alexametrics
30.4 C
Denpasar
Tuesday, May 24, 2022

Tim Terpadu Pantau Kerumunan di Tempat Publik dan Obyek Wisata

DENPASAR, BALI EXPRESS – Selain menekankan kewajiban tes Covid-19 bagi pelaku perjalanan ke Bali, Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020 memuat sejumlah larangan terkait aktivitas pada malam pergantian tahun pada malam ini. Khususnya untuk menghindari potensi terjadinya kerumunan orang yang berisiko menjadi titik penyebaran Covid-19.

Secara rinci, edaran itu melarang penyelenggaraan pesta perayaan Tahun Baru dan sejenisnya, baik di dalam ruangan maupun luar ruangan. Termasuk perayaan dengan cara menyalakan kembang api, petasan, dan sejenisnya serta party minuman keras.

Untuk memastikan poin-poin larangan yang diatur dalam edaran tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali mulai mengintensifkan aktivitas patroli untuk memantau potensi-potensi kerumunan orang, baik di tempat-tempat umum maupun obyek wisata yang selama ini kerap dipakai sebagai lokasi malam pergantian tahun. “Mulai malam ini bahkan sudah lebih diintensifkan, baik secara jumlah (personel) maupun intensitas (patroli),” jelas Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Darmadi, Rabu (30/12).

Tentunya, kata dia, kegiatan pengawasan ini dilakukan Tim Terpadu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Namanya Tim Terpadu, kerja bareng TNI, Polri sampai dengan pecalang,” sambungnya.

Dijelaskan, antisipasi kerumunan menjadi prioritas dari pengawasan yang dilakukan tim ini. Terlebih kerumunan masih menjadi persoalan utama yang sulit dilakukan dalam penerapan protokol kesehatan (prokes) dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19. Dibandingkan penggunaan masker dan cuci tangan.

“Di edaran Gubernur jelas itu. Dilarang ada pesta atau aktivitas perayaan malam pergantian tahun agar tidak terjadi kerumunan,” tegasnya.

Di saat yang sama, pengawasan pelaku perjalanan di pintu penyeberangan menuju Bali masih tetap dilaksanakan sesuai dengan batas waktunya, yakni pada 4 Januari 2021.

Khusus untuk kegiatan yang satu ini, kata dia, masih relatif terkendali. Mengingat kewajiban menunjukan surat keterangan nonreaktif Covid-19 dari hasil rapid test antigen (RTA) bagi pelaku perjalanan melalui darat dan laut berlaku secara nasional. “Karena di Pelabuhan Ketapang sudah melakukan hal yang sama. Tidak ada alasan untuk tidak mengikuti ketentuan itu. Ini sudah jadi kebijakan nasional,” pungkasnya.

Bahkan, kata Rai Darmadi, belum lama ini pihaknya mengambil tindakan tegas terhadap 180 orang peserta rombongan tamasya dari luar Bali yang menggunakan empat bus. Mereka diminta tidak meneruskan perjalanan ke Bali atau putar balik, lantaran enggan menjalani RTA setibanya di Pelabuhan Gilimanuk.

“Tanggal 28 Desember 2020 kemarin, ada empat bus yang kami suruh kembali. Mereka mengangkut rombongan tamasya ke Bali. Kurang lebih jumlahnya 180 orang. Sampai Gilimanuk, karena nggak mau dites (RTA), ya kami minta kembali. Putar balik. Ini kan sudah jadi kebijakan nasional,” beber Rai Darmadi.

Terus situasi di Pelabuhan Padang Bai bagaimana? Menurutnya, ketentuan serupa juga berlaku. Hanya saja di Pelabuhan Padang Bai lain cerita. Karena di sana tingkat mobilitas penumpang yang masuk ke Bali relatif kecil. Terlebih lagi, mulai 16 Desember 2020 lalu, penyeberangan angkutan logistik dan penumpang orang direct dari Pelabuhan Ketapang ke Lembar di Nusa Tenggara Barat.

“Apalagi sekarang truk-truk (logistik) atau bus-bus yang mau ke NTB atau NTT tidak lagi lewat Gilimanuk. Langsung dari Ketapang ke Lembar. Baru 16 Desember 2020 n diresmikan Kementerian Perhubungan,” pungkas Rai Darmadi.


