alexametrics
24.8 C
Denpasar
Friday, May 27, 2022

Penduduk Nonpermanen Melonjak, Disdukcapil Badung Gencarkan Pendataan

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Kedatangan penduduk nonpermanen ke Kabupaten Badung setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Badung, angka penduduk nonpermanen pada 2019 mencapai 17.242 orang. Angka ini mengalami peningkatan di 2020 total mencapai 19.233 orang. Peningkatan kembali terjadi di 2021 hingga 18 Mei tercatat mencapai 44.024 orang.

Guna mendata keberadaan penduduk nonpermanen ini, pemerintah setempat akan menyediakan sebuah sistem online. Selain dapat mempermudah proses pendataan, sistem ini juga dapat memastikan data penduduk permanen valid.

Kepala Disdukcapil Badung AA. Ngurah Arimbawa, saat dikonfirmasi Jumat (30/7) tak menampik adanya peningkatan penduduk nonpermanen di Gumi Keris. Hanya saja, peningkatan yang terjadi diakibatkan banyaknya penduduk nonpermanen yang baru melaporkan diri. “Iya berdasarkan catatan kami ada peningkatan, tapi peningkatan ini dikarenakan banyak penduduk nonpermanen yang baru melaporkan diri. Seperti karena keperluan vaksinasi Covid-19, adanya bantuan pemerintah, untuk keperluan bank, sehingga mau tidak mau mereka harus melaporkan diri untuk mendapatkan surat keterangan,” ujar Arimbawa

Saat ini pihaknya telah menyiapkan sistem guna menata keberadaan penduduk nonpermanen. Menurut Arimbawa, sistem yang dipersiapkan akan ditempatkan di masing-masing desa, sehingga keberadaannya dapat diketahui. “Kami sedang menyiapkan sistem Gapura Desa yang nantinya mencatat secara detail keberadaan penduduk nonpermanen. Karena selama ini pencatatan dilakukan di desa dan kelurahan baru disetorkan ke dinas, kalau sistem ini jalan nanti sifatnya online,” jelasnya.

Pihaknya menjelaskan, penduduk nonpermanen akan diwajibkan melaporkan diri 1X24 jam ke desa. Sedangkan, aparat desa akan melakukan scanner terhadap KTP bersangkutan guna memastikan validitas data. “Program ini sedang proses, mudah-mudahan Agustus ini bisa dilaunching. Nanti akan disiapkan alat card reader di desa. Sistem ini nanti akan mendata untuk memastikan KTP mereka asli atau tidak, berapa lama di desa tersebut tinggal, berapa jumlah anggotanya,” terangnya.

Lebih Lanjut Arimbawa menyebutkan, data penduduk nonpermanen ini bersifat online sehingga bisa dipantau sampai ke pemerintah pusat. Jika penduduk nonpermanen yang tidak mau melaporkan diri selambat-lambatnya ke desa selama 6 bulan. “Data ini akan diserahkan juga ke Satpol PP untuk ditindaklanjuti, kalau tidak terdaftar agar ditertibkan,” pungkasnya. (esa)


MANGUPURA, BALI EXPRESS – Kedatangan penduduk nonpermanen ke Kabupaten Badung setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Badung, angka penduduk nonpermanen pada 2019 mencapai 17.242 orang. Angka ini mengalami peningkatan di 2020 total mencapai 19.233 orang. Peningkatan kembali terjadi di 2021 hingga 18 Mei tercatat mencapai 44.024 orang.

Guna mendata keberadaan penduduk nonpermanen ini, pemerintah setempat akan menyediakan sebuah sistem online. Selain dapat mempermudah proses pendataan, sistem ini juga dapat memastikan data penduduk permanen valid.

Kepala Disdukcapil Badung AA. Ngurah Arimbawa, saat dikonfirmasi Jumat (30/7) tak menampik adanya peningkatan penduduk nonpermanen di Gumi Keris. Hanya saja, peningkatan yang terjadi diakibatkan banyaknya penduduk nonpermanen yang baru melaporkan diri. “Iya berdasarkan catatan kami ada peningkatan, tapi peningkatan ini dikarenakan banyak penduduk nonpermanen yang baru melaporkan diri. Seperti karena keperluan vaksinasi Covid-19, adanya bantuan pemerintah, untuk keperluan bank, sehingga mau tidak mau mereka harus melaporkan diri untuk mendapatkan surat keterangan,” ujar Arimbawa

Saat ini pihaknya telah menyiapkan sistem guna menata keberadaan penduduk nonpermanen. Menurut Arimbawa, sistem yang dipersiapkan akan ditempatkan di masing-masing desa, sehingga keberadaannya dapat diketahui. “Kami sedang menyiapkan sistem Gapura Desa yang nantinya mencatat secara detail keberadaan penduduk nonpermanen. Karena selama ini pencatatan dilakukan di desa dan kelurahan baru disetorkan ke dinas, kalau sistem ini jalan nanti sifatnya online,” jelasnya.

Pihaknya menjelaskan, penduduk nonpermanen akan diwajibkan melaporkan diri 1X24 jam ke desa. Sedangkan, aparat desa akan melakukan scanner terhadap KTP bersangkutan guna memastikan validitas data. “Program ini sedang proses, mudah-mudahan Agustus ini bisa dilaunching. Nanti akan disiapkan alat card reader di desa. Sistem ini nanti akan mendata untuk memastikan KTP mereka asli atau tidak, berapa lama di desa tersebut tinggal, berapa jumlah anggotanya,” terangnya.

Lebih Lanjut Arimbawa menyebutkan, data penduduk nonpermanen ini bersifat online sehingga bisa dipantau sampai ke pemerintah pusat. Jika penduduk nonpermanen yang tidak mau melaporkan diri selambat-lambatnya ke desa selama 6 bulan. “Data ini akan diserahkan juga ke Satpol PP untuk ditindaklanjuti, kalau tidak terdaftar agar ditertibkan,” pungkasnya. (esa)


Most Read

Artikel Terbaru

/