alexametrics
29.8 C
Denpasar
Wednesday, May 25, 2022

Penghuni RSS Kayubuntil Terima Sertifikat Ganti Rugi

SINGARAJA, BALI EXPRESS – Sebanyak 98 warga Lingkungan Kayubuntil, Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan/Kabupaten Buleleng akhirnya tersenyun lega. Pasalnya, puluhan warga tersebut mendapat sertifikat ganti rugi atas lahan pemerintah yang ditempatinya sejak tahun 1994. Penyerahan sertifikat itu dilakukan di Aula Kejaksaan Negeri Buleleng, Rabu (31/3) pagi.

Warga yang datang satu per satu melakukan pendaftaran, kemudian melakukan pembayaran melalui Bank BPD Bali yang didatangkan ke Kejaksaan Negeri Buleleng. Usai menyelesaikan pembayaran pada loket BPD Bali senilai Rp 8.447.000,- warga memasuki ruang aula untuk selanjutnya dilakukan tanda tangan serah terima sertifikat. Raut kepuasan dari warga itu nampak tatkala mereka telah menerima sertifikat. Dengan seksama mereka membaca isi dari sertifikat yang diterima.

Disela-sela penyerahan sertifikat, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Buleleng, Anak Agung Ngurah Jayalantara menerangkan, penyerahan sertifikat lahan ini merupakan tindak lajut dari sengketa lahan Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang ditempati warga sejak tahun 1994. Penyerahan sertifikat ini dilakukan atas nilai yang disepakati oleh warga, Pemerintah Kabupaten Buleleng dan tim appraisal. “Kami sebagai mediator memfasilitasi warga dan pemda untuk menyelesaikan kewajiban mereka. Sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa mereka akan membayar ganti rugi bangunan lengkap dan hak mereka adalah sertifikat,” jelasnya.

Ditambahkan, penyerahan sertifikat ini dilakukan selama dua hari. Dan yang belum bisa mengurus pembayaran dalam kurun waktu dua hari ini dipersilahkan untuk membayar sendiri melalui bank dengan rekomendasi dari BPKPD. “Dan selanjutnya besok akan kami lanjutkan sisanya. Hanya dikasi waktu dua hari. Yang tidak diurus dalam dua hari itu nanti mereka bayar sendiri ke bank melalui rekomendasi dari pemda baru ke BPN ambil sertifikat. Agak ribet. Kalau bangunan yang direnovasi tidak dihitung, jadi yang digunakan adalah bangunan tahun 1994 yang merupakan bangunan asli. Nilainya semua sama Rp 8.477.000,-” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng, Made Pasda Gunawan mengungkapkan, ada 98 orang yang mendapat sertifikat ganti rugi. Namun pada Rabu (31/3) pagi, baru 43 orang yang melakukan proses pembayaran.

Pasda menerangkan apabila dalam dua hari terdapat warga yang belum bosa melakukan pembayaran, maka akan dibuatkan jadwal yang berbeda. “Tapi dari sisi pembayaran ada yang tidak mampu, kami ada treatmen yang berbeda juga. Kemarin sudah kami koordinasikan salah satunya dengan BPD Bali Cabang Singaraja, untuk mencarikan solusi apakah nanti bisa dilakukan proses agunan dalam proses jaminan sertifikat nantinya. Yang jelas harapan kami, dalam tahapan ini semua masyarakat perlakuannya sama,” jelas Pasda.

Disinggung mengenai warga yang kurang mampu melakukan pembayaran, Pasda mengaku akan membuka loket khusus. Tentunya, dengan koordinasi dengan pihak bank terkait pola pembayaran yang akan diterapkan nantinya. Sebab, dalam proses pembayaran, pemerintah daerah tidak mengenal istilah mencicil. Akan tetapi, pemerintah berupaya untuk mencari jalan keluar agar mempermudah proses pembayaran bagi warga Kayubuntil yang kurang mampu dari segi ekonomi. “Kami tidak mengenal istilah pencicilan dalam proses penjualan barang milik daerah. Harus diselesaikan secara utuh untuk nanti disetorkan langsung ke kas daerah. Kalau kami estimasi dengan tim appraisal emarin, per unitnya Rp 8.447.000,- kali 98 itu sekitar Rp 827,806.000,-  itu menjadi pendapatan daerah yang sah. Bagi mereka yang tidak mampu membayar dalam dua hari ini akan kami buka loketnya. Kalau tidak kami juga akan lakukan pendekatan dengan pihak bank. Kami akan carikan solusi, apakah nanti jaminannya berupa sertifikat ini bisa dilakukan, sehingga masyarakat polanya mencicil nanti kepada perbankan dan perbankan yang mebayar cash ke pemerintah. Sehingga kami bisa segera menghapus asetnya dari pemerintah,” terangnya.

