Rakor yang membahas berbagai permasalahan terhadap pendidikan di Klungkung itu, dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Wayan Buda Parwata, didampingi AA Sayang Suparta, Sang Nyoman Putrayasa, dan Nengah Mudiana.
Buda Parwata mengatakan, terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan dari anggota dewan, salah satunya tentang pelaksanaan program satu desa, satu TK negeri.
Menurut Buda Parwata, program tersebut sebenarnya bertujuan membantu warga kurang mampu dapat menyekolahkan anaknya di TK.Namun fakta di lapangan, anggota dewan masih menemukan sekolah TK negeri yang menarik biaya ke orangtua siswa. Inilah yang menjadi sorotan jajaran dewan Klungkung. Jadi ia meminta Dinas Pendidikan tidak selalu menggembor-gemborkan kalau masuk TK Negeri tidak dipungut biaya alias gratis.
“Katanya tidak ada biaya lagi kalau sudah masuk TK Negeri. Tapi kenyataannya orang tua dipanggil untuk menutupi kekurangan biaya di sekolah tersebut. Hal ini tidak hanya terjadi di wilayah Nusa Penida, tetapi juga di Klungkung daratan,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Kabid PAUD Disdik Klungkung Wayan Sarjana mengatakan, pada dasarnya pendidikan harus dijunjung bersama mulai dari pemerintah, dan masyarakat yaitu orang tua siswa sendiri. Selain itu, program penegerian TK dari Pemkab Klungkung, menggratiskan untuk biaya operasional seperti listirik, air, telepon, serta gaji para guru yang bersifat rutin. “Namun jika sekolah berinovasi membuat kegiatan lain. Misal kami berikan bantuan drum band dan baleganjur. TK itu juga harus diberikan pelatih dari luar,” bebernya. (nan)
Editor : I Komang Gede Doktrinaya