alexametrics
26.5 C
Denpasar
Wednesday, May 18, 2022

Langgar Pemanfaatan Sempadan Pantai, Ada Ancaman Pidana dan Denda

DENPASAR, BALI EXPRESS – Pemanfaatan sempadan pantai di wilayah Sanur mendapat tanggapan dari pengamat hukum Putu Wirata Dwikora, SH, yang juga  Ketua Bali Corruption Watch. 

Disebutkannya pemanfaatan sempadan pantai jarak sekurangnya 100 meter dari titik tertinggi pasang air pantai ke daratan, bisa dikenai sanksi pidana. Hal itu ia ungkapkan saat dikonfirmasi, Selasa (30/3)

Dikatakam Wirata Dwikora, sanksi pidana itu dapat dilakukan bila bertentangan dengan ketentuan dalam Perda No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda No. 16/2009 tentang Tata Ruang Umum Wilayah Provinsi Bali. Namun, bukan berarti sempadan pantai tidak boleh dimanfaatkan, tetapi pemanfaatannya harus memperhatikan kepentingan publik. 

“Seperti kegiatan sosial keagamaan Melasti umat Hindu di Bali. Tapi antara lain juga bisa dibangun fasilitas penunjang pariwisata tirta, tergantung potensi dan kondisi di lapangan, berdasarkan kajian teknis dari yang berwenang,” jelasnya.

Diungkapkannya sebagaimana ketentuan dalam Perda Tata Ruang tersebut, masyarakat bisa berperan serta untuk memanfaatkan tata ruang, termasuk tentunya sempadan pantai. Namun, pemanfaatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Diantaranya tetap membuka akses publik, karena sempadan pantai merupakan ruang publik.

“Di tengah isu yang lagi viral, terkesan sempadan pantai tidak boleh dimanfaatkan. Sebetulnya, masyarakat termasuk pengusaha boleh ikut peranserta memanfaatkan ruang dalam sempadan pantai. Asalkan pemanfaatannya mendapat izin yang berwenang dan sesuai ketentuan. Namun, bila bertentangan dengan ketentuan seperti diatur Pasal 139, ada ancaman pidana atau dendanya,” tegas Wirata Dwikora.

Menanggapi data, bahwa sejumlah pengusaha diduga memanfaatkan sempadan pantai yang berada di depan lahan dimana usahanya berdiri,  Wirata Dwikora menilai yang pertama-tama tentu harus diteliti dengan seksama. Salah satunya apakah pemanfaatannya melanggar ketentuan tentang sempadan pantai.

“Pengusaha juga masyarakat, publik juga masyarakat, tentu sama-sama punya hak untuk berperanserta memanfaatkan ruang sempadan pantai. Agar semuanya berjalan dengan baik, sebaiknya pemerintah melihat realitas di lapangan. Bagaimana mengatur agar pengusaha yang berperanserta memanfaatkan sempadan pantai. Tidak memonopoli lalu menutup akses publik,” paparnya. 

Ditambahkannya, pemerintah perlu mengatur, prosentase kecil diberikan pemanfaatannya untuk pengusaha yang berdekatan ke ruang sempadan pantai, dan prosentase lebih besar misal 70% sampai 80% untuk ruang publik. “Misalnya rekreasi publik atau kegiatan sosial keagamaan seperti Melasti oleh umat Hindu,” cetusnya.

Sebab, menurutnya sesuai Perda, masyarakat boleh berperanserta memanfaatkan tataruang, termasuk sempadan pantai. Tapi, apa yang boleh dibangun, apa yang dilarang, harus mengikuti ketentuan dan seizin pejabat yang berwenang. “Dalam pasal 108 diatur tentang apa yang boleh dalam sempadan pantai,” imbuhnya.

Disebutkannya,  dalam pasal 108 dalam sempadan pantai pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi rekreasi pantai, ruang terbuka hijau, pertanian, fasilitas pergerakan dan parkir. Ruang terbuka publik, kegiatan sosial budaya, fasilitas mitigasi dan pengamanan pantai.

Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi fasilitas penunjang rekreasi pantai, fasilitas penunjang akomodasi, fasilitas penunjang wisata tirta, bangunan struktur perlindungan pantai dan pengamanan pesisir, infrastruktur jalan dan jaringan pergerakan lainnya. 

Kemudian soal kepelabuhanan, kebandarudaraan, jaringan infrastruktur wilayah, pemangkalan perahu nelayan dan perahu wisata, bangunan dan kegiatan adat dan agama, dan bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki izin dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.

Sementara pelarangan pendirian bangunan/kegiatan yang dapat mengancam/mengganggu/tidak selaras dengan esensi fungsi penetapan batas sempadan pantai disebutkan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi. 

Selanjutnya, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, pengamanan dan perlindungan lokasi tertentu di kawasan sempadan pantai yang berfungsi sebagai tempat Melasti.  


