26.5 C
Denpasar
Friday, February 3, 2023

Ipung: Pemerintah Setengah Hati Tangani Kasus Anak

BALI EXPRESS, DENPASAR – Salah seorang aktivis pemerhati anak Siti Sapurah saat dijumpai mengakui bahwa kejadian penyiksaan bayi ini bukan pertama yang mencuat ke publik. Bahkan banyak kasus serupa di Bali yang tidak sampai ke publik.

“Ini mencuat karena sudah terlalu keras. Bahkan anak cenderung mendapatkan kekerasan dari orang dekatnya sendiri. Kita harus mengubah mindset kita dimana anak adalah anak yang berhak dilindungi,” terang perempuan yang akrab disapa Ipung ini.

Untuk diketahui, Baby J – demikian dia dipanggil- disiksa ibu kandungnya lantaran sendiri. Dugaan sementara, ibu kandung yang tak disebutkan namanya ini merasa kesal dengan ayah si bayi yang disebut-sebut merupakan warga negara Austria. Video penyiksaan bayi tersebut menjadi viral setelah diunggah oleh beberapa akun. Antara lain, Bantu Share, Eva Vega, dan Thenewbikingregeten.

Baca Juga :  Punya Riwayat Epilepsi, IRT Tewas Hanyut di Tukad Badung, Pernah Terjadi 3 Kali

Sementara informasi yang didapatkan Siti Sapurah mengatakan bahwa karena sang ibu tidak mendapatkan pertanggung jawaban dari ayah biologis si baby J. “Kabar sudah saya terima terkait kekerasan baby J melalui instragram dan messenger jauh sebelum lembaga pemerintah tahu. Banyak yang mengirimi video itu ke saya sekitar tanggal 10 Juli 2017 lalu tanpa saya tahu siapa orangnya. Kejadiannya sudah lama. Namun kabar itu belum tahu kebenarannya,” jelas perempuan yang pernah menjadi juru bicara P2TP2A itu.

Pihaknya mengakui bahwa dalam kasus-kasus tersebut oleh lembaga pemerintahan justru cenderung memilih mendamaikan dan mengembalikan kepada orang tuanya. “Negara punya undang-undang perlindungan anak, harusnya lembaga yang melindungi anak harus ada. Misalnya binsos atau SKPD. Tapi sekarang katakanlah Bali, apakah Bali punya rumah aman? Punyakah sheter untuk anak-anak?,” papar Ipung yang juga pengacara ini.

Baca Juga :  Dapat Bantuan Kemensos, Capung Gandok Pentaskan Selonding

Pihaknya menilai bahwa pemerintah setengah hati menangani  kasus anak. Bahkan harusnya juga ada pengawasan terhadap yayasan sehingga menjamin perlindungan anak. “Jangan sampai diarahkan dengan alasan kejiwaan sehingga pelaku bebas dari hukum. Apapun alasannya anak harus dilindungi dan diselamatkan dari kekerasan apapun bentuknya,” tandas perempuan yang namanya populer saat mengawal kasus pembunuhan bocah Angeline ini. 


BALI EXPRESS, DENPASAR – Salah seorang aktivis pemerhati anak Siti Sapurah saat dijumpai mengakui bahwa kejadian penyiksaan bayi ini bukan pertama yang mencuat ke publik. Bahkan banyak kasus serupa di Bali yang tidak sampai ke publik.

“Ini mencuat karena sudah terlalu keras. Bahkan anak cenderung mendapatkan kekerasan dari orang dekatnya sendiri. Kita harus mengubah mindset kita dimana anak adalah anak yang berhak dilindungi,” terang perempuan yang akrab disapa Ipung ini.

Untuk diketahui, Baby J – demikian dia dipanggil- disiksa ibu kandungnya lantaran sendiri. Dugaan sementara, ibu kandung yang tak disebutkan namanya ini merasa kesal dengan ayah si bayi yang disebut-sebut merupakan warga negara Austria. Video penyiksaan bayi tersebut menjadi viral setelah diunggah oleh beberapa akun. Antara lain, Bantu Share, Eva Vega, dan Thenewbikingregeten.

Baca Juga :  Punya Riwayat Epilepsi, IRT Tewas Hanyut di Tukad Badung, Pernah Terjadi 3 Kali

Sementara informasi yang didapatkan Siti Sapurah mengatakan bahwa karena sang ibu tidak mendapatkan pertanggung jawaban dari ayah biologis si baby J. “Kabar sudah saya terima terkait kekerasan baby J melalui instragram dan messenger jauh sebelum lembaga pemerintah tahu. Banyak yang mengirimi video itu ke saya sekitar tanggal 10 Juli 2017 lalu tanpa saya tahu siapa orangnya. Kejadiannya sudah lama. Namun kabar itu belum tahu kebenarannya,” jelas perempuan yang pernah menjadi juru bicara P2TP2A itu.

Pihaknya mengakui bahwa dalam kasus-kasus tersebut oleh lembaga pemerintahan justru cenderung memilih mendamaikan dan mengembalikan kepada orang tuanya. “Negara punya undang-undang perlindungan anak, harusnya lembaga yang melindungi anak harus ada. Misalnya binsos atau SKPD. Tapi sekarang katakanlah Bali, apakah Bali punya rumah aman? Punyakah sheter untuk anak-anak?,” papar Ipung yang juga pengacara ini.

Baca Juga :  Dana Banpol Tabanan 2019 Diprediksi Meningkat

Pihaknya menilai bahwa pemerintah setengah hati menangani  kasus anak. Bahkan harusnya juga ada pengawasan terhadap yayasan sehingga menjamin perlindungan anak. “Jangan sampai diarahkan dengan alasan kejiwaan sehingga pelaku bebas dari hukum. Apapun alasannya anak harus dilindungi dan diselamatkan dari kekerasan apapun bentuknya,” tandas perempuan yang namanya populer saat mengawal kasus pembunuhan bocah Angeline ini. 


Most Read

Artikel Terbaru