BALI EXPRESS, SINGARAJA – Dinas Sosial Kabupaten Bueleleng sedang melaksanakan verifikasi dan validasi Sistem Informasi dan Konfirmasi Data Sosial Terpadu (Siskada Satu) di 148 desa dan kelurahan yang ada. Verifikasi yang dilakukan hingga September mendatang bertujuan untuk mengupdate angka kemiskinan secara riil di Kabupaten Buleleng.
Seperti diungkapkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Gede Komang, saat ditemui di ruangannya Senin (28/8) kemarin. Gede Komang menjelaskan Dinsos tengah melakukan validasi dan verifikasi untuk membersihkan data angka kemiskinan pada 2015. Hal itu dilakukan demi menyelaraskan dengan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Menurut Gede Komang, angka kemiskinan di Buleleng sudah mengalami penurunan. Penurunan angka kemiskinan itu berdasarkan data TNP2K 2015 yang mencatat sebanyak 49.231 Kelurga Sangat Miskin (KSM). Dari angka tersebut selama dua tahun terakhir, fakta di lapangan KSM yang masuk dalam daftar tersebut sudah banyak yang meninggal, pindah, sudah mampu hingga domisili yang tak jelas.
“Jika merujuk angka kemiskinan di Buleleng yang dikeluarkan oleh TNP2K pada tahun 2014 lalu, sudah mengalami penurunan sebanyak 32 persen dari hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011, dengan total 51.384 Rumah Tangga Miskin (RTM),” ujar Gede Komang.
Dari data evaluasi TNP2K tahun 2014, sambung Gede Komang, angka kemiskinan di Buleleng dari 49.231 KSM turun menjadi 41.929 KSM. Mengalami penurunan 9.455 KSM dari jika dibandingkan dengan data PPLS 2011. “Pada tahun 2015, Dinas kami kembali melakukan verifikasi dan pemutahiran data kembali sehingga ditemukan penurunan sebanyak 7.060 KSM atau jika ditotal mengalami penurunan sebanyak 16.524 KSM (32,16 persen)” imbuhnya.
Hanya saja, dalam perjalanannya kembali ditemukan keluarga miskin yang tercecer sebanyak 14.371 KSM. Atas kondisi itu, Dinsos tak tinggal diam dan menuntaskannya dengan sejumlah program. Seperti Program Keluarga Harapan pada tahun 2017, dengan 11.407 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program bedah atau rehab rumah dibiayai dari APBM, APBD I, APBD II, CSR sebanyak 7.440 unit. Serta pemberdayaan masyarakat berupa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 342 KUBE atau 3.420 KPM.
“Dengan begitu banyak program pengentasan kemiskinan, mustahil jika tidak ada perubahan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada sebanyak 811.929 jiwa, sudah sangat kecil. Sekitar 23,75 persen sesuai data tahun 2015. Dan sudah pasti akan mengalami perubahan jika sudah divalidasi,” tutupnya.
