alexametrics
25.8 C
Denpasar
Friday, May 27, 2022

Gubernur Koster Berikan Hadiah Pergub Pekerja Migran Krama Bali 

DENPASAR, BALI EXPRESS – Gubernur Bali, Wayan Koster kembali mengeluarkan kebijakan baru berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Krama Bali. 

Hal itu dilakukan lantaran PMI Krama Bali dengan jumlah lebih dari 22 ribu orang telah berkontribusi besar dalam peningkatan pembangunan daerah. Sehingga dipandang perlu didata, serta diberikan pelindungan dengan baik. 

Wayan Koster melaunching  Penerbitan Pergub itu di Benoa Cruise Terminal, Pelabuhan Benoa, Rabu (31/3). “Pergub ini bertujuan menjamin pelindungan PMI Krama Bali dan keluarganya sebelum, selama, dan setelah bekerja. 

Meningkatkan Kompetensi Kerja PMI Krama Bali, menertibkan Pendataan PMI Krama Bali, mengetahui keberadaan PMI Krama Bali, dan memudahkan akses komunikasi dan pelayanan antara PMI Krama Bali dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota,” jelasnya. 

Dalam kesempatan itu ia menjelaskan ruang lingkup Pergub ini meliputi pelindungan PMI Krama Bali sebelum bekerja, pelindungan PMI Krama Bali selama bekerja, pelindungan PMI Krama Bali setelah bekerja. 

Perlindungan keluarga PMI Krama Bali, hak dan kewajiban, sistem informasi ketenagakerjaan dan pendaftaran PMI Krama Bali, dan peran masyarakat. 

Pelindungan PMI Krama Bali sebelum bekerja, meliputi pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi, program Jaminan Sosial PMI Krama Bali, pendampingan hukum, fasilitasi Dana Penguatan Modal, dan fasilitasi peningkatan Kompetensi Kerja PMI Krama Bali. 

Perlindungan sebelum bekerja dilaksanakan oleh dinas melalui fasilitasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

Ditambahkannya, sosialisasi dan diseminasi informasi, meliputi pemahaman dan pendalaman terhadap Peraturan Perundang-undangan di negara tujuan penempatan, pemahaman dan pendalaman terhadap materi perjanjian kerja. Pemahaman dan pendalaman terhadap materi lain yang dianggap perlu. 

Fasilitasi Dana Penguatan Modal diberikan kepada PMI Krama Bali yang sudah memiliki surat kepastian berangkat ke negara penempatan.

Disampaikan juga pelindungan PMI Krama Bali selama bekerja, meliputi memperoleh pelayanan yang profesional dan perlakuan tanpa diskriminasi.  Memperoleh kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut. 

Memperoleh upah sesuai dengan perjanjian kerja, memperoleh pendampingan hukum, memperoleh akses berkomunikasi, menguasai dokumen perjalanan selama bekerja, memperoleh kesempatan berserikat dan berkumpul di negara penempatan, serta memperoleh dokumen perjanjian penempatan dan perjanjian kerja.

Sementara hak PMI Krama Bali, antara lain memperoleh informasi yang lengkap dan benar mengenai pasar kerja. Tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri, memperoleh kesempatan mempelajari draft atau rancangan perjanjian kerja sebelum ditandatangani, memperoleh penjelasan mengenai isi perjanjian kerja, memperoleh dokumen perjanjian kerja PMI Krama Bali. 

Memperoleh pelayanan yang profesional dan tidak diskriminatif sebelum, selama dan setelah bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Memperoleh fasilitasi bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan di negara penempatan, dan memperoleh akses komunikasi.

Sedangkan kewajiban PMI Krama Bali, meliputi melakukan pendaftaran dan pembaharuan data diri melalui laman https://sisnaker.baliprov.go.id; mentaati dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja. 

Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik di dalam negeri maupun di negara penempatan, termasuk mengikuti program Jaminan Sosial. Menghormati adat, agama, tradisi, seni dan budaya di negara penempatan. 

Menjelaskan kepada anggota keluarganya mengenai isi perjanjian kerja. Mengembalikan biaya kepada pelaksana penempatan PMI Krama Bali, apabila melanggar perjanjian penempatan.

Memberitahukan kepada anggota keluarganya mengenai alamat di Negara penempatan. Mempersiapkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga yang ditinggalkan, dan membayar biaya pemeriksaan psikologis, kesehatan, paspor dan uji kompetensi.

“Inspirasi menyusun Pergub ini adalah ketika kita mengalami awal pandemi Covid-19  pada tahun 2020 lalu.  PMI berdatangan dari barbagai negara, baru ketahuan perlu adanya sistem dan kebijakan serta regulasinya yang mengatur PMI dari Pemprov Bali. Data yang kita miliki dengan jumlah PMI berbeda jauh, dan itu merugikan PMI ketika ada masalah di tempat kerja maupun di keluarganya,” tandas Koster. 

Sehingga ia berpikir bahwa Negara harus hadir, menjadikan PMI Krama Bali dan menjadi tanggung jawab Pemprov Bali. “PMI Bali potensial yang bisa buka akses bekerja di luar negeri, dari 400 ribu PMI di Indonesia dan terbesar dari Bali. Adanya Pergub ini akan membuat mereka bekerja dan meningkatkan kompetensinya. Memberi kontribusi masuknya devisa kepada negara, mengurangi pengangguran, dan Pergub ini hadiah bagi para PMI,” tandas Koster. 