Untuk fasilitas umum yang terdapat di lingkungan Kayubuntil itu haknya akan diberikan kepada yang berwenang. “Fasilitas umum non RSS dalam proses sertifikasinya itu sudah diselesaikan juga dengan BPN. Tinggal nanti penyerahannya kepada pihak yang berwenang disana. Kalau yang berwenang adalah pemerintah akan diserahkan ke pemerintah, jika kewenanganya adat maka akan diserahkan ke adat,” tegasnya.

Sebelumnya, sengekta tersebut telah berlangsung sejak diturunkannya Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 580 tahun1994. Dalam SK itu diterangkan bahwa pemerntah akan membangun RSS untuk 98 KK di lingkungan Kayubuntil Barat. Syaratnya, warga harus membayar Rp 4.000 per bulannya selama 20 tahun. Setelah 20 tahun bangunan itu dapat dimilki oleh warga. Namun, dari tahun 1994 tersebut warga tidak melakukan pembayaran hingga tahun 2014 hingga akhirnya menjadi temuan BPK secara berturut-turut.

Polemic pun terjadi, hingga akhirnya pemerintah meminta pendampingan hukum ke Kejari Buleleng. Beberapa warga pun turut mengadu ke gedung dewan. Sebelumnya Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana memohon persetujuan dewan terkait pemindahtanganan barang milik daerah. Asset itu berupa bangunan RSS di lingkungan Kayubuntil. Permohonan tersebut ditujukan melalui surat Nomor : 028/038.43/BPKPD/2021.

Dewan pun menyetujui permohonan tersebut. Kemudian tim appraisal dari KJPP Tjandra Kasih didatangkan untuk menghitung nilai bangunan. Tim appraisal mengambil sampel bangunan asli yang dibangun sejak 1994 di lingkungan Kayubuntil. Dari sampel tersebut didapatkan nilai akhir sebesar Rp 8.447.000,- per unitnya. Nilai tersebut pun disepakati oleh warga, dan kini warga telah menerima Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diberikan oleh pemerintah sebagai haknya. 


SINGARAJA, BALI EXPRESS – Sebanyak 98 warga Lingkungan Kayubuntil, Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan/Kabupaten Buleleng akhirnya tersenyun lega. Pasalnya, puluhan warga tersebut mendapat sertifikat ganti rugi atas lahan pemerintah yang ditempatinya sejak tahun 1994. Penyerahan sertifikat itu dilakukan di Aula Kejaksaan Negeri Buleleng, Rabu (31/3) pagi.

Warga yang datang satu per satu melakukan pendaftaran, kemudian melakukan pembayaran melalui Bank BPD Bali yang didatangkan ke Kejaksaan Negeri Buleleng. Usai menyelesaikan pembayaran pada loket BPD Bali senilai Rp 8.447.000,- warga memasuki ruang aula untuk selanjutnya dilakukan tanda tangan serah terima sertifikat. Raut kepuasan dari warga itu nampak tatkala mereka telah menerima sertifikat. Dengan seksama mereka membaca isi dari sertifikat yang diterima.

Disela-sela penyerahan sertifikat, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Buleleng, Anak Agung Ngurah Jayalantara menerangkan, penyerahan sertifikat lahan ini merupakan tindak lajut dari sengketa lahan Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang ditempati warga sejak tahun 1994. Penyerahan sertifikat ini dilakukan atas nilai yang disepakati oleh warga, Pemerintah Kabupaten Buleleng dan tim appraisal. “Kami sebagai mediator memfasilitasi warga dan pemda untuk menyelesaikan kewajiban mereka. Sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa mereka akan membayar ganti rugi bangunan lengkap dan hak mereka adalah sertifikat,” jelasnya.

Ditambahkan, penyerahan sertifikat ini dilakukan selama dua hari. Dan yang belum bisa mengurus pembayaran dalam kurun waktu dua hari ini dipersilahkan untuk membayar sendiri melalui bank dengan rekomendasi dari BPKPD. “Dan selanjutnya besok akan kami lanjutkan sisanya. Hanya dikasi waktu dua hari. Yang tidak diurus dalam dua hari itu nanti mereka bayar sendiri ke bank melalui rekomendasi dari pemda baru ke BPN ambil sertifikat. Agak ribet. Kalau bangunan yang direnovasi tidak dihitung, jadi yang digunakan adalah bangunan tahun 1994 yang merupakan bangunan asli. Nilainya semua sama Rp 8.477.000,-” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng, Made Pasda Gunawan mengungkapkan, ada 98 orang yang mendapat sertifikat ganti rugi. Namun pada Rabu (31/3) pagi, baru 43 orang yang melakukan proses pembayaran.

