alexametrics
27.8 C
Denpasar
Saturday, June 25, 2022

Datangi Lagi Kantor PHDI Bali, AHN Dapati Gerbang Terkunci

DENPASAR, BALI EXPRESS – Aliansi Hindu Nusantara (AHN) kembali mendatangi Kantor PHDI Bali, Kamis (28/10) untuk bertemu dengan Ketua dan Pengurus PHDI Bali guna memastikan ketidakhadiran pengurus PHDI Provinsi Bali serta Pengurus Kabupaten dalam Mahasabha PHDI.

Namun para perwakilan organisasi yang tergabung dalam AHN mendapati gerbang kantor terkunci dengan pengumuman bahwa kantor tutup dari tanggal 28 hingga 31 Oktober 2021, karena mengikuti Mahasabha XII PHDI.

Sebelumnya AHN sudah bersurat kepada Ketua PHDI Bali, yang meminta agar PHDI Bali tidak terlibat dalam aktivitas Pengurus PHDI Pusat 2016 – 2021 demisioner. Disamping di demisioner oleh Mahasaba Luar Biasa yang diadakan oleh 2/3 lebih PHDI Provinsi seluruh Indonesia, kepengurusan PHDI Pusat 2016 – 2021 juga telah berakhir masa kepengurusannya pada tanggal 24 Oktober 2021, yang artinya bahwa mereka yang mengadakan Mahasaba ini adalah mantan pengurus. Dengan kata lain mereka ini kelompok orang-orang yang bukan pengurus PHDI lagi.

“Tentu sangat bodoh dan juga tidak paham akan berorganisasi bila sampai pengurus PHDI Bali menghadiri Mahasaba ini,” ungkap Aliansi Hindu Nusantara yang diwakili oleh Ketua Dewan Pembina Swastika Bali, I D G Ngurah Surya Anom.

Ditambahkannya jika pihaknya dari Aliansi Hindu Nusantara, sebagai stake holder Hindu Bali, memandang hal tersebut sebagai suatu pelanggaran yang sangat berat. Karena mengikuti aktivitas orang yablng tidak memiliki hak, dimana kelompok orang-orang yang tidak berhak ini juga adalah kelompok yang terpapar ajaran Sampradaya Asing, seperti Hare Krsna, Sai Baba, dan lainnya. “Dan ajaran ini adalah ajaran yang menyesatkan umat Hindu di Indonesia,” imbuhnya.

Dan atas semua itu, artinya PHDI Bali, juga telah melakukan langkah yanapg tidak lagi menjaga tegaknya Agama Hindu Bali di Bali. “Tentu pelanggaran ini tidak boleh didiamkan begitu saja. Dan AHN melakukan gerakan menghentikan serta memberi punishment terhadap si pelanggar,” sambungnya.

Gerakan yang dimaksud diantaranya mengadakan aksi memberi pressure yang lebih berat, untuk memberi petunjuk kepada masyarakat Bali dan Desa Adat Bali, bahwa PHDI Provinsi Bali telah ikut kegiatan ilegal yang membahayakan eksistensi Agama Hindu Bali. “Sampai kepada melakukan pencabutan mandat dari krama adat bali dan membentuk pengurus yang bersih, yang betul-betul menjalankan aspirasi krama adat bali dalam ngajegang Hindu Bali,” tandasnya.


DENPASAR, BALI EXPRESS – Aliansi Hindu Nusantara (AHN) kembali mendatangi Kantor PHDI Bali, Kamis (28/10) untuk bertemu dengan Ketua dan Pengurus PHDI Bali guna memastikan ketidakhadiran pengurus PHDI Provinsi Bali serta Pengurus Kabupaten dalam Mahasabha PHDI.

Namun para perwakilan organisasi yang tergabung dalam AHN mendapati gerbang kantor terkunci dengan pengumuman bahwa kantor tutup dari tanggal 28 hingga 31 Oktober 2021, karena mengikuti Mahasabha XII PHDI.

Sebelumnya AHN sudah bersurat kepada Ketua PHDI Bali, yang meminta agar PHDI Bali tidak terlibat dalam aktivitas Pengurus PHDI Pusat 2016 – 2021 demisioner. Disamping di demisioner oleh Mahasaba Luar Biasa yang diadakan oleh 2/3 lebih PHDI Provinsi seluruh Indonesia, kepengurusan PHDI Pusat 2016 – 2021 juga telah berakhir masa kepengurusannya pada tanggal 24 Oktober 2021, yang artinya bahwa mereka yang mengadakan Mahasaba ini adalah mantan pengurus. Dengan kata lain mereka ini kelompok orang-orang yang bukan pengurus PHDI lagi.

“Tentu sangat bodoh dan juga tidak paham akan berorganisasi bila sampai pengurus PHDI Bali menghadiri Mahasaba ini,” ungkap Aliansi Hindu Nusantara yang diwakili oleh Ketua Dewan Pembina Swastika Bali, I D G Ngurah Surya Anom.

Ditambahkannya jika pihaknya dari Aliansi Hindu Nusantara, sebagai stake holder Hindu Bali, memandang hal tersebut sebagai suatu pelanggaran yang sangat berat. Karena mengikuti aktivitas orang yablng tidak memiliki hak, dimana kelompok orang-orang yang tidak berhak ini juga adalah kelompok yang terpapar ajaran Sampradaya Asing, seperti Hare Krsna, Sai Baba, dan lainnya. “Dan ajaran ini adalah ajaran yang menyesatkan umat Hindu di Indonesia,” imbuhnya.

Dan atas semua itu, artinya PHDI Bali, juga telah melakukan langkah yanapg tidak lagi menjaga tegaknya Agama Hindu Bali di Bali. “Tentu pelanggaran ini tidak boleh didiamkan begitu saja. Dan AHN melakukan gerakan menghentikan serta memberi punishment terhadap si pelanggar,” sambungnya.

Gerakan yang dimaksud diantaranya mengadakan aksi memberi pressure yang lebih berat, untuk memberi petunjuk kepada masyarakat Bali dan Desa Adat Bali, bahwa PHDI Provinsi Bali telah ikut kegiatan ilegal yang membahayakan eksistensi Agama Hindu Bali. “Sampai kepada melakukan pencabutan mandat dari krama adat bali dan membentuk pengurus yang bersih, yang betul-betul menjalankan aspirasi krama adat bali dalam ngajegang Hindu Bali,” tandasnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/