DENPASAR, BALI EXPRESS – Gubernur Bali, Wayan Koster kembali mengeluarkan kebijakan baru berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Krama Bali. 

Hal itu dilakukan lantaran PMI Krama Bali dengan jumlah lebih dari 22 ribu orang telah berkontribusi besar dalam peningkatan pembangunan daerah. Sehingga dipandang perlu didata, serta diberikan pelindungan dengan baik. 

Wayan Koster melaunching  Penerbitan Pergub itu di Benoa Cruise Terminal, Pelabuhan Benoa, Rabu (31/3). “Pergub ini bertujuan menjamin pelindungan PMI Krama Bali dan keluarganya sebelum, selama, dan setelah bekerja. 

Meningkatkan Kompetensi Kerja PMI Krama Bali, menertibkan Pendataan PMI Krama Bali, mengetahui keberadaan PMI Krama Bali, dan memudahkan akses komunikasi dan pelayanan antara PMI Krama Bali dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota,” jelasnya. 

Dalam kesempatan itu ia menjelaskan ruang lingkup Pergub ini meliputi pelindungan PMI Krama Bali sebelum bekerja, pelindungan PMI Krama Bali selama bekerja, pelindungan PMI Krama Bali setelah bekerja. 

Perlindungan keluarga PMI Krama Bali, hak dan kewajiban, sistem informasi ketenagakerjaan dan pendaftaran PMI Krama Bali, dan peran masyarakat. 

Pelindungan PMI Krama Bali sebelum bekerja, meliputi pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi, program Jaminan Sosial PMI Krama Bali, pendampingan hukum, fasilitasi Dana Penguatan Modal, dan fasilitasi peningkatan Kompetensi Kerja PMI Krama Bali. 

Perlindungan sebelum bekerja dilaksanakan oleh dinas melalui fasilitasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

Ditambahkannya, sosialisasi dan diseminasi informasi, meliputi pemahaman dan pendalaman terhadap Peraturan Perundang-undangan di negara tujuan penempatan, pemahaman dan pendalaman terhadap materi perjanjian kerja. Pemahaman dan pendalaman terhadap materi lain yang dianggap perlu. 

Fasilitasi Dana Penguatan Modal diberikan kepada PMI Krama Bali yang sudah memiliki surat kepastian berangkat ke negara penempatan.

Disampaikan juga pelindungan PMI Krama Bali selama bekerja, meliputi memperoleh pelayanan yang profesional dan perlakuan tanpa diskriminasi.  Memperoleh kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut. 

Memperoleh upah sesuai dengan perjanjian kerja, memperoleh pendampingan hukum, memperoleh akses berkomunikasi, menguasai dokumen perjalanan selama bekerja, memperoleh kesempatan berserikat dan berkumpul di negara penempatan, serta memperoleh dokumen perjanjian penempatan dan perjanjian kerja.

Sementara hak PMI Krama Bali, antara lain memperoleh informasi yang lengkap dan benar mengenai pasar kerja. Tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri, memperoleh kesempatan mempelajari draft atau rancangan perjanjian kerja sebelum ditandatangani, memperoleh penjelasan mengenai isi perjanjian kerja, memperoleh dokumen perjanjian kerja PMI Krama Bali. 

Memperoleh pelayanan yang profesional dan tidak diskriminatif sebelum, selama dan setelah bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Memperoleh fasilitasi bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan di negara penempatan, dan memperoleh akses komunikasi.

Sedangkan kewajiban PMI Krama Bali, meliputi melakukan pendaftaran dan pembaharuan data diri melalui laman https://sisnaker.baliprov.go.id; mentaati dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja. 

Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik di dalam negeri maupun di negara penempatan, termasuk mengikuti program Jaminan Sosial. Menghormati adat, agama, tradisi, seni dan budaya di negara penempatan. 

Menjelaskan kepada anggota keluarganya mengenai isi perjanjian kerja. Mengembalikan biaya kepada pelaksana penempatan PMI Krama Bali, apabila melanggar perjanjian penempatan.

Memberitahukan kepada anggota keluarganya mengenai alamat di Negara penempatan. Mempersiapkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga yang ditinggalkan, dan membayar biaya pemeriksaan psikologis, kesehatan, paspor dan uji kompetensi.

“Inspirasi menyusun Pergub ini adalah ketika kita mengalami awal pandemi Covid-19  pada tahun 2020 lalu.  PMI berdatangan dari barbagai negara, baru ketahuan perlu adanya sistem dan kebijakan serta regulasinya yang mengatur PMI dari Pemprov Bali. Data yang kita miliki dengan jumlah PMI berbeda jauh, dan itu merugikan PMI ketika ada masalah di tempat kerja maupun di keluarganya,” tandas Koster. 

Sehingga ia berpikir bahwa Negara harus hadir, menjadikan PMI Krama Bali dan menjadi tanggung jawab Pemprov Bali. “PMI Bali potensial yang bisa buka akses bekerja di luar negeri, dari 400 ribu PMI di Indonesia dan terbesar dari Bali. Adanya Pergub ini akan membuat mereka bekerja dan meningkatkan kompetensinya. Memberi kontribusi masuknya devisa kepada negara, mengurangi pengangguran, dan Pergub ini hadiah bagi para PMI,” tandas Koster. 


Most Read

Artikel Terbaru

/