alexametrics
28.8 C
Denpasar
Saturday, May 28, 2022

Pertanyakan Prosedur, Pengelola Belum Siap Hotel Tempat Isolasi

SINGARAJA, BALI EXPRESS-Rencana Gugus Tugas Buleleng menjadikan hotel sebagai tempat isolasi bagi pasien Covid-19 yang asimtomatik, rupanya tak berjalan mulus.

Pasalnya, sebagian hotel di Buleleng belum bersedia dijadikan tempat isolasi. Pemilik hotel masih mempertanyakan sistem prosedur  operasional yang jelas dari pemerintah.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Buleleng (GTTP), Gede Suyasa, menjelaskan, pemerintah pusat memang menginstruksikan agar mengisolasi pasien asimtomatik dan bergejala ringan di hotel. Rencana inipun sudah didiskusikan bersama Perhimpunan Hotel Republik Indonesia (PHRI) Buleleng dan para pemilik hotel.

Hasilnya, para pemilik hotel rata-rata belum bisa memastikan apakah hotelnya siap untuk dijadikan tempat isolasi pasien Covid-19. Sebab, mereka masih menunggu System Operational Procedure (SOP) yang jelas dari Pemprov Bali.

Suyasa menyebut, pihak hotel mempertanyakan sanksi jika ada pasien yang nakal dan keluar dari kamarnya, jalan-jalan ke kamar pasien lain. Sebab, pegawai hotel juga khawatir mereka ikut tertular virus. 

Terlebih, untuk hotel berbintang, jumlah kamarnya cukup banyak. “Sementara yang dijadikan tempat isolasi misalnya hanya 10 kamar. Sisa kamar yang lain bagaimana? Kan tidak mungkin ada tamu lain yang mau menginap disana. Ini yang menjadi pertanyaan mereka,” terang Suyasa, saat dikonfirmasi Selasa (29/9) siang.

Persoalan itupun sudah diteruskan oleh pihaknya kepada Pemrov Bali untuk ditindaklanjuti. Sembari menunggu jawaban dari Pemprov, Gugus Tugas berencana akan mengirim pasien asimtomatik dan bergejala ringan ke tempat isolasi yang telah disipkan oleh Pemprov Bali.

Isolasi pasien Covid-19 asimtomatik dan bergejala ringan di hotel ini, sebut Suyasa, wajib dilakukan, atas intruksi pemerintah pusat. Sementara untuk biaya, menjadi tanggung jawab Pemprov Bali melalui APBN.

“Kami masih lakukan pendekatan terhadap pasien asimtomatik. Isolasi di hotel ini wajib. Itu intruksi pusat. Jadi tidak ada lagi pasien yang isolasi mandiri di rumah,” tutup Suyasa.

Terpisah, Ketua PHRI Buleleng, Dewa Suardipa, tak menampik pengelola hotel bintang dua dan tiga tengah menunggu SOP yang jelas dari Gugus Tugas terkait teknis dan aturan dalam mengisolasi pasien Covid-19.

SOP, sebut Suardipa, dinilai penting, karena yang diisolasi ini kan sudah pasti orang yang positif terpapar Covid-19. Dengan adanya SOP ini semakin jelas apa yang boleh dan tidak bisa dilakukan. Petugas keamanan juga harus ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pasien. “Jangan sampai selama menjalani isolasi mereka malah mondar-mandir di luar kamar,” terang Suardipa.

Pemilik hotel, lanjut Suardipa, juga meminta agar tarif yang diberikan oleh pemerintah lebih bijaksana, minimal setengah dari harga normal. Pasalnya, pemerintah hanya bisa membayar Rp 200 ribu per hari. Itu sudah termasuk makan dan laundry.

Padahal, tarif normal bintang dua dan tiga itu sekitar Rp 700 ribu. Pengelola meminta dibayar setengah dari tarif normal. Saat ini di Buleleng ada sekitar 14 Hotel bintang dua dan tiga dengan jumlah kamar mencapai 700 buah.

Suardipa pun menyarankan agar tidak banyak hotel yang dijadikan tempat isolasi. “Minimal satu hotel, dipenuhi dulu. Kalau permintaan para pemilik hotel itu sudah dipenuhi, mereka siap hotelnya dijadikan sebagai tempat isolasi,” pungkasnya. 


