28.7 C
Denpasar
Friday, December 9, 2022

Sertifikat Lahan Pura Samuan Tiga Diuji, Ribuan Krama Datangi PN Gianyar

GIANYAR, BALI EXPRESS – Jalanan didepan Pengadilan Negeri (PN) Gianyar mendadak menjadi lautan manusia setelah ribuan krama pengempon Pura Samuan Tiga datang, Kamis (29/9). Usut punya usut, kedatangan ribuan krama yang berasal dari sebelas banjar adat di dua desa adat itu, untuk memberikan dukungan kepada prajuru pura sekaligus sebagai bentuk rasa bhakti terhadap adat.

Dimana, pada hari itu pihak penggugat yang juga selaku pengempon pura dalam gugatannya mencoba menguji legalitas sertifikat Hak Milik atas lahan yang dikantongi pihak pura yang dinilai mengandung sejumlah kejanggalan.

Perkara ini mencuat setelah pihak pengempon Pura Samuan Tiga mengontrakkan sebagian  lahan (lahan bekas Kantor Desa Bedulu). Dimana hal itu membuat pihak penggugat I Nyoman Sura dan keluarganya  keberatan karena merasa sebagai pemilik lahan dengan mengantongi SPPT serta PIPIL. Hanya saja  keberatan itu dipatahkan dengan penunjukkan sertifikat Hak Milik yang dikantongi pihak Pura Samuan Tiga.

Pihak penggugat pun terkejut dan melihat ada sejumlah kejanggalan dalam sertifikat tersebut hingga akhirnya mengajukan gugatan ke PN Gianyar. Dalam gugatan tersebut, pihak Pura Samuan tiga disebut Tergugat 1, Ketua Pura Tergugat 2, Sekretaris Pura Tergugat 3 dan BPN sebagai Tergugat 4.

Sidang pertama pun telah digelar dengan agenda perkenalan para pihak, kemudian majelis hakim mengarahkan untuk pelaksanaan mediasi sebelum sidang dilanjutkan.  Dimana dalam mediasi pertama ini para pihak diharapkan mangajukan resume untuk disampaikan pada pertemuan mediasi selanjutnya.

Ketua Pengempon Pura  Samuan Tiga, I Gusti Ngurah Serana yang dalam perkara ini selaku Tergugat 2 mengatakan bahwa lahan yang disengketakan adalah lahan sah milik atau druwen Pura Samuan Tiga. Hal itu dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik yang sudah dikantongi pihaknya sejak tahun 1992 atau 30 tahun yang lalu.  “Jadi sertifikatnya sudah terbit 30 tahun lalu dan jauh sebelumnya  penguasaan dan pemanfaatan lahan itu diberikan pihak pura sebagai fasilitas pendidikan dan kantor kepala desa. Lalu kenapa baru sekarang dipermasalahkan? Ini yang sangat kami sayangkan,” tegasnya.

Baca Juga :  Sengketa Lahan Kejari Tabanan dengan Warga, Ahli Waris Dipanggil

Lebih lanjut Serana menjelaskan jika sebelum gugatan ini dilayangkan, pihaknya sudah berulangkali melakukan pembicaraan dengan I Nyoman Sura dan keluarganya  yang kini menjadi penggugat. Namun, dengan dalih mengantongi SPPT  dan Pipil atas nama I Dobel (orang tuanya I Nyoman Sura) , pihak I Nyoman Sura berpendapat berbeda.

Kendatipun demikian, menghindari aspek sosial adat dan lainnya atas perkara ini, pihaknya tidak akan mencampur adukan perkara ini dengan posisi I Nyoman Sura sebagai ‘parekan’ atau pengempon Pura Samuan Tiga. “Yang bersangkutan adalah ‘Parekan’ yang paling dekat ayahannya di Pura Samuan Tiga. Semestinya dia paham. Tapi kami tidak akan membatasi  krama pengempon untuk melaksanakan bhaktinya ke hadapan sesuhunan  di Pura Samuan Tiga,” imbuhnya.

Terkait ribuan krama pengempon Pura Samuan Tiga yang datang ke PN Gianyar, pria yang juga Bendesa Adat Bedulu itu mengatakan bahwa hal itu merupakan wujud dukungan dalam kasus tersebut sekaligus nunas ica agar kasus adat tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Disamping itu, yang membuat krama pengempon Pura Samuan Tiga merasa lebih kecewa lagi adalah dalam gugatan tersebut juga berisi pihak penggugat menuntut ganti rugi kepada pura sebesar Rp 7.775.000.000,-.

