alexametrics
26.8 C
Denpasar
Tuesday, June 28, 2022

Usai Penggeledahan, Sejumlah Pejabat Pemkab Tabanan Diperiksa KPK

TABANAN, BALI EXPRESS – Pemeriksaan yang dilakukan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi Dana Insentif Daerah (DID) 2018 berlangsung maraton. Selain menyita berkas-berkas dokumen yang berkaitan dengan anggaran dari APBN tersebut, petugas juga mengorek keterangan dari beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan.

 

Informasi sementara, para pejabat yang dikorek keterangannya itu dari empat organisasi perangkat daerah atau OPD yang sempat digeledah pada Rabu (27/10). Mulai dari Bappelitbang, Bakeuda, Sekretariat DPRD, hingga Dinas PUPRKP.

 

Setidaknya lebih dari sepuluh orang pejabat yang dipanggil dan diminta keterangannya oleh petugas KPK yang memusatkan pemeriksaan di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bali.

 

Namun hal tersebut belum sepenuhnya bisa dikonfirmasi. Sekalipun Inspektur Daerah (Irda) Tabanan, I Gusti Ngurah Supanji, tidak menampik ada beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Tabanan yang dipanggil petugas KPK untuk diminta keterangannya. “Belum terkonfirmasi ke saya. Siapa saja. Dari OPD mana Belum ada yang terkonfirmasi,” ujar Supanji, Jumat (29/10).

 

Bahkan saat disinggung mengenai informasi bahwa setidaknya ada sepuluh orang pejabat yang diperiksa, Supanji tidak pula membantahnya. Namun dia kembali menegaskan bahwa, jumlah itu belum terkonfirmasi.

 

“Belum pasti juga jumlahnya. Ini kan terus berlanjut. Yang jelas, sejauh ini sebatas yang saya ketahui, baru dari empat instansi,” pungkasnya.

 

Diperiksa di Jakarta? “Bukan. Di Bali. Di BPKP. Cuma seperti apa dan bagaimana pendalaman di sana, kami belum mengetahui. Belum dapat konfirmasi dari masing-masing OPD,” sebutnya.

 

Secara terpisah, Kepala Bakeuda (Badan Keuangan Daerah) Tabanan, Anak Agung Ngurah Dalem Tresna, menyebutkan bahwa pemanggilan terhadap salah satu stafnya yakni Kabid Perbendaharaan hanya berlangsung sehari. Yakni pada Kamis (28/10) lalu. “Kemarin saja. Hari Kamis saja,” jelasnya.

 

Bahkan menurut dia, pemanggilan terhadap stafnya hanya berlangsung kurang lebih sampai pukul 15.00. Dalam pemanggilan tersebut, pihaknya juga diminta untuk membawa sampel dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terkait DID 2018.

“Disuruh bawa sampel SP2D. Kami siapkan,” pungkasnya.

 

Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa perangkat daerah di lingkungan Pemkab Tabanan pada Rabu (27/10) digeledah petugas dari KPK. Penggeledahan tersebut diduga kuat terkait dengan dugaan korupsi DID 2018 yang mengucur ke Tabanan sebesar Rp 51 miliar.

 

Sebagai kilas balik, kasus ini muncul ke permukaan setelah mantan staf Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Yaya Purnomo, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh petugas KPK karena kasus gratifikasi dari beberapa kepala daerah.

 

Salah satu gratifikasi diduga datang dari mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti melalui staf ahlinya pada bidang ekonomi pembangunan kala itu, I Dewa Nyoman Wiratmaja.


TABANAN, BALI EXPRESS – Pemeriksaan yang dilakukan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi Dana Insentif Daerah (DID) 2018 berlangsung maraton. Selain menyita berkas-berkas dokumen yang berkaitan dengan anggaran dari APBN tersebut, petugas juga mengorek keterangan dari beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan.

 

Informasi sementara, para pejabat yang dikorek keterangannya itu dari empat organisasi perangkat daerah atau OPD yang sempat digeledah pada Rabu (27/10). Mulai dari Bappelitbang, Bakeuda, Sekretariat DPRD, hingga Dinas PUPRKP.

 

Setidaknya lebih dari sepuluh orang pejabat yang dipanggil dan diminta keterangannya oleh petugas KPK yang memusatkan pemeriksaan di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bali.

 

Namun hal tersebut belum sepenuhnya bisa dikonfirmasi. Sekalipun Inspektur Daerah (Irda) Tabanan, I Gusti Ngurah Supanji, tidak menampik ada beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Tabanan yang dipanggil petugas KPK untuk diminta keterangannya. “Belum terkonfirmasi ke saya. Siapa saja. Dari OPD mana Belum ada yang terkonfirmasi,” ujar Supanji, Jumat (29/10).

 

Bahkan saat disinggung mengenai informasi bahwa setidaknya ada sepuluh orang pejabat yang diperiksa, Supanji tidak pula membantahnya. Namun dia kembali menegaskan bahwa, jumlah itu belum terkonfirmasi.

 

“Belum pasti juga jumlahnya. Ini kan terus berlanjut. Yang jelas, sejauh ini sebatas yang saya ketahui, baru dari empat instansi,” pungkasnya.

 

Diperiksa di Jakarta? “Bukan. Di Bali. Di BPKP. Cuma seperti apa dan bagaimana pendalaman di sana, kami belum mengetahui. Belum dapat konfirmasi dari masing-masing OPD,” sebutnya.

 

Secara terpisah, Kepala Bakeuda (Badan Keuangan Daerah) Tabanan, Anak Agung Ngurah Dalem Tresna, menyebutkan bahwa pemanggilan terhadap salah satu stafnya yakni Kabid Perbendaharaan hanya berlangsung sehari. Yakni pada Kamis (28/10) lalu. “Kemarin saja. Hari Kamis saja,” jelasnya.

 

Bahkan menurut dia, pemanggilan terhadap stafnya hanya berlangsung kurang lebih sampai pukul 15.00. Dalam pemanggilan tersebut, pihaknya juga diminta untuk membawa sampel dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terkait DID 2018.

“Disuruh bawa sampel SP2D. Kami siapkan,” pungkasnya.

 

Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa perangkat daerah di lingkungan Pemkab Tabanan pada Rabu (27/10) digeledah petugas dari KPK. Penggeledahan tersebut diduga kuat terkait dengan dugaan korupsi DID 2018 yang mengucur ke Tabanan sebesar Rp 51 miliar.

 

Sebagai kilas balik, kasus ini muncul ke permukaan setelah mantan staf Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Yaya Purnomo, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh petugas KPK karena kasus gratifikasi dari beberapa kepala daerah.

 

Salah satu gratifikasi diduga datang dari mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti melalui staf ahlinya pada bidang ekonomi pembangunan kala itu, I Dewa Nyoman Wiratmaja.


Most Read

Artikel Terbaru

/