahui memang benar bahwa tanah yang diklaim Desa Adat Bonbiyu dimiliki oleh I Nyoman Rangkep sesuai dengan batas-batas pengukuran dari BPN dan bukti hak milik berupa sertifikat nomor 04582/Desa Saba.

Selain itu dalam proses penggalian data itu, juga terungkap berkas dari Desa Adat Bonbiu diduga pula membuat berkas pengibahan palsu. Dimana hal ini terungkap dari materai yang dipasang. Materai dalam berkas pengibahan tahun 2017 tidak sah. Dimana saat itu belum berlaku ada penggunaan materai 10.000.

Baca Juga :  Kebakaran Gudang Rongsokan Ternyata Sabotase, Pelakunya Pilih Serahkan Diri

Maka dari itu, Kapolres Gianyar AKBP I Made Bayu Sutha Sartana berinisiatif mengupayakan mediasi damai untuk mewujudkan situasi kondusif. “Ini hanya misskomunikasi. Kemudian pelapor sudah mau mencabut laporannya. Selama masyarakat mau bersepakat dan berkomunikasi dengan baik semua permasalahan bisa diselesaikan dengan damai daripada penyelesaian secara pidana,” tegasnya.

Ditambahkannya jika sesuai dengan program Kapolda Bali yakni Sipandu Beradat, apapun permasalahan yang terjadi di desa adat selama bisa diajak melakukan musyawarah mencapai mufakat dan diselesaikan secara baik-baik. “Apapun itu jika bisa dibicarakan secara baik-baik, kita selesaikan dengan baik-baik juga,” tegasnya.

Setelah penandatanganan kesepakatan damai, hak-hak keluarga I Nyoman Rangkep serta anaknya sebagai Kelian Dinas dipulihkan. Serta langsung dilakukan pencabutan patok di lokasi tanah sengketa oleh Desa Adat Bonbiyu yang disaksikan oleh Kepolisian, MDA, Danramil Blahbatuh dan Camat Blahbatuh.


GIANYAR, BALI EXPRESS –  Tak ingin menambah panjang daftar persoalan adat yang terjadi di Gianyar, Polres Gianyar ambil langkah cepat untuk mendamaikan kasus ‘Kanorayang’ atau ‘Kesepekang’ di Desa Adat Bonbiu, Desa Sada, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, Rabu (27/7). Kesepakatan damai dilakukan di Mapolres Gianyar dengan penandatanganan kesepakatan damai.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, sengketa tanah yang berujung kesepekang tersebut terjadi antara keluarga I Nyoman Rangkep (Jro Mangku Desa) dengan Desa Adat Bonbiyu berawal dari penghibahan tanah milik Puri Belega ke Desa Adat Bonbiyu.

Hanya saja, saat penghibahan tersebut, panglingsir Puri Belega hanya menunjukkan lokasi tanah tanpa memberikan patokan yang pasti dan adanya berkas pengibahan. Sehingga tanah milik I Nyoman Rangkep yang sudah bersertifikat seluas 3 are disangka masuk dalam tanah hibah tersebut.

Pihak I Nyoman Rangkep sempat menyatakan bahwa tanah tersebut sah miliknya dengan bukti-bukti yang dikeluarkan BPN sejak tahun 2017. Namun Desa Adat Bonbiyu bersikukuh juga bahwa tanah sengketa merupakan tanah yang dihibahkan dari Puri Belega dan memasang patok di tanah tersebut pada tanggal 26 Juni 2022.

Baca Juga :  Polres Gianyar Gandeng Okan Kornelius Ajak Masyarakat Vaksin Covid-19

Atas hal tersebut, keluarga I Nyoman Rangkep pun melaporkan kasus tersebut ke Polres Gianyar terkait pengerusakan dan penyerobotan tanah pada tanggal 27 Juni 2022. Begitu juga pihak Desa Adat Bonbiyu yang menjatuhkan sanksi adat dan pencabutan hak-hak adatnya I Nyoman Rangkep di Desa Adat pada tanggal 9 Juli 2022 sesuai hasil paruman atau ‘kesepekang’. Termasuk anaknya yang menjadi kelian dinas mendapat mosi tidak percaya.

“Dengan adanya pengaduan kesepekang, tim dari Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) Kabupaten Gianyar langsung berkolaborasi dengan Kring Polri Polres Gianyar untuk berusaha melakukan mediasi sebelum memicu konflik yang lebih besar lagi,” tegas Kasat Binmas Polres Gianyar, AKP I Gede Endrawan.

Kemudian dilakukan hasil investigasi di lahan sengketa dan penggalian data. Dan diketahui memang benar bahwa tanah yang diklaim Desa Adat Bonbiyu dimiliki oleh I Nyoman Rangkep sesuai dengan batas-batas pengukuran dari BPN dan bukti hak milik berupa sertifikat nomor 04582/Desa Saba.

Selain itu dalam proses penggalian data itu, juga terungkap berkas dari Desa Adat Bonbiu diduga pula membuat berkas pengibahan palsu. Dimana hal ini terungkap dari materai yang dipasang. Materai dalam berkas pengibahan tahun 2017 tidak sah. Dimana saat itu belum berlaku ada penggunaan materai 10.000.

Baca Juga :  Tak Punya IMB, Proyek Perumahan di Sesetan Dihentikan

Maka dari itu, Kapolres Gianyar AKBP I Made Bayu Sutha Sartana berinisiatif mengupayakan mediasi damai untuk mewujudkan situasi kondusif. “Ini hanya misskomunikasi. Kemudian pelapor sudah mau mencabut laporannya. Selama masyarakat mau bersepakat dan berkomunikasi dengan baik semua permasalahan bisa diselesaikan dengan damai daripada penyelesaian secara pidana,” tegasnya.

Ditambahkannya jika sesuai dengan program Kapolda Bali yakni Sipandu Beradat, apapun permasalahan yang terjadi di desa adat selama bisa diajak melakukan musyawarah mencapai mufakat dan diselesaikan secara baik-baik. “Apapun itu jika bisa dibicarakan secara baik-baik, kita selesaikan dengan baik-baik juga,” tegasnya.

Setelah penandatanganan kesepakatan damai, hak-hak keluarga I Nyoman Rangkep serta anaknya sebagai Kelian Dinas dipulihkan. Serta langsung dilakukan pencabutan patok di lokasi tanah sengketa oleh Desa Adat Bonbiyu yang disaksikan oleh Kepolisian, MDA, Danramil Blahbatuh dan Camat Blahbatuh.


Most Read

Artikel Terbaru

/