Baca Juga :  NU Bangli Ingatkan Semeton Bali harus Bersatu

“Apalagi krama melihat ada keanehan dalam kasus ini, yang pertama sertifikatnya sudah terbit 30 tahun yang lalu, disamping itu dilahan itu berdiri fasilitas sekolah, lalu ada apa dibalik nama besar Pura Samuan Tiga? Kalau pun ada yang merasa memiliki tanah itu, jangan lah digugatnya Pura-nya, bolehlah berurusan dengan BPN saja,”bebernya.

Disisi lain, secara terpisah Penasehat Hukum Penggugat, I Made Kartika menyampaikan bahwa dalam perkara ini pihaknya hanya menguji keberadaan sertifikat yang kini dimiliki oleh pihak Pura Samuan Tiga. Mengingat dari sertifikat itu ada sejumlah kejanggalan yang ditemuinya. Kejanggalan yang dimaksud adalah mulai dari tidak adanya nomor pipil asal tanah, asal tanah, proses peralihan, kelas tanah hingga klasifikasi peruntukan tanah. “Kami disini sifatnya menguji keabsahan sertifikat atas tanah tersebut. Jadi kami mohon ke pihak tergugat memahami kondisinya dan saling menghormati hak keperdataan para pihak,” tegasnya.

Ditambahkannya jika lahan itu dulunya dipersilahkan oleh I Dobel saat masih hidup, untuk dipinjam pakai untuk fasilitas pendidikan hingga kantor desa. Bahkan sebagian lahannya yang kini dijadikan Sekolah Dasar, sudah ditukar guling oleh Pemerintah. Sehingga masih tersisa 11 are yang dimanfaatkan untuk balai banjar, sekolah TK serta lahan bekas Kantor Kepala Desa. “Adanya tukar guling lahan SD oleh pemerintah menunjukkan pengakuan kepemilikan lahan  tersebut kepada keluarga klien kami. Sekali lagi dalam gugatan ini klien kami hanya memperjuangkan hak keperdataannya,” pungkasnya.


GIANYAR, BALI EXPRESS – Jalanan didepan Pengadilan Negeri (PN) Gianyar mendadak menjadi lautan manusia setelah ribuan krama pengempon Pura Samuan Tiga datang, Kamis (29/9). Usut punya usut, kedatangan ribuan krama yang berasal dari sebelas banjar adat di dua desa adat itu, untuk memberikan dukungan kepada prajuru pura sekaligus sebagai bentuk rasa bhakti terhadap adat.

Dimana, pada hari itu pihak penggugat yang juga selaku pengempon pura dalam gugatannya mencoba menguji legalitas sertifikat Hak Milik atas lahan yang dikantongi pihak pura yang dinilai mengandung sejumlah kejanggalan.

Perkara ini mencuat setelah pihak pengempon Pura Samuan Tiga mengontrakkan sebagian  lahan (lahan bekas Kantor Desa Bedulu). Dimana hal itu membuat pihak penggugat I Nyoman Sura dan keluarganya  keberatan karena merasa sebagai pemilik lahan dengan mengantongi SPPT serta PIPIL. Hanya saja  keberatan itu dipatahkan dengan penunjukkan sertifikat Hak Milik yang dikantongi pihak Pura Samuan Tiga.

Pihak penggugat pun terkejut dan melihat ada sejumlah kejanggalan dalam sertifikat tersebut hingga akhirnya mengajukan gugatan ke PN Gianyar. Dalam gugatan tersebut, pihak Pura Samuan tiga disebut Tergugat 1, Ketua Pura Tergugat 2, Sekretaris Pura Tergugat 3 dan BPN sebagai Tergugat 4.

Sidang pertama pun telah digelar dengan agenda perkenalan para pihak, kemudian majelis hakim mengarahkan untuk pelaksanaan mediasi sebelum sidang dilanjutkan.  Dimana dalam mediasi pertama ini para pihak diharapkan mangajukan resume untuk disampaikan pada pertemuan mediasi selanjutnya.

