alexametrics
28.8 C
Denpasar
Saturday, May 28, 2022

Dewan Tabanan Sepakati KUA-PPAS 2021dan Enam Ranperda      

TABANAN, BALI EXPRESS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan menggelar rapat paripurna ke-11 masa persidangan II tahun sidang 2020, tentang Persetujuan Bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2021 serta enam Ranperda Kabupaten Tabanan, Selasa (29/9).

Rapat Paripurna yang digelar melalui video conference tersebut dipimpin Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga, dan diikuti oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tabanan. Rapat juga  dihadiri Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Forkopimda Tabanan, instansi vertikal dan BUMD, Sekda, para asisten dan OPD di lingkungan Pemkab Tabanan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Made Dirga, mengatakan, rancangan KUA-PPAS tahun aggaran 2021 ditetapkan menjadi KUA-PPAS tahun anggaran 2021, untuk dijadikan pedoman penyusunan APBD Tahun anggaran 2021.

“Menyetujui enam buah Ranperda menjadi Peraturan Daerah, agar kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tabanan mempunyai dasar hukum,” ujarnya.

Enam buah Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pinjaman Daerah. Selanjutnya adalah Ranperda tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan.

Kemudian Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Ranperda tentang Perubahan kedua atas Perda Nomor 10  Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemkab Tabanan pada Perusahaan Air Minum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana.

Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, mengatakan, sangat mengapresiasi kerjasama semua pihak, sehingga pembahasan Kebijakan Umum KUA dan PPAS tahun anggaran 2021, serta enam buah Ranperda, dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari tanggung jawab, komitmen, kesungguhan dan kerjasama yang baik dari pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Eka mengatakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah disetujui bersama KUA dan PPAS  tahun anggaran 2021, untuk selanjutnya agar TAPD Kabupaten Tabanan melakukan penyusunan  Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah Kabupaten Tabanan.

“ Untuk mendapatkan hasil yang optimal, kami mengharapkan saran serta masukan dari para anggota dewan yang terhormat, guna bersama meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik menuju terwujudnya Tabanan yang Sejahtera, Aman, dan Berprestasi,” tandas Bupati Eka. 


TABANAN, BALI EXPRESS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan menggelar rapat paripurna ke-11 masa persidangan II tahun sidang 2020, tentang Persetujuan Bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2021 serta enam Ranperda Kabupaten Tabanan, Selasa (29/9).

Rapat Paripurna yang digelar melalui video conference tersebut dipimpin Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga, dan diikuti oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tabanan. Rapat juga  dihadiri Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Forkopimda Tabanan, instansi vertikal dan BUMD, Sekda, para asisten dan OPD di lingkungan Pemkab Tabanan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Made Dirga, mengatakan, rancangan KUA-PPAS tahun aggaran 2021 ditetapkan menjadi KUA-PPAS tahun anggaran 2021, untuk dijadikan pedoman penyusunan APBD Tahun anggaran 2021.

“Menyetujui enam buah Ranperda menjadi Peraturan Daerah, agar kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tabanan mempunyai dasar hukum,” ujarnya.

Enam buah Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pinjaman Daerah. Selanjutnya adalah Ranperda tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan.

Kemudian Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Ranperda tentang Perubahan kedua atas Perda Nomor 10  Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemkab Tabanan pada Perusahaan Air Minum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana.

Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, mengatakan, sangat mengapresiasi kerjasama semua pihak, sehingga pembahasan Kebijakan Umum KUA dan PPAS tahun anggaran 2021, serta enam buah Ranperda, dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari tanggung jawab, komitmen, kesungguhan dan kerjasama yang baik dari pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Eka mengatakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah disetujui bersama KUA dan PPAS  tahun anggaran 2021, untuk selanjutnya agar TAPD Kabupaten Tabanan melakukan penyusunan  Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah Kabupaten Tabanan.

“ Untuk mendapatkan hasil yang optimal, kami mengharapkan saran serta masukan dari para anggota dewan yang terhormat, guna bersama meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik menuju terwujudnya Tabanan yang Sejahtera, Aman, dan Berprestasi,” tandas Bupati Eka. 


Most Read

Artikel Terbaru

/