alexametrics
25.8 C
Denpasar
Sunday, May 29, 2022

Ada Empat Sanksi Adat Bagi Pelanggar di Desa Adat Intaran Sanur

DENPASAR, BALI EXPRESS – Setiap desa adat, memiliki hukum adatnya tersendiri. Jika hukum adat diterapkan secara murni di desa adat, sanksi-sanksi adatnya akan jelas. Di Desa Adat Intaran, Sanur, jika ada pelanggaran terhadap hukum adat, ada empat sanksi yang berlaku. 

Pertama, jika seseorang membuat pelanggaran, yang bersangkutan harus meminta maaf ke Paruman Desa Adat Intaran. “Misalnya, ada seorang warga desa yang membuat pelanggaran yang paling ringan, seperti berkata kasar, memaki, atau sejenisnya kepada pejuru desa, maka yang bersangkutan harus minta maaf di Paruman Desa Adat Intaran,” ujar Bendesa Adat Intaran, Sanur, I Gusti Agung Alit Kencana, Kamis (29/7).

Kedua, yang bersangkutan harus ngaturang Guru Piduka dan Prayascita. “Kemarin kami ada merevisi sedikit awig-awig karena di sini terlalu keras hukumannya, upacaranya harus Panca Wali Krama. Kalau di sini sekarang menggelar Panca Wali Krama, orang sekarang mana bisa membiayainya. Makanya sekarang kami ubah dengan prascita,” jelasnya.

Namun, jika yang bersangkutan tetap mengulangi kesalahannya, atau kesalahannya tidak bisa dimaafkan, maka sanksinya akan naik ke nomor tiga, yakni kasepekang.

“Kasepekang itu artinya, dia tidak boleh bergaul atau keluar dari rumahnya. Rumahnya akan dipagari, tidak boleh keluar, tidak bisa keluar, dia juga tidak boleh bicara pada orang lain. Misalnya, dia kena sanksi, lalu dia berbicara kepada orang lain, orang tersebut juga ikut kena sanksinya,” paparnya.

Sanksi keempat, kenorayang. Yang mana, kenorayang itu yang bersangkutan tidak diperkenankan tinggal dan diusir dari desa. “Jadi begitu keras sanksinya jika mengacu pada awig-awig dan perarem yang ada di desa. Sehingga ada beberapa yang harus direvisi, tapi tentu itu membutuhkan waktu,” tandasnya.(ika)


DENPASAR, BALI EXPRESS – Setiap desa adat, memiliki hukum adatnya tersendiri. Jika hukum adat diterapkan secara murni di desa adat, sanksi-sanksi adatnya akan jelas. Di Desa Adat Intaran, Sanur, jika ada pelanggaran terhadap hukum adat, ada empat sanksi yang berlaku. 

Pertama, jika seseorang membuat pelanggaran, yang bersangkutan harus meminta maaf ke Paruman Desa Adat Intaran. “Misalnya, ada seorang warga desa yang membuat pelanggaran yang paling ringan, seperti berkata kasar, memaki, atau sejenisnya kepada pejuru desa, maka yang bersangkutan harus minta maaf di Paruman Desa Adat Intaran,” ujar Bendesa Adat Intaran, Sanur, I Gusti Agung Alit Kencana, Kamis (29/7).

Kedua, yang bersangkutan harus ngaturang Guru Piduka dan Prayascita. “Kemarin kami ada merevisi sedikit awig-awig karena di sini terlalu keras hukumannya, upacaranya harus Panca Wali Krama. Kalau di sini sekarang menggelar Panca Wali Krama, orang sekarang mana bisa membiayainya. Makanya sekarang kami ubah dengan prascita,” jelasnya.

Namun, jika yang bersangkutan tetap mengulangi kesalahannya, atau kesalahannya tidak bisa dimaafkan, maka sanksinya akan naik ke nomor tiga, yakni kasepekang.

“Kasepekang itu artinya, dia tidak boleh bergaul atau keluar dari rumahnya. Rumahnya akan dipagari, tidak boleh keluar, tidak bisa keluar, dia juga tidak boleh bicara pada orang lain. Misalnya, dia kena sanksi, lalu dia berbicara kepada orang lain, orang tersebut juga ikut kena sanksinya,” paparnya.

Sanksi keempat, kenorayang. Yang mana, kenorayang itu yang bersangkutan tidak diperkenankan tinggal dan diusir dari desa. “Jadi begitu keras sanksinya jika mengacu pada awig-awig dan perarem yang ada di desa. Sehingga ada beberapa yang harus direvisi, tapi tentu itu membutuhkan waktu,” tandasnya.(ika)


Most Read

Artikel Terbaru

/