alexametrics
26.5 C
Denpasar
Wednesday, May 18, 2022

Gubernur Koster Sampaikan LKPJ 2020, Dewan Minta Geber Pertanian

DENPASAR, BALI EXPRESS – Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, dan Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (29/3).

Gubernur Koster menyampaikan laporannya di hadapan pimpinan DPRD Bali, masing-masing ketua komisi, dan para anggota DPRD mengikuti secara daring. Dalam sambutannya ia menyampaikan secara akumulatif perekonomian Bali selama tahun 2020 tercatat tumbuh negatif.  Atau mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Hal ini disebabkan karena sektor pariwisata sebagai kontributor utama sangat terdampak dengan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pemberlakuan berbagai pembatasan- pembatasan. Sehingga melumpuhkan aktivitas pariwisata,” jelasnya.

Diungkapkannya bahwa jumlah penduduk miskin di Bali kondisi per September 2020 mencapai 196,92 ribu orang, atau sebesar 4,45 persen. Jika dibandingkan dengan angka nasional, jumlah penduduk miskin di Bali relatif jauh lebih rendah. 

“Secara nasional jumlah penduduk miskin mencapai 27,55 juta orang, atau sekitar 10,19 persen. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2020 yang tercatat sebesar 5,63 persen, meningkat setinggi 4,06 poin dibandingkan TPT Agustus 2019 yang tercatat sebesar 1,57 persen,” sambungnya.

Sementara secara garis besar pelaksanaan program-program pembangunan dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020, disebutkan telah terealisasi. Sebab, sampai akhir tahun 2020 yang merupakan tahun kedua implementasi visi kepemimpinannya dengan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Disampaikannya, dalam bidang legislasi telah berhasil menyelesaikan 40 Peraturan yang sangat penting dan strategis.  Terdiri dari 15 Peraturan Daerah (Perda) dan 25 Peraturan Gubernur (Pergub). Terlebih dikatakan program prioritas yang menjadi unggulan daerah dan fokus kepada penataan alam Bali, manusia dan budaya Bali. “Secara umum telah dapat berjalan sesuai arah kebijakan,” tandas Gubernur Wayan Koster.

Sementara menyikapi hal tersebut, Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, akan tetap mengevaluasi dan mengritisi, serta mengapresiasi program dan pencapaian Gubernur Bali yang baik. “Banyak sekali programnya, tetapi keinginan kita bagaimana satu-satu difokuskan biar betul-betul selesai.  Jangan sampai nanti semua digagas, kemudian tidak selesai,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia menambahkan agar Pemerintah Provinsi Bali saat ini fokus dan terukur dalam menangani pandemi Covid-19.  Sehingga, antara dana yang dikeluarkan dengan hasil nyata di lapangan sesuai yang diharapkan.

 “Kita semua mengetahui Covid-19 ini tidak selesai tidak ada artinya program yang dicanangkan dan tidak bisa jalan juga. Karena bagaimana pun kita sangat dirugikan dengan adanya pandemi ini,”  ucapnya.

Dalam membangkitkan perekonomian Bali, politisi PDIP ini juga menyarankan agar Gubernur Bali tidak saja fokus membangkitkan di sektor pariwisata. Akan tetapi di sektor pertanian dan industri UMKM mesti dibangkitkan. Ketika ada bencana alam maupun non alam, perekonomian tetap bisa tumbuh. “Dalam evaluasi ini kita akan beri masukan,  bagaimana ke depan agar pertanian benar-benar ada perhatian yang lebih,” tegasnya. 


DENPASAR, BALI EXPRESS – Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, dan Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (29/3).

Gubernur Koster menyampaikan laporannya di hadapan pimpinan DPRD Bali, masing-masing ketua komisi, dan para anggota DPRD mengikuti secara daring. Dalam sambutannya ia menyampaikan secara akumulatif perekonomian Bali selama tahun 2020 tercatat tumbuh negatif.  Atau mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Hal ini disebabkan karena sektor pariwisata sebagai kontributor utama sangat terdampak dengan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pemberlakuan berbagai pembatasan- pembatasan. Sehingga melumpuhkan aktivitas pariwisata,” jelasnya.

Diungkapkannya bahwa jumlah penduduk miskin di Bali kondisi per September 2020 mencapai 196,92 ribu orang, atau sebesar 4,45 persen. Jika dibandingkan dengan angka nasional, jumlah penduduk miskin di Bali relatif jauh lebih rendah. 

“Secara nasional jumlah penduduk miskin mencapai 27,55 juta orang, atau sekitar 10,19 persen. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2020 yang tercatat sebesar 5,63 persen, meningkat setinggi 4,06 poin dibandingkan TPT Agustus 2019 yang tercatat sebesar 1,57 persen,” sambungnya.

Sementara secara garis besar pelaksanaan program-program pembangunan dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020, disebutkan telah terealisasi. Sebab, sampai akhir tahun 2020 yang merupakan tahun kedua implementasi visi kepemimpinannya dengan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Disampaikannya, dalam bidang legislasi telah berhasil menyelesaikan 40 Peraturan yang sangat penting dan strategis.  Terdiri dari 15 Peraturan Daerah (Perda) dan 25 Peraturan Gubernur (Pergub). Terlebih dikatakan program prioritas yang menjadi unggulan daerah dan fokus kepada penataan alam Bali, manusia dan budaya Bali. “Secara umum telah dapat berjalan sesuai arah kebijakan,” tandas Gubernur Wayan Koster.

Sementara menyikapi hal tersebut, Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, akan tetap mengevaluasi dan mengritisi, serta mengapresiasi program dan pencapaian Gubernur Bali yang baik. “Banyak sekali programnya, tetapi keinginan kita bagaimana satu-satu difokuskan biar betul-betul selesai.  Jangan sampai nanti semua digagas, kemudian tidak selesai,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia menambahkan agar Pemerintah Provinsi Bali saat ini fokus dan terukur dalam menangani pandemi Covid-19.  Sehingga, antara dana yang dikeluarkan dengan hasil nyata di lapangan sesuai yang diharapkan.

 “Kita semua mengetahui Covid-19 ini tidak selesai tidak ada artinya program yang dicanangkan dan tidak bisa jalan juga. Karena bagaimana pun kita sangat dirugikan dengan adanya pandemi ini,”  ucapnya.

Dalam membangkitkan perekonomian Bali, politisi PDIP ini juga menyarankan agar Gubernur Bali tidak saja fokus membangkitkan di sektor pariwisata. Akan tetapi di sektor pertanian dan industri UMKM mesti dibangkitkan. Ketika ada bencana alam maupun non alam, perekonomian tetap bisa tumbuh. “Dalam evaluasi ini kita akan beri masukan,  bagaimana ke depan agar pertanian benar-benar ada perhatian yang lebih,” tegasnya. 


Most Read

Artikel Terbaru

/