alexametrics
28.7 C
Denpasar
Monday, July 4, 2022

Gubernur Koster Blakblakan, Sebut Bali Terlalu Lama Dieksploitasi

DENPASAR, BALI EXPRESS – Dalam menjaga alam beserta isinya, Gubernur Bali Wayan Koster nampaknya tidak mau tanggung-tanggung. Gubernur Koster melihat selama ini Bali telah dieksploitasi pada budaya hingga ekonominya dan dimanfaatkan demi mendapatkan keuntungan oleh sebagian kelompok yang mengatasnamakan Bali. Sehingga dibuatnya Perda tentang labelisasi barang hasil usaha krama Bali dengan branding Bali.

Wayan Koster menyampaikan sudah terlalu lama Bali dieksploitasi di bidang budaya maupun ekonominya. Dia memberikan contoh ketika ada piodalan di Pura Kahyangan Tiga setiap desa adat, berapa buah dan sarana lainnya yang datang dari luar dan mengatasnamakan Bali. Begitu juga yang beredar di hotel, villa maupun restoran, dia meyakini tidak banyak berasal dari Bali.

“Untuk hotel, berapa beras, telur, buah, dagingnya yang asli dari Bali. Bisa dicek, saya yakin dari luar. Itu mkasud saya, kalau ini dibiarkan terus menerus dunia tidak akan balance. Di situ akan menjadi protes sosial,” jelasnya saat sidang paripura di DPRD Bali, Senin (29/11).

Politisi PDIP ini pun menegaskan supaya dapat menjaga Bali untuk kepentingan Bali, dan tidak dieksploitasi, selaku gubernur dia bertekad tidak akan membiarkan hal tersebut terus berlanjut. Sebab dia mengakui bahwa hal itu sudah terlalu lama dibiarkan.

“Supaya dapat terjaga budaya kita  untuk kepentingan di Bali jangan Bali ini dieksploitasi. Ekspolitasi pemandangan Bali dengan budayanya dan ekonomi ini terlalu lama kita lepas. Terlalu lama kita biarkan, tapi saya tidak akan membiarkan hal itu,” tegas Koster.

Dalam kesempatan tersebut, dia menambahkan apa yang ada di Bali agar bermanfaat untuk orang Bali dan orang yang tinggal di Bali. Sehingga ia menyetujui dengan adanya raperda yang akan menjadi perda tentang labelisasi barang hasil usaha krama Bali dengan branding Bali.

Sebab pemberian labelisasi Branding Bali akan dilakukan secara selektif dan akuntabel. Terkait kontribusi yang merupakan sebuah kesukarelaan, besaran nilai tidak dapat dipastikan namun dibingkai dalam batas minimal dan maksimal. Akuntabilitas nantinya dinilai berdasarkan tranparansi pencatatan dan pelaporan dilakukan secara terbuka untuk umum.

Begitu juga terkait sanksi yang diterapkan dalam produk hukum yang bersifat volunteer dibatasi pada sanksi hukum administrasi. Sedangkan bagi pihak yang menyalahgunakan Branding Bali dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana. Bahkan dapat dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan dan ketentuan peraturan  yang berlaku.


DENPASAR, BALI EXPRESS – Dalam menjaga alam beserta isinya, Gubernur Bali Wayan Koster nampaknya tidak mau tanggung-tanggung. Gubernur Koster melihat selama ini Bali telah dieksploitasi pada budaya hingga ekonominya dan dimanfaatkan demi mendapatkan keuntungan oleh sebagian kelompok yang mengatasnamakan Bali. Sehingga dibuatnya Perda tentang labelisasi barang hasil usaha krama Bali dengan branding Bali.

Wayan Koster menyampaikan sudah terlalu lama Bali dieksploitasi di bidang budaya maupun ekonominya. Dia memberikan contoh ketika ada piodalan di Pura Kahyangan Tiga setiap desa adat, berapa buah dan sarana lainnya yang datang dari luar dan mengatasnamakan Bali. Begitu juga yang beredar di hotel, villa maupun restoran, dia meyakini tidak banyak berasal dari Bali.

“Untuk hotel, berapa beras, telur, buah, dagingnya yang asli dari Bali. Bisa dicek, saya yakin dari luar. Itu mkasud saya, kalau ini dibiarkan terus menerus dunia tidak akan balance. Di situ akan menjadi protes sosial,” jelasnya saat sidang paripura di DPRD Bali, Senin (29/11).

Politisi PDIP ini pun menegaskan supaya dapat menjaga Bali untuk kepentingan Bali, dan tidak dieksploitasi, selaku gubernur dia bertekad tidak akan membiarkan hal tersebut terus berlanjut. Sebab dia mengakui bahwa hal itu sudah terlalu lama dibiarkan.

“Supaya dapat terjaga budaya kita  untuk kepentingan di Bali jangan Bali ini dieksploitasi. Ekspolitasi pemandangan Bali dengan budayanya dan ekonomi ini terlalu lama kita lepas. Terlalu lama kita biarkan, tapi saya tidak akan membiarkan hal itu,” tegas Koster.

Dalam kesempatan tersebut, dia menambahkan apa yang ada di Bali agar bermanfaat untuk orang Bali dan orang yang tinggal di Bali. Sehingga ia menyetujui dengan adanya raperda yang akan menjadi perda tentang labelisasi barang hasil usaha krama Bali dengan branding Bali.

Sebab pemberian labelisasi Branding Bali akan dilakukan secara selektif dan akuntabel. Terkait kontribusi yang merupakan sebuah kesukarelaan, besaran nilai tidak dapat dipastikan namun dibingkai dalam batas minimal dan maksimal. Akuntabilitas nantinya dinilai berdasarkan tranparansi pencatatan dan pelaporan dilakukan secara terbuka untuk umum.

Begitu juga terkait sanksi yang diterapkan dalam produk hukum yang bersifat volunteer dibatasi pada sanksi hukum administrasi. Sedangkan bagi pihak yang menyalahgunakan Branding Bali dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana. Bahkan dapat dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan dan ketentuan peraturan  yang berlaku.


Most Read

Artikel Terbaru

/