alexametrics
29.8 C
Denpasar
Sunday, May 29, 2022

Ancam Penyeberangan Padangbai, Gapasdap Tolak Rute Tanah Ampo-Gili Mas

KARANGASEM, BALI EXPRESS- Rute penyeberangan dari Dermaga Tanah Ampo, Karangasem, Bali, menuju Pelabuhan Gili Mas, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), sudah diuji coba sejak Februari lalu. Namun dibukanya rute tersebut memancing reaksi dari Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) di Pelabuhan Padangbai.

Gapasdap menilai rute penyeberangan itu dapat mematikan pengusaha angkutan penyeberangan di Padangbai, meski statusnya masih tahap uji coba. Gapasdap memutuskan menolak rute baru tersebut. Ketua DPC Gapasdap Padangbai Anang Heru Prayugo mengatakan, pihaknya telah bersurat ke KSOP Padangbai atas sikap penolakan rute Tanah Ampo-Gili Mas. Namun jawaban dari KSOP Padangbai disebut belum memuaskan. Gapasdap Padangbai pun telah bersurat ke bupati Karangasem dan Komisi III DPRD Karangasem. Kini tinggal menunggu tindak lanjut.

Anang menjelaskan, rute Tanah Ampo-Gili Mas terkesan dipaksakan. Apalagi perihal rute yang disebut sebagai lintasan baru, tidak sesuai dengan fakta. “Mengapa? Menurut kami, Tanah Ampo mestinya dibuka tidak pada jalur yang berhimpit dengan jalur yang sudah ada (Lembar-Padangbai) sehingga saling membahu, bukan saling membunuh. Sudah ada Padangbai,” jelas Anang, Selasa (30/3). 

Anang menegaskan, pihaknya sangat dirugikan atas kondisi ini. Sebab, rute tersebut menyebabkan load factor 50 persen dialami perusahaan penyeberangan akibat dari permintaan dan suplai tidak seimbang. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi bisnis yang tidak kondusif, serta timbul persaingan tidak sehat untuk mempertahankan keberadaan perusahaan. “Operasional kami sangat minim dan sangat terbatasnya anggaran kami untuk membayar gaji karyawan dan ABK.  Dengan rute ini juga, otomatis terbagi lagi,” terangnya. “ Saat ada lintasan Ketapang-Lembar, muatan sudah turun. Masa pandemi sudah sepi, adanya lintasan baru lagi jadi makin turun lagi,” keluhnya seraya menyebut pernyataan sikap itu sudah disampaikan ke KSOP Padangbai.

Meski pihaknya menyadari, keputusan tersebut ditempuh KSOP atas dasar Surat Keputusan Kemenhub Nomor 432/2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Salah satunya menyatakan Dermaga Tanah Ampo difungsikan sebagai pelabuhan pengumpul, sama seperti Pelabuhan Celukan Bawang, Buleleng. Pihaknya pun berharap pemerintah meniadakan rute Tanah Ampo-Gili Mas.

Alasan penolakan pihaknya juga didasari kaitan teknis. Menurut Anang, dermaga Tanah Ampo tidak layak untuk embarkasi-debarkasi. Sehingga konstruksinya tidak sekuat dermaga di Padangbai yang didesain khusus untuk menahan bobot maksimal 10 ton. Fasilitas penunjang juga dinilai belum terpenuhi. “Menurut kami tindakan yang diperlukan di masa pandemi ya membatasi pintu masuk Bali. Bukan membuat pintu-pintu masuk ke Bali. Fokus membatasi lalu-lalang orang ke Bali untuk menekan penyebaran Covid-19,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala KSOP Padangbai Ni Luh Putu Eka Suyasmin sebelumnya menjelaskan, alih fungsi dermaga Tanah Ampo sudah ditentukan melalui keputusan Kementerian Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN). Operasional dermaga berada di bawah penyelenggara Pelabuhan Padangbai. Dalam keputusan itu, salah satunya menyatakan dermaga Tanah Ampo difungsikan dari pelabuhan utama menjadi pelabuhan pengumpul. “Untuk pengoperasian dermaga saat ini, kan ini masih uji coba, tentu harus pertimbangan kelayakan lagi. Tidak mungkin dipakai jika kondisinya tidak memungkinkan,” bebernya. Suyasmin menegaskan bahwa pihaknya hanya merujuk keputusan Kemenhub saat ini. “Makanya kami berani jalan,” pungkasnya. 