Ketua Pengempon Pura  Samuan Tiga, I Gusti Ngurah Serana yang dalam perkara ini selaku Tergugat 2 mengatakan bahwa lahan yang disengketakan adalah lahan sah milik atau druwen Pura Samuan Tiga. Hal itu dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik yang sudah dikantongi pihaknya sejak tahun 1992 atau 30 tahun yang lalu.  “Jadi sertifikatnya sudah terbit 30 tahun lalu dan jauh sebelumnya  penguasaan dan pemanfaatan lahan itu diberikan pihak pura sebagai fasilitas pendidikan dan kantor kepala desa. Lalu kenapa baru sekarang dipermasalahkan? Ini yang sangat kami sayangkan,” tegasnya.

Baca Juga :  Warga Penglatan Kirim Petisi ke Jokowi, Minta Putusan MA Ditinjau Lagi

Lebih lanjut Serana menjelaskan jika sebelum gugatan ini dilayangkan, pihaknya sudah berulangkali melakukan pembicaraan dengan I Nyoman Sura dan keluarganya  yang kini menjadi penggugat. Namun, dengan dalih mengantongi SPPT  dan Pipil atas nama I Dobel (orang tuanya I Nyoman Sura) , pihak I Nyoman Sura berpendapat berbeda.

Kendatipun demikian, menghindari aspek sosial adat dan lainnya atas perkara ini, pihaknya tidak akan mencampur adukan perkara ini dengan posisi I Nyoman Sura sebagai ‘parekan’ atau pengempon Pura Samuan Tiga. “Yang bersangkutan adalah ‘Parekan’ yang paling dekat ayahannya di Pura Samuan Tiga. Semestinya dia paham. Tapi kami tidak akan membatasi  krama pengempon untuk melaksanakan bhaktinya ke hadapan sesuhunan  di Pura Samuan Tiga,” imbuhnya.

Terkait ribuan krama pengempon Pura Samuan Tiga yang datang ke PN Gianyar, pria yang juga Bendesa Adat Bedulu itu mengatakan bahwa hal itu merupakan wujud dukungan dalam kasus tersebut sekaligus nunas ica agar kasus adat tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Disamping itu, yang membuat krama pengempon Pura Samuan Tiga merasa lebih kecewa lagi adalah dalam gugatan tersebut juga berisi pihak penggugat menuntut ganti rugi kepada pura sebesar Rp 7.775.000.000,-.

Baca Juga :  Ngaku Baru Tahu Soal Pemblokiran Lewat Media, Sudarsana Yakin Tak Ada Masalah

“Apalagi krama melihat ada keanehan dalam kasus ini, yang pertama sertifikatnya sudah terbit 30 tahun yang lalu, disamping itu dilahan itu berdiri fasilitas sekolah, lalu ada apa dibalik nama besar Pura Samuan Tiga? Kalau pun ada yang merasa memiliki tanah itu, jangan lah digugatnya Pura-nya, bolehlah berurusan dengan BPN saja,”bebernya.

Disisi lain, secara terpisah Penasehat Hukum Penggugat, I Made Kartika menyampaikan bahwa dalam perkara ini pihaknya hanya menguji keberadaan sertifikat yang kini dimiliki oleh pihak Pura Samuan Tiga. Mengingat dari sertifikat itu ada sejumlah kejanggalan yang ditemuinya. Kejanggalan yang dimaksud adalah mulai dari tidak adanya nomor pipil asal tanah, asal tanah, proses peralihan, kelas tanah hingga klasifikasi peruntukan tanah. “Kami disini sifatnya menguji keabsahan sertifikat atas tanah tersebut. Jadi kami mohon ke pihak tergugat memahami kondisinya dan saling menghormati hak keperdataan para pihak,” tegasnya.

Ditambahkannya jika lahan itu dulunya dipersilahkan oleh I Dobel saat masih hidup, untuk dipinjam pakai untuk fasilitas pendidikan hingga kantor desa. Bahkan sebagian lahannya yang kini dijadikan Sekolah Dasar, sudah ditukar guling oleh Pemerintah. Sehingga masih tersisa 11 are yang dimanfaatkan untuk balai banjar, sekolah TK serta lahan bekas Kantor Kepala Desa. “Adanya tukar guling lahan SD oleh pemerintah menunjukkan pengakuan kepemilikan lahan  tersebut kepada keluarga klien kami. Sekali lagi dalam gugatan ini klien kami hanya memperjuangkan hak keperdataannya,” pungkasnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/