JAKARTA, BALI EXPRESS – Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak Maret 2020 lalu telah membuat pergerakan ekonomi melambat. Sebagian besar laju sektor yang menggerakan perekonomian tersendat. Tidak terkecuali sektor pariwisata yang paling signifikan terkena dampaknya.
Provinsi Bali, Daerah Istimewa Jogjakarta, Banten, dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi daerah yang para pelaku usaha pariwisatanya paling terkena dampak.
Bahkan Staf Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Hengky Hotma Parlindungan, memprediksi setidaknya 2022 mendatang situasinya baru kembali normal. Dan sektor pariwisata baru mulai pulih.
Hal itu disampaikan Henky dalam dialog bertema Strategi Budaya Adaptasi Wabah Pandemi Covid-19 yang disiarkan dari Media Center BNPB, Jakarta, Jumat (29/1).
Selain Henky, dialog tersebut juga menyertakan Ketua BPD PHRI, Sutrisno Iwantono, dan Dirut PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, Edy Setijono, sebagai narasumbernya.
Menurut Henky, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI terus berusaha mendorong pemulihan pariwisata. Yakni dengan mengangkat tingkat kunjungan wisatawan nusantara atau domestik.
Sejumlah program pemulihan telah diupayakan. Mulai dari penerapan protokol CHSE atau Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan) yang diaplikasikan melalui sertifikasi. “Ada 15 ribu usaha (pariwisata) yang telah disertifikasi,” jelas Henky.
Selanjutnya dari sisi pemulihan ekonomi, Kemenparekraf juga telah membuat program hibah kepada 101 kabupaten/kota. Sejauh ini sudah Rp 3,3 triliun yang tersalurkan untuk membantu pelaku pariwisata, khususnya hotel dan restoran.
Demikian juga kepada pemerintah daerah untuk menjalankan dan menerapkan seluruh protokol kesehatan di daya tarik wisata (DTW).
“Itu tahun lalu. Kami coba memformat (yang sama) di 2021 untuk bisa (diberikan) di seluruh usaha wisata lainnya. Karena Pemerintah juga sedang berkonsentrasi pada program vaksinasi dulu. Kami sedang coba membuat format yang sama,” sebutnya.
Tidak dipungkiri juga, pihaknya menyadari bahwa DTW maupun pelaku usaha pariwisata perlu di-refresh lagi untuk menambah atau memperkuat sarana prasarana untuk menunjang penerapan protokol kesehatan (prokes).
Namun sejatinya, sambung dia, penerapan prokes telah dilaksanakan para pelaku usaha pariwisata maupun manajemen atau pengelola DTW. Seperti yang dilakukan di DTW Prambanan.
“Terakhir kami melihat contoh yang baik. Akhir tahun lalu, Desember 2020, kami sampling di Prambanan. (Prokes) sudah sangat bagus. Dari pembelian tiket semua harus registrasi dulu. Lalu beli tiketnya bisa online pula. Dan, protokol kesehatannya jalan semua,” pungkasnya.
Sehingga, sambung dia, dari sisi kesehatan, khususnya penerapan prokes, sejatinya sudah siap. Tinggal menunggu situasi pandemi Covid-19 yang lebih terkendali lagi. Bahkan dengan adanya vaksin, pihaknya berharap kondisinya lebih cepat normal.
“Prediksi kami, 2022 untuk bisa kembali ke normal. Untuk saat ini, masih benar-benar staycation di kota yang sama. Atau, mungkin antarprovinsi. Itupun tetap menjalankan protokol kesehatan. Itu persepektif kami sebagai staf ahli. Karena Desember 2020 kemarin, ke Bali pakai Swab PCR. Minat (berwisata) sudah bagus, tetapi kita masih berhadapan dengan Covid-19,” pungkasnya.