DENPASAR, BALI EXPRESS – Selain menekankan kewajiban tes Covid-19 bagi pelaku perjalanan ke Bali, Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020 memuat sejumlah larangan terkait aktivitas pada malam pergantian tahun pada malam ini. Khususnya untuk menghindari potensi terjadinya kerumunan orang yang berisiko menjadi titik penyebaran Covid-19.

Secara rinci, edaran itu melarang penyelenggaraan pesta perayaan Tahun Baru dan sejenisnya, baik di dalam ruangan maupun luar ruangan. Termasuk perayaan dengan cara menyalakan kembang api, petasan, dan sejenisnya serta party minuman keras.

Untuk memastikan poin-poin larangan yang diatur dalam edaran tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali mulai mengintensifkan aktivitas patroli untuk memantau potensi-potensi kerumunan orang, baik di tempat-tempat umum maupun obyek wisata yang selama ini kerap dipakai sebagai lokasi malam pergantian tahun. “Mulai malam ini bahkan sudah lebih diintensifkan, baik secara jumlah (personel) maupun intensitas (patroli),” jelas Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Darmadi, Rabu (30/12).

Tentunya, kata dia, kegiatan pengawasan ini dilakukan Tim Terpadu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Namanya Tim Terpadu, kerja bareng TNI, Polri sampai dengan pecalang,” sambungnya.

Dijelaskan, antisipasi kerumunan menjadi prioritas dari pengawasan yang dilakukan tim ini. Terlebih kerumunan masih menjadi persoalan utama yang sulit dilakukan dalam penerapan protokol kesehatan (prokes) dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19. Dibandingkan penggunaan masker dan cuci tangan.

“Di edaran Gubernur jelas itu. Dilarang ada pesta atau aktivitas perayaan malam pergantian tahun agar tidak terjadi kerumunan,” tegasnya.

Di saat yang sama, pengawasan pelaku perjalanan di pintu penyeberangan menuju Bali masih tetap dilaksanakan sesuai dengan batas waktunya, yakni pada 4 Januari 2021.

Khusus untuk kegiatan yang satu ini, kata dia, masih relatif terkendali. Mengingat kewajiban menunjukan surat keterangan nonreaktif Covid-19 dari hasil rapid test antigen (RTA) bagi pelaku perjalanan melalui darat dan laut berlaku secara nasional. “Karena di Pelabuhan Ketapang sudah melakukan hal yang sama. Tidak ada alasan untuk tidak mengikuti ketentuan itu. Ini sudah jadi kebijakan nasional,” pungkasnya.

Bahkan, kata Rai Darmadi, belum lama ini pihaknya mengambil tindakan tegas terhadap 180 orang peserta rombongan tamasya dari luar Bali yang menggunakan empat bus. Mereka diminta tidak meneruskan perjalanan ke Bali atau putar balik, lantaran enggan menjalani RTA setibanya di Pelabuhan Gilimanuk.

“Tanggal 28 Desember 2020 kemarin, ada empat bus yang kami suruh kembali. Mereka mengangkut rombongan tamasya ke Bali. Kurang lebih jumlahnya 180 orang. Sampai Gilimanuk, karena nggak mau dites (RTA), ya kami minta kembali. Putar balik. Ini kan sudah jadi kebijakan nasional,” beber Rai Darmadi.

Terus situasi di Pelabuhan Padang Bai bagaimana? Menurutnya, ketentuan serupa juga berlaku. Hanya saja di Pelabuhan Padang Bai lain cerita. Karena di sana tingkat mobilitas penumpang yang masuk ke Bali relatif kecil. Terlebih lagi, mulai 16 Desember 2020 lalu, penyeberangan angkutan logistik dan penumpang orang direct dari Pelabuhan Ketapang ke Lembar di Nusa Tenggara Barat.

“Apalagi sekarang truk-truk (logistik) atau bus-bus yang mau ke NTB atau NTT tidak lagi lewat Gilimanuk. Langsung dari Ketapang ke Lembar. Baru 16 Desember 2020 n diresmikan Kementerian Perhubungan,” pungkas Rai Darmadi.


Most Read

Artikel Terbaru

/