alexametrics
26.8 C
Denpasar
Sunday, July 3, 2022

Realisasi Pemutihan PKB Capai Rp 348 Miliar Lebih

DENPASAR, BALI EXPRESS – Kebijakan relaksasi yang diberlakukan Pemprov Bali dalam bentuk keringanan serta pembebasan denda dan bunga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II telah berakhir pada 18 Desember. Dua kebijakan yang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat sebagai wajib pajak kendaraan bermotor itu diklaim mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat.

Seperti dikatakan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, I Made Santha, Senin (28/12), klaim ini didasari realisasi dari dua kebijakan. Bahkan tiga hari menjelang berakhirnya dua kebijakan tersebut, peningkatannya relatif membaik. “Respons masyarakat selaku wajib pajak cukup baik. Kesempatan dari dua kebijakan ini benar-benar dimanfaatkan. Karena memang tujuannya untuk meringankan beban ekonomi masyarakat selama pandemi Covid-19 terjadi,” ujar Santha.

Secara garis besar dia menguraikan, realisasi pembebasan denda dan bunga PKB atau pemutihan yang mulai diberlakukan dari 21 April sampai dengan 18 Desember mencapai Rp 348 miliar lebih dari 565.867 wajib pajak.

Sementara pada tiga hari sebelumnya atau pada 15 Desember 2020, saat pengumuman mengenai berakhirnya dua program relaksasi itu, realisasinya telah mencapai 521 ribu wajib pajak. Dengan nilai perolehan sekitar Rp 327 miliar.

Sedangkan untuk realisasi pembebasan BBNKB II yang berlaku dari 6 Juli sampai dengan 18 Desember mencapai 22.780 unit kendaraan, dengan perolehan mencapai Rp 20 miliar lebih. Disandingkan dengan data pada tiga hari sebelumnya, realisasinya sudah mencapai 21 ribu unit kendaraan dengan nilai perolehan sekitar Rp 18,9 miliar.

Bahkan katanya, sampai dengan hari terakhir pemberlakuan kebijakan tersebut, respons masyarakat masih cukup tinggi. Ini pula yang membuat pihaknya membuka jam layanan pada hari terakhir itu sampai dengan pukul 18.00. Meskipun saat itu hari Jumat yang jam operasionalnya biasa sudah tutup pada pukul 12.00.

Disinggung kemungkinan program yang sama akan berlaku lagi pada tahun 2021 mendatang, Santha enggan berkomentar jauh. Meskipun diakui dampak pandemi Covid-19 masih akan terbawa sampai dengan tahun depan.

Menurutnya, dua kebijakan yang diterapkan Gubernur Bali Wayan Koster tersebut untuk tahun ini telah berakhir pada 18 Desember. Selebihnya, pada hari-hari terakhir menjelang pergantian tahun, pihaknya masih berkonsentrasi mengejar realisasi target pendapatan dalam APBD Perubahan 2020 yang disepakati Rp 3,4 triliun.

Berkaitan dengan itu, dalam libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), dia menyebutkan, pada saat cuti bersama baik, Kamis (24/12) maupun 31 Desember 2020 mendatang, pihaknya masih membuka layanan Samsat dengan jam operasional seperti biasanya. “24 Desember dan 31 Desember, Samsat tetap buka,” pungkasnya.


DENPASAR, BALI EXPRESS – Kebijakan relaksasi yang diberlakukan Pemprov Bali dalam bentuk keringanan serta pembebasan denda dan bunga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II telah berakhir pada 18 Desember. Dua kebijakan yang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat sebagai wajib pajak kendaraan bermotor itu diklaim mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat.

Seperti dikatakan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, I Made Santha, Senin (28/12), klaim ini didasari realisasi dari dua kebijakan. Bahkan tiga hari menjelang berakhirnya dua kebijakan tersebut, peningkatannya relatif membaik. “Respons masyarakat selaku wajib pajak cukup baik. Kesempatan dari dua kebijakan ini benar-benar dimanfaatkan. Karena memang tujuannya untuk meringankan beban ekonomi masyarakat selama pandemi Covid-19 terjadi,” ujar Santha.

Secara garis besar dia menguraikan, realisasi pembebasan denda dan bunga PKB atau pemutihan yang mulai diberlakukan dari 21 April sampai dengan 18 Desember mencapai Rp 348 miliar lebih dari 565.867 wajib pajak.

Sementara pada tiga hari sebelumnya atau pada 15 Desember 2020, saat pengumuman mengenai berakhirnya dua program relaksasi itu, realisasinya telah mencapai 521 ribu wajib pajak. Dengan nilai perolehan sekitar Rp 327 miliar.

Sedangkan untuk realisasi pembebasan BBNKB II yang berlaku dari 6 Juli sampai dengan 18 Desember mencapai 22.780 unit kendaraan, dengan perolehan mencapai Rp 20 miliar lebih. Disandingkan dengan data pada tiga hari sebelumnya, realisasinya sudah mencapai 21 ribu unit kendaraan dengan nilai perolehan sekitar Rp 18,9 miliar.

Bahkan katanya, sampai dengan hari terakhir pemberlakuan kebijakan tersebut, respons masyarakat masih cukup tinggi. Ini pula yang membuat pihaknya membuka jam layanan pada hari terakhir itu sampai dengan pukul 18.00. Meskipun saat itu hari Jumat yang jam operasionalnya biasa sudah tutup pada pukul 12.00.

Disinggung kemungkinan program yang sama akan berlaku lagi pada tahun 2021 mendatang, Santha enggan berkomentar jauh. Meskipun diakui dampak pandemi Covid-19 masih akan terbawa sampai dengan tahun depan.

Menurutnya, dua kebijakan yang diterapkan Gubernur Bali Wayan Koster tersebut untuk tahun ini telah berakhir pada 18 Desember. Selebihnya, pada hari-hari terakhir menjelang pergantian tahun, pihaknya masih berkonsentrasi mengejar realisasi target pendapatan dalam APBD Perubahan 2020 yang disepakati Rp 3,4 triliun.

Berkaitan dengan itu, dalam libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), dia menyebutkan, pada saat cuti bersama baik, Kamis (24/12) maupun 31 Desember 2020 mendatang, pihaknya masih membuka layanan Samsat dengan jam operasional seperti biasanya. “24 Desember dan 31 Desember, Samsat tetap buka,” pungkasnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/