DENPASAR, BALI EXPRESS – Pemanfaatan sempadan pantai di wilayah Sanur mendapat tanggapan dari pengamat hukum Putu Wirata Dwikora, SH, yang juga  Ketua Bali Corruption Watch. 

Disebutkannya pemanfaatan sempadan pantai jarak sekurangnya 100 meter dari titik tertinggi pasang air pantai ke daratan, bisa dikenai sanksi pidana. Hal itu ia ungkapkan saat dikonfirmasi, Selasa (30/3)

Dikatakam Wirata Dwikora, sanksi pidana itu dapat dilakukan bila bertentangan dengan ketentuan dalam Perda No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda No. 16/2009 tentang Tata Ruang Umum Wilayah Provinsi Bali. Namun, bukan berarti sempadan pantai tidak boleh dimanfaatkan, tetapi pemanfaatannya harus memperhatikan kepentingan publik. 

“Seperti kegiatan sosial keagamaan Melasti umat Hindu di Bali. Tapi antara lain juga bisa dibangun fasilitas penunjang pariwisata tirta, tergantung potensi dan kondisi di lapangan, berdasarkan kajian teknis dari yang berwenang,” jelasnya.

Diungkapkannya sebagaimana ketentuan dalam Perda Tata Ruang tersebut, masyarakat bisa berperan serta untuk memanfaatkan tata ruang, termasuk tentunya sempadan pantai. Namun, pemanfaatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Diantaranya tetap membuka akses publik, karena sempadan pantai merupakan ruang publik.

“Di tengah isu yang lagi viral, terkesan sempadan pantai tidak boleh dimanfaatkan. Sebetulnya, masyarakat termasuk pengusaha boleh ikut peranserta memanfaatkan ruang dalam sempadan pantai. Asalkan pemanfaatannya mendapat izin yang berwenang dan sesuai ketentuan. Namun, bila bertentangan dengan ketentuan seperti diatur Pasal 139, ada ancaman pidana atau dendanya,” tegas Wirata Dwikora.

Menanggapi data, bahwa sejumlah pengusaha diduga memanfaatkan sempadan pantai yang berada di depan lahan dimana usahanya berdiri,  Wirata Dwikora menilai yang pertama-tama tentu harus diteliti dengan seksama. Salah satunya apakah pemanfaatannya melanggar ketentuan tentang sempadan pantai.

“Pengusaha juga masyarakat, publik juga masyarakat, tentu sama-sama punya hak untuk berperanserta memanfaatkan ruang sempadan pantai. Agar semuanya berjalan dengan baik, sebaiknya pemerintah melihat realitas di lapangan. Bagaimana mengatur agar pengusaha yang berperanserta memanfaatkan sempadan pantai. Tidak memonopoli lalu menutup akses publik,” paparnya. 

Ditambahkannya, pemerintah perlu mengatur, prosentase kecil diberikan pemanfaatannya untuk pengusaha yang berdekatan ke ruang sempadan pantai, dan prosentase lebih besar misal 70% sampai 80% untuk ruang publik. “Misalnya rekreasi publik atau kegiatan sosial keagamaan seperti Melasti oleh umat Hindu,” cetusnya.

Sebab, menurutnya sesuai Perda, masyarakat boleh berperanserta memanfaatkan tataruang, termasuk sempadan pantai. Tapi, apa yang boleh dibangun, apa yang dilarang, harus mengikuti ketentuan dan seizin pejabat yang berwenang. “Dalam pasal 108 diatur tentang apa yang boleh dalam sempadan pantai,” imbuhnya.

Disebutkannya,  dalam pasal 108 dalam sempadan pantai pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi rekreasi pantai, ruang terbuka hijau, pertanian, fasilitas pergerakan dan parkir. Ruang terbuka publik, kegiatan sosial budaya, fasilitas mitigasi dan pengamanan pantai.

Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi fasilitas penunjang rekreasi pantai, fasilitas penunjang akomodasi, fasilitas penunjang wisata tirta, bangunan struktur perlindungan pantai dan pengamanan pesisir, infrastruktur jalan dan jaringan pergerakan lainnya. 

Kemudian soal kepelabuhanan, kebandarudaraan, jaringan infrastruktur wilayah, pemangkalan perahu nelayan dan perahu wisata, bangunan dan kegiatan adat dan agama, dan bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki izin dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.

Sementara pelarangan pendirian bangunan/kegiatan yang dapat mengancam/mengganggu/tidak selaras dengan esensi fungsi penetapan batas sempadan pantai disebutkan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi. 

Selanjutnya, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, pengamanan dan perlindungan lokasi tertentu di kawasan sempadan pantai yang berfungsi sebagai tempat Melasti.  


Most Read

Artikel Terbaru

/