 

<!– [if gte mso 9]> <w:LsdE


KARANGASEM, BALI EXPRESS- Rute penyeberangan dari Dermaga Tanah Ampo, Karangasem, Bali, menuju Pelabuhan Gili Mas, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), sudah diuji coba sejak Februari lalu. Namun dibukanya rute tersebut memancing reaksi dari Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) di Pelabuhan Padangbai.

Gapasdap menilai rute penyeberangan itu dapat mematikan pengusaha angkutan penyeberangan di Padangbai, meski statusnya masih tahap uji coba. Gapasdap memutuskan menolak rute baru tersebut. Ketua DPC Gapasdap Padangbai Anang Heru Prayugo mengatakan, pihaknya telah bersurat ke KSOP Padangbai atas sikap penolakan rute Tanah Ampo-Gili Mas. Namun jawaban dari KSOP Padangbai disebut belum memuaskan. Gapasdap Padangbai pun telah bersurat ke bupati Karangasem dan Komisi III DPRD Karangasem. Kini tinggal menunggu tindak lanjut.

Anang menjelaskan, rute Tanah Ampo-Gili Mas terkesan dipaksakan. Apalagi perihal rute yang disebut sebagai lintasan baru, tidak sesuai dengan fakta. “Mengapa? Menurut kami, Tanah Ampo mestinya dibuka tidak pada jalur yang berhimpit dengan jalur yang sudah ada (Lembar-Padangbai) sehingga saling membahu, bukan saling membunuh. Sudah ada Padangbai,” jelas Anang, Selasa (30/3). 

Anang menegaskan, pihaknya sangat dirugikan atas kondisi ini. Sebab, rute tersebut menyebabkan load factor 50 persen dialami perusahaan penyeberangan akibat dari permintaan dan suplai tidak seimbang. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi bisnis yang tidak kondusif, serta timbul persaingan tidak sehat untuk mempertahankan keberadaan perusahaan. “Operasional kami sangat minim dan sangat terbatasnya anggaran kami untuk membayar gaji karyawan dan ABK.  Dengan rute ini juga, otomatis terbagi lagi,” terangnya. “ Saat ada lintasan Ketapang-Lembar, muatan sudah turun. Masa pandemi sudah sepi, adanya lintasan baru lagi jadi makin turun lagi,” keluhnya seraya menyebut pernyataan sikap itu sudah disampaikan ke KSOP Padangbai.

Meski pihaknya menyadari, keputusan tersebut ditempuh KSOP atas dasar Surat Keputusan Kemenhub Nomor 432/2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Salah satunya menyatakan Dermaga Tanah Ampo difungsikan sebagai pelabuhan pengumpul, sama seperti Pelabuhan Celukan Bawang, Buleleng. Pihaknya pun berharap pemerintah meniadakan rute Tanah Ampo-Gili Mas.

Alasan penolakan pihaknya juga didasari kaitan teknis. Menurut Anang, dermaga Tanah Ampo tidak layak untuk embarkasi-debarkasi. Sehingga konstruksinya tidak sekuat dermaga di Padangbai yang didesain khusus untuk menahan bobot maksimal 10 ton. Fasilitas penunjang juga dinilai belum terpenuhi. “Menurut kami tindakan yang diperlukan di masa pandemi ya membatasi pintu masuk Bali. Bukan membuat pintu-pintu masuk ke Bali. Fokus membatasi lalu-lalang orang ke Bali untuk menekan penyebaran Covid-19,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala KSOP Padangbai Ni Luh Putu Eka Suyasmin sebelumnya menjelaskan, alih fungsi dermaga Tanah Ampo sudah ditentukan melalui keputusan Kementerian Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN). Operasional dermaga berada di bawah penyelenggara Pelabuhan Padangbai. Dalam keputusan itu, salah satunya menyatakan dermaga Tanah Ampo difungsikan dari pelabuhan utama menjadi pelabuhan pengumpul. “Untuk pengoperasian dermaga saat ini, kan ini masih uji coba, tentu harus pertimbangan kelayakan lagi. Tidak mungkin dipakai jika kondisinya tidak memungkinkan,” bebernya. Suyasmin menegaskan bahwa pihaknya hanya merujuk keputusan Kemenhub saat ini. “Makanya kami berani jalan,” pungkasnya. 

 

<!– [if gte mso 9]> <w:LsdE


Most Read

Artikel Terbaru

/