DENPASAR, BALI EXPRESS – Polresta Denpasar kedatangan perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar pada Selasa (29/3). Kegiatan itu bertujuan untuk membahas persiapan pengamanan Pemilu serentak yang akan berlangsung 2024 mendatang.
Perwakilan yang hadir tersebut adalah Ketua KPU Denpasar I Wayan Arsa Jaya beserta jajaran dan diterima langsung oleh Kapolresta Denpasar AKBP Bambang Yugo Pamungkas. Dalam kesepatannya, Arsa Jaya menyampaikan dalam rangka mengawal kepemiluan, pihaknya wajib memberitahukan informasi terkait tahapan pemilu yang ditetapkan berlangsung pada 14 Februari 2024.
“Hal tersebut menjadi pijakan dan acuan kami dalam melakukan sinergitas kerjasama antar stakeholder terkait,” tandasnya. Berbagai masalah yang dihadapi KPU dalam pemilu sebelumnya juga disebutkan, seperti beberapa alamat di Kota Denpasar masih belum aktual sehingga menyulitkan melakukan pendataan di lapangan. Lalu adanya keanggotaan partai politik yang pindah partai sehingga akan menimbulkan kerawanan dari segi dukungan massa.
Kemudian KPU Denpasar cukup kesulitan untuk menyimpan logistik Pemilu dikarenakan belum memiliki gudang penyimpanan yang cukup besar. “Tahapan awal pemilu dimulai dengan verifikasi terhadap partai Politik peserta yang dalam prosesnya dikhawatirkan muncul kerawanan,” bebernya.
Untuk itu peran Polri utamanya melalui Bhabinkamtibmas sangat membantu pihaknya dalam menyampaikan informasi terkait tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu kepada masyarakat. Dijelaskan lebih rinci, Pemilu nantinya akan digelar dua kali, yaitu Pilpres dan Pileg atau Pilkada. Untuk Pilpres dan Pileg anggaran bersumber dari APBN sedangkan Pilkada berasal dari APBD.
Anggaran Pilkada tersebut bahkan sudah dirancang dan diajukan kepada Pemerintah Kota Denpasar sebesar Rp 43 milia diluar anggaran pengawasan dan keamanan. Sehingga pihaknya mengingatkan Polresta Denpasar dapat mempersiapkan dan merancang anggaran pengamanan.
Menanggapi penyampaian tersebut, Kapolresta Bambang mengaku akan selalu mensuport terkait keamanan dan mendampingi setiap pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU. Tahapan verifikasi partai politik mulai bulan Juni-Desember 2022 mendatang disebut menjadi ajang pemanasan dalam menjaga keamanan tahapan Pemilu.
“Pemilu ini merupakan agenda nasional yang wajib kami amankan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman dan lancar, kami harus selalu menjaga kekompakan untuk menjaga suhu politik yang tetap kondusif, namun yang namanya demokrasi tentu saja pasti ada kerawanan yang akan muncul di lapangan,” ujarnya. Mengenai anggaran pengamanan Pilkada, mantan Kapolres Sukoharjo itu telah berkoordinasi dengan Kabag Ops Polresta Denpasar untuk mempersiapkan rancangan anggarannya, sehingga sesuai dengan situasi yang ada.
