alexametrics
26.5 C
Denpasar
Wednesday, May 25, 2022

Kasasi Jaksa Diterima, Bos BPR Legian Dihukum 8 Tahun Penjara

DENPASAR, BALI EXPRESS- Hakim tunggal Mahkamah Agung (MA) memutuskan membatalkan putusan majelis hakim PN Denpasar pimpinan Engeliky Handajani Dai yang memvonis bebas bos PT BPR Legian, Titian Wilaras dalam kasus tindak pidana perbankan. Dalam amar putusannya, hakim tingkat kasasi, Salman Luthan menjatuhkan pidana 8 tahun penjara pada terdakwa. Hakim Salman Luthan juga menyatakan mengabulkan pemohonan kasasi yang diajukan JPU Kejari Denpasar atas putusan PN Denpasar Nomor 453/Pid.Sus/ 2020/PN Dps tanggal 17 Desember 2020.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Titian Wilaras telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama delapan tahun,” kata hakim Salman sebagaimana dikutip dari website resmi PN Denpasar, Rabu (28/7).

Selain pidana badan, hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 10 miliar. Dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Dalam putusan MA ini sepakat dengan JPU, bahwa terdakwa melanggar Pasal 50A UU Nomor 10/1998 tentang Perbankan sesuai dakwaan tunggal penuntut umum. Sementara barang bukti ada yang dibiarkan tetap terlampir dalam berkas perkara, dikembalikan kepada saksi Putu Ayu Junita Sari, dirampas untuk negara, dan sisanya dirampas untuk dimusnahkan.

Menanggapi putusan kasasi ini, Kasi Intelijen Kejari Denpasar Kadek Hari Supriadi saat dikonfirmasi mengaku sudah mendengar kabar tersebut. “Ya, kami sudah mendengar kabar tersebut. Sekarang petikannya masih di meja pimpinan,” ujar Kade Hari.

Sementara itu, penasihat hukum Titian Wilaras, Acong Latief mengaku belum mendapat salinan resmi. “Surat resminya belum kami terima, baik saya pribadi selaku kuasa hukumnya, maupun langsung ke Titian Wilaras,” ujar Acong. “Setelah dapat surat resmi (salinan putusan kasasi), kalau memang benar kasasi jaksa diterima, kami akan PK,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Titian Wilaras melakukan perbuatan tersebut pada periode Agustus 2017-Oktober 2018 di BPR Legian di Jalan Gajah Mada Nomor 125-127 Denpasar. Terdakwa selaku PSP sekaligus komisaris utama BPR Legian dengan sengaja memerintahkan komite diantaranya saksi Indra Wijaya (Direktur Utama), saksi Ni Putu Dewi Wirastini (Direktur Kepatuhan), saksi I Gede Made Karyawan (Kepala Bisnis), saksi Andre Muliya (HR dan GA manajer), dan saksi Putu Ayu Junita Sari (supervisior operasional) untuk melakukan transfer atau setoran dana milik BPR Legian kepada terdakwa untuk kepentingan pribadi.                         

Para saksi bersepakat pengeluaran dana BPR dilakukan dengan cara membukukan pada pos Biaya Dibayar Dimuka (BDB) tanpa disertai dokumen pendukung. Selain itu juga tidak dilampirkan memo intern sesuai ketentuan yang berlaku di BPR Legian. Pecatatan sebagai BDB juga tidak sesuai PSAK Nomor 9 tentang penyajian aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek. Terdakwa menggunakan dana milik PT BPR Legian untuk kepentingan pribadi dengan total transaksi sebesar Rp 23,1 miliar. Salah satunya untuk membeli mobil mewah seperti Range Rover, Toyota Alphard, Mercy, Porche, dan belanja kepentingan pribadi lainnya. Selain transfer, pengeluaran juga berupa cek ke beberapa nama seperti anak terdakwa dan anggota keluarga lainnya.


DENPASAR, BALI EXPRESS- Hakim tunggal Mahkamah Agung (MA) memutuskan membatalkan putusan majelis hakim PN Denpasar pimpinan Engeliky Handajani Dai yang memvonis bebas bos PT BPR Legian, Titian Wilaras dalam kasus tindak pidana perbankan. Dalam amar putusannya, hakim tingkat kasasi, Salman Luthan menjatuhkan pidana 8 tahun penjara pada terdakwa. Hakim Salman Luthan juga menyatakan mengabulkan pemohonan kasasi yang diajukan JPU Kejari Denpasar atas putusan PN Denpasar Nomor 453/Pid.Sus/ 2020/PN Dps tanggal 17 Desember 2020.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Titian Wilaras telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama delapan tahun,” kata hakim Salman sebagaimana dikutip dari website resmi PN Denpasar, Rabu (28/7).

Selain pidana badan, hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 10 miliar. Dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Dalam putusan MA ini sepakat dengan JPU, bahwa terdakwa melanggar Pasal 50A UU Nomor 10/1998 tentang Perbankan sesuai dakwaan tunggal penuntut umum. Sementara barang bukti ada yang dibiarkan tetap terlampir dalam berkas perkara, dikembalikan kepada saksi Putu Ayu Junita Sari, dirampas untuk negara, dan sisanya dirampas untuk dimusnahkan.

Menanggapi putusan kasasi ini, Kasi Intelijen Kejari Denpasar Kadek Hari Supriadi saat dikonfirmasi mengaku sudah mendengar kabar tersebut. “Ya, kami sudah mendengar kabar tersebut. Sekarang petikannya masih di meja pimpinan,” ujar Kade Hari.

Sementara itu, penasihat hukum Titian Wilaras, Acong Latief mengaku belum mendapat salinan resmi. “Surat resminya belum kami terima, baik saya pribadi selaku kuasa hukumnya, maupun langsung ke Titian Wilaras,” ujar Acong. “Setelah dapat surat resmi (salinan putusan kasasi), kalau memang benar kasasi jaksa diterima, kami akan PK,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Titian Wilaras melakukan perbuatan tersebut pada periode Agustus 2017-Oktober 2018 di BPR Legian di Jalan Gajah Mada Nomor 125-127 Denpasar. Terdakwa selaku PSP sekaligus komisaris utama BPR Legian dengan sengaja memerintahkan komite diantaranya saksi Indra Wijaya (Direktur Utama), saksi Ni Putu Dewi Wirastini (Direktur Kepatuhan), saksi I Gede Made Karyawan (Kepala Bisnis), saksi Andre Muliya (HR dan GA manajer), dan saksi Putu Ayu Junita Sari (supervisior operasional) untuk melakukan transfer atau setoran dana milik BPR Legian kepada terdakwa untuk kepentingan pribadi.                         

Para saksi bersepakat pengeluaran dana BPR dilakukan dengan cara membukukan pada pos Biaya Dibayar Dimuka (BDB) tanpa disertai dokumen pendukung. Selain itu juga tidak dilampirkan memo intern sesuai ketentuan yang berlaku di BPR Legian. Pecatatan sebagai BDB juga tidak sesuai PSAK Nomor 9 tentang penyajian aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek. Terdakwa menggunakan dana milik PT BPR Legian untuk kepentingan pribadi dengan total transaksi sebesar Rp 23,1 miliar. Salah satunya untuk membeli mobil mewah seperti Range Rover, Toyota Alphard, Mercy, Porche, dan belanja kepentingan pribadi lainnya. Selain transfer, pengeluaran juga berupa cek ke beberapa nama seperti anak terdakwa dan anggota keluarga lainnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/