Pasda menerangkan apabila dalam dua hari terdapat warga yang belum bosa melakukan pembayaran, maka akan dibuatkan jadwal yang berbeda. “Tapi dari sisi pembayaran ada yang tidak mampu, kami ada treatmen yang berbeda juga. Kemarin sudah kami koordinasikan salah satunya dengan BPD Bali Cabang Singaraja, untuk mencarikan solusi apakah nanti bisa dilakukan proses agunan dalam proses jaminan sertifikat nantinya. Yang jelas harapan kami, dalam tahapan ini semua masyarakat perlakuannya sama,” jelas Pasda.

Disinggung mengenai warga yang kurang mampu melakukan pembayaran, Pasda mengaku akan membuka loket khusus. Tentunya, dengan koordinasi dengan pihak bank terkait pola pembayaran yang akan diterapkan nantinya. Sebab, dalam proses pembayaran, pemerintah daerah tidak mengenal istilah mencicil. Akan tetapi, pemerintah berupaya untuk mencari jalan keluar agar mempermudah proses pembayaran bagi warga Kayubuntil yang kurang mampu dari segi ekonomi. “Kami tidak mengenal istilah pencicilan dalam proses penjualan barang milik daerah. Harus diselesaikan secara utuh untuk nanti disetorkan langsung ke kas daerah. Kalau kami estimasi dengan tim appraisal emarin, per unitnya Rp 8.447.000,- kali 98 itu sekitar Rp 827,806.000,-  itu menjadi pendapatan daerah yang sah. Bagi mereka yang tidak mampu membayar dalam dua hari ini akan kami buka loketnya. Kalau tidak kami juga akan lakukan pendekatan dengan pihak bank. Kami akan carikan solusi, apakah nanti jaminannya berupa sertifikat ini bisa dilakukan, sehingga masyarakat polanya mencicil nanti kepada perbankan dan perbankan yang mebayar cash ke pemerintah. Sehingga kami bisa segera menghapus asetnya dari pemerintah,” terangnya.

Untuk fasilitas umum yang terdapat di lingkungan Kayubuntil itu haknya akan diberikan kepada yang berwenang. “Fasilitas umum non RSS dalam proses sertifikasinya itu sudah diselesaikan juga dengan BPN. Tinggal nanti penyerahannya kepada pihak yang berwenang disana. Kalau yang berwenang adalah pemerintah akan diserahkan ke pemerintah, jika kewenanganya adat maka akan diserahkan ke adat,” tegasnya.

Sebelumnya, sengekta tersebut telah berlangsung sejak diturunkannya Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 580 tahun1994. Dalam SK itu diterangkan bahwa pemerntah akan membangun RSS untuk 98 KK di lingkungan Kayubuntil Barat. Syaratnya, warga harus membayar Rp 4.000 per bulannya selama 20 tahun. Setelah 20 tahun bangunan itu dapat dimilki oleh warga. Namun, dari tahun 1994 tersebut warga tidak melakukan pembayaran hingga tahun 2014 hingga akhirnya menjadi temuan BPK secara berturut-turut.

Polemic pun terjadi, hingga akhirnya pemerintah meminta pendampingan hukum ke Kejari Buleleng. Beberapa warga pun turut mengadu ke gedung dewan. Sebelumnya Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana memohon persetujuan dewan terkait pemindahtanganan barang milik daerah. Asset itu berupa bangunan RSS di lingkungan Kayubuntil. Permohonan tersebut ditujukan melalui surat Nomor : 028/038.43/BPKPD/2021.

Dewan pun menyetujui permohonan tersebut. Kemudian tim appraisal dari KJPP Tjandra Kasih didatangkan untuk menghitung nilai bangunan. Tim appraisal mengambil sampel bangunan asli yang dibangun sejak 1994 di lingkungan Kayubuntil. Dari sampel tersebut didapatkan nilai akhir sebesar Rp 8.447.000,- per unitnya. Nilai tersebut pun disepakati oleh warga, dan kini warga telah menerima Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diberikan oleh pemerintah sebagai haknya. 


Most Read

Artikel Terbaru

/