alexametrics
26.5 C
Denpasar
Friday, August 19, 2022

Bagi Masker, Satpol PP Sosialisasikan Denda Pelanggaran Prokes

DENPASAR, BALI EXPRESS – Penerapan sanksi denda terhadap masyarakat atau badan usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan atau prokes untuk mencegah penyebaran Covid-19 menuai pro kontra. Terlepas dari itu, Satpol PP Bali menegaskan, penerapan sanksi yang dimuat dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 46 Tahun 2020 akan tetap jalan terus.

Karena itu, selama dua minggu, Satpol PP akan melakukan sosialisasi mengenai penerapan sanksi tersebut kepada masyarakat. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Sejauh ini sosialisasi yang dilakukan Satpol PP dilakukan sambil membagikan masker kepada masyarakat di tempat-tempat keramaian.

“Dua minggu ini kami fokus sosialisasi dulu. Targetnya 7 September 2020, kami mulai melakukan upaya penegakan. Selama sosialisasi ini, kami fokus menyampaikan adanya aturan tersebut, sambil mengedukasi pentingnya pakai masker. Makanya, kami sosialisasinya sambil bagi-bagi masker,” jelas Kasatpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Darmadi, Minggu (30/8).

Mengenai pro kontra yang muncul terhadap penerapan sanksi tersebut, pihaknya memandangnya sebagai suatu yang wajar. Namun dia menegaskan, penerapan sanksi yang diatur dalam pergub tersebut memiliki dasar. Yakni Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 6 Tahun 2020. “Bukan peraturan saja, masih dalam bentuk edaran saja, ada yang pro kontra. Ada aksi dan reaksi. Tapi pergub ini ada dasarnya. Inpres. Dan inpres inilah yang memberikan ruang dan kewenangan untuk penegakan disiplin protokol kesehatan dengan sanksi,” bebernya.

Baca Juga :  Kasus Rebutan Tanah, Hakim Konfrontir Penggugat dan Tergugat

Dia juga menjawab soal mengapa ketentuan sanksi ini diterapkan dengan menggunakan pergub. Bukannya perda. “Selain ada inpres itu, kalau pakai perda prosesnya akan lama. Sementara ini khusus untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. Nanti kalau dirasa pandemi selesai, pergub itu dicabut,” tukasnya.

Selain itu, dia juga menegaskan, nominal denda bagi pelanggar perorangan sebesar Rp 100 ribu justru lebih rendah dibandingkan beberapa daerah lainnya di Indonesia. “Ini saya tegaskan ya. Untuk nilai itu, di Bali sudah termasuk paling kecil dibandingkan daerah lainnya. Di daerah lain, di Jakarta kena Rp 500 ribu. Di Jawa Barat Rp 200 ribu. Jawa Timur malah Rp 250 ribu. Yang jadi pertanyaan kan kemana larinya uang itu. Ya ke kas daerah. Kalau terkumpul di sana, nanti akan diputar lagi bantuan sosial ke masyarakat terdampak. Bukan untuk PAD. Targetnya bukan ke sana. Berapa sih besarnya (denda) untuk penuhi target PAD,” pungkasnya.

Baca Juga :  Eks Pegawai Bank Dituntut 7 Tahun Penjara

Karena itu, pihaknya akan tetap mengeksekusi penerapan pergub mengenai disiplin penerapan protokol kesehatan yang telah dikeluarkan Gubernur Bali, Wayan Koster, tersebut.

Selain sosialisasi kepada masyarakat, pihaknya juga akan mendorong asosiasi-asosiasi pelaku usaha untuk melakukan hal yang sama kepada anggotanya. Karena badan usaha yang melakukan pelanggaran juga akan dikenai sanksi. Nominalnya Rp 1 juta. Bahkan bisa berujung pembekuan izin usaha bila sama saksi tidak mengindahkan peraturan tersebut.

“Kalau pelaku usaha akan kami pertegas sosialisasinya lewat asosiasi atau perkumpulan pelaku usahanya. Dan perlu dicatat pula, penerapan sanksi ini bukan hanya untuk masyarakat lokal saja. Mereka yang wisatawan (domestik) atau orang asing yang masih ada di Bali, kalau melanggar juga kena,” tegasnya.