SINGARAJA, BALI EXPRESS-Rencana Gugus Tugas Buleleng menjadikan hotel sebagai tempat isolasi bagi pasien Covid-19 yang asimtomatik, rupanya tak berjalan mulus.

Pasalnya, sebagian hotel di Buleleng belum bersedia dijadikan tempat isolasi. Pemilik hotel masih mempertanyakan sistem prosedur  operasional yang jelas dari pemerintah.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Buleleng (GTTP), Gede Suyasa, menjelaskan, pemerintah pusat memang menginstruksikan agar mengisolasi pasien asimtomatik dan bergejala ringan di hotel. Rencana inipun sudah didiskusikan bersama Perhimpunan Hotel Republik Indonesia (PHRI) Buleleng dan para pemilik hotel.

Hasilnya, para pemilik hotel rata-rata belum bisa memastikan apakah hotelnya siap untuk dijadikan tempat isolasi pasien Covid-19. Sebab, mereka masih menunggu System Operational Procedure (SOP) yang jelas dari Pemprov Bali.

Suyasa menyebut, pihak hotel mempertanyakan sanksi jika ada pasien yang nakal dan keluar dari kamarnya, jalan-jalan ke kamar pasien lain. Sebab, pegawai hotel juga khawatir mereka ikut tertular virus. 

Terlebih, untuk hotel berbintang, jumlah kamarnya cukup banyak. “Sementara yang dijadikan tempat isolasi misalnya hanya 10 kamar. Sisa kamar yang lain bagaimana? Kan tidak mungkin ada tamu lain yang mau menginap disana. Ini yang menjadi pertanyaan mereka,” terang Suyasa, saat dikonfirmasi Selasa (29/9) siang.

Persoalan itupun sudah diteruskan oleh pihaknya kepada Pemrov Bali untuk ditindaklanjuti. Sembari menunggu jawaban dari Pemprov, Gugus Tugas berencana akan mengirim pasien asimtomatik dan bergejala ringan ke tempat isolasi yang telah disipkan oleh Pemprov Bali.

Isolasi pasien Covid-19 asimtomatik dan bergejala ringan di hotel ini, sebut Suyasa, wajib dilakukan, atas intruksi pemerintah pusat. Sementara untuk biaya, menjadi tanggung jawab Pemprov Bali melalui APBN.

“Kami masih lakukan pendekatan terhadap pasien asimtomatik. Isolasi di hotel ini wajib. Itu intruksi pusat. Jadi tidak ada lagi pasien yang isolasi mandiri di rumah,” tutup Suyasa.

Terpisah, Ketua PHRI Buleleng, Dewa Suardipa, tak menampik pengelola hotel bintang dua dan tiga tengah menunggu SOP yang jelas dari Gugus Tugas terkait teknis dan aturan dalam mengisolasi pasien Covid-19.

SOP, sebut Suardipa, dinilai penting, karena yang diisolasi ini kan sudah pasti orang yang positif terpapar Covid-19. Dengan adanya SOP ini semakin jelas apa yang boleh dan tidak bisa dilakukan. Petugas keamanan juga harus ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pasien. “Jangan sampai selama menjalani isolasi mereka malah mondar-mandir di luar kamar,” terang Suardipa.

Pemilik hotel, lanjut Suardipa, juga meminta agar tarif yang diberikan oleh pemerintah lebih bijaksana, minimal setengah dari harga normal. Pasalnya, pemerintah hanya bisa membayar Rp 200 ribu per hari. Itu sudah termasuk makan dan laundry.

Padahal, tarif normal bintang dua dan tiga itu sekitar Rp 700 ribu. Pengelola meminta dibayar setengah dari tarif normal. Saat ini di Buleleng ada sekitar 14 Hotel bintang dua dan tiga dengan jumlah kamar mencapai 700 buah.

Suardipa pun menyarankan agar tidak banyak hotel yang dijadikan tempat isolasi. “Minimal satu hotel, dipenuhi dulu. Kalau permintaan para pemilik hotel itu sudah dipenuhi, mereka siap hotelnya dijadikan sebagai tempat isolasi,” pungkasnya. 


Most Read

Artikel Terbaru

/