DENPASAR, BALI EXPRESS – Penerapan sanksi denda terhadap masyarakat atau badan usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan atau prokes untuk mencegah penyebaran Covid-19 menuai pro kontra. Terlepas dari itu, Satpol PP Bali menegaskan, penerapan sanksi yang dimuat dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 46 Tahun 2020 akan tetap jalan terus.

Karena itu, selama dua minggu, Satpol PP akan melakukan sosialisasi mengenai penerapan sanksi tersebut kepada masyarakat. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Sejauh ini sosialisasi yang dilakukan Satpol PP dilakukan sambil membagikan masker kepada masyarakat di tempat-tempat keramaian.

“Dua minggu ini kami fokus sosialisasi dulu. Targetnya 7 September 2020, kami mulai melakukan upaya penegakan. Selama sosialisasi ini, kami fokus menyampaikan adanya aturan tersebut, sambil mengedukasi pentingnya pakai masker. Makanya, kami sosialisasinya sambil bagi-bagi masker,” jelas Kasatpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Darmadi, Minggu (30/8).

Mengenai pro kontra yang muncul terhadap penerapan sanksi tersebut, pihaknya memandangnya sebagai suatu yang wajar. Namun dia menegaskan, penerapan sanksi yang diatur dalam pergub tersebut memiliki dasar. Yakni Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 6 Tahun 2020. “Bukan peraturan saja, masih dalam bentuk edaran saja, ada yang pro kontra. Ada aksi dan reaksi. Tapi pergub ini ada dasarnya. Inpres. Dan inpres inilah yang memberikan ruang dan kewenangan untuk penegakan disiplin protokol kesehatan dengan sanksi,” bebernya.

Baca Juga :  Cuti “Melahirkan” PNS Pria, Tunggu Pemberitahuan

Dia juga menjawab soal mengapa ketentuan sanksi ini diterapkan dengan menggunakan pergub. Bukannya perda. “Selain ada inpres itu, kalau pakai perda prosesnya akan lama. Sementara ini khusus untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. Nanti kalau dirasa pandemi selesai, pergub itu dicabut,” tukasnya.

Selain itu, dia juga menegaskan, nominal denda bagi pelanggar perorangan sebesar Rp 100 ribu justru lebih rendah dibandingkan beberapa daerah lainnya di Indonesia. “Ini saya tegaskan ya. Untuk nilai itu, di Bali sudah termasuk paling kecil dibandingkan daerah lainnya. Di daerah lain, di Jakarta kena Rp 500 ribu. Di Jawa Barat Rp 200 ribu. Jawa Timur malah Rp 250 ribu. Yang jadi pertanyaan kan kemana larinya uang itu. Ya ke kas daerah. Kalau terkumpul di sana, nanti akan diputar lagi bantuan sosial ke masyarakat terdampak. Bukan untuk PAD. Targetnya bukan ke sana. Berapa sih besarnya (denda) untuk penuhi target PAD,” pungkasnya.

Baca Juga :  24 Ekor Penyu di Tempat Konservasi Hilang, Diduga Digondol Bule

Karena itu, pihaknya akan tetap mengeksekusi penerapan pergub mengenai disiplin penerapan protokol kesehatan yang telah dikeluarkan Gubernur Bali, Wayan Koster, tersebut.

Selain sosialisasi kepada masyarakat, pihaknya juga akan mendorong asosiasi-asosiasi pelaku usaha untuk melakukan hal yang sama kepada anggotanya. Karena badan usaha yang melakukan pelanggaran juga akan dikenai sanksi. Nominalnya Rp 1 juta. Bahkan bisa berujung pembekuan izin usaha bila sama saksi tidak mengindahkan peraturan tersebut.

“Kalau pelaku usaha akan kami pertegas sosialisasinya lewat asosiasi atau perkumpulan pelaku usahanya. Dan perlu dicatat pula, penerapan sanksi ini bukan hanya untuk masyarakat lokal saja. Mereka yang wisatawan (domestik) atau orang asing yang masih ada di Bali, kalau melanggar juga kena,” tegasnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/