alexametrics
29.8 C
Denpasar
Sunday, May 29, 2022

Hindari Gesekan, Desa Kampial Larang Pasang Atribut Ormas

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Desa Adat Kampial yang terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung sejatinya hampir sama dengan desa adat lainnya. Dalam perkembangan waktu beberapa awig-awig desa dan perarem telah ditentukan. Khusus untuk Desa Adat Kampial melarang pemasangan atribut ormas.

Bendesa Adat Kampial Nyoman Sudiarta mengatakan, munculnya aturan melarang pemasangan atribut ormas tersebut berdasarkan paruman desa. Tujuannya menghindari adanya gesekan antaranggota ormas. “Larangan ini sebenarnya untuk meminimalkan dan antisipasi adanya tindak kekerasan yang sudah banyak terjadi dari oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Sudiarta saat dihubungi Kamis (12/8).

Menurutnya, pandangan di masyarakat lebih sering melihat ormas-ormas cenderung keras. Walaupun sebenarnya tidak semua anggota ormas seperti itu. Sehingga dibuatlah sebuah larangan untuk antisipasi dampak negatif ke masyarakat. “Ormas itu kan sebenarnya memiliki tujuan yang bagus, apalagi yang memiliki badan hukum. Tapi yang kebanyakan muncul dampak negatifnya, adanya kekerasan, pembunuhan dan yang lain sebagainya, itu yang membuat masyarakat trauma. Sehingga itulah yang membuat masyarakat memiliki opini negatif pada ormas,” ungkapnya.

Sejatinya Desa Adat Kampial, kata Sudiarta, tidak pernah melarang warganya untuk ikut dalam organisasi apapun. Namun yang menjadi pertimbangan munculnya larangan tersebut untuk melakukan antisipasi. Jangan sampai nanti setelah ada permasalahan baru dilakukan penanganan. “Masyarakat boleh ikut atau bergabung dengan ormas-ormas, tetapi untuk memasang simbol-simbol, posko, dan sekretariat ormas, itu tidak boleh. Jangan sampai nanti setelah memasang atributnya ada yang merusak, nantinya hal itu pasti menjadi masalah. Kami tidak pernah melarang untuk ikut masuk ormas, itu kan urusan pribadi masing-masing, negara saja mengizinkan, masa desa melarang untuk mengikuti organisasi,” ucapnya.

Sudiarta menambahkan, sampai saat ini memang belum ada sanksi yang diberikan jika terdapat masyarakat yang memasang atribut ormas di wilayahnya. Kendati demikian pihaknya melalui pacalang Desa Adat Kampial akan melakukan pengawasan. Jika ditemukan atribut ormas, akan diminta untuk menurunkan. “Ada beberapa masyarakat sebelumnya memasang bendera besar dan membuat posko ormas, kami datangi dan kami minta untuk menurunkan, kami lakukan pendekatan secara persuasif karena di desa tidak diperkenankan. Tapi sekarang masyarakat sudah memahami,” pungkasnya (esa)

 

 


MANGUPURA, BALI EXPRESS – Desa Adat Kampial yang terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung sejatinya hampir sama dengan desa adat lainnya. Dalam perkembangan waktu beberapa awig-awig desa dan perarem telah ditentukan. Khusus untuk Desa Adat Kampial melarang pemasangan atribut ormas.

Bendesa Adat Kampial Nyoman Sudiarta mengatakan, munculnya aturan melarang pemasangan atribut ormas tersebut berdasarkan paruman desa. Tujuannya menghindari adanya gesekan antaranggota ormas. “Larangan ini sebenarnya untuk meminimalkan dan antisipasi adanya tindak kekerasan yang sudah banyak terjadi dari oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Sudiarta saat dihubungi Kamis (12/8).

Menurutnya, pandangan di masyarakat lebih sering melihat ormas-ormas cenderung keras. Walaupun sebenarnya tidak semua anggota ormas seperti itu. Sehingga dibuatlah sebuah larangan untuk antisipasi dampak negatif ke masyarakat. “Ormas itu kan sebenarnya memiliki tujuan yang bagus, apalagi yang memiliki badan hukum. Tapi yang kebanyakan muncul dampak negatifnya, adanya kekerasan, pembunuhan dan yang lain sebagainya, itu yang membuat masyarakat trauma. Sehingga itulah yang membuat masyarakat memiliki opini negatif pada ormas,” ungkapnya.

Sejatinya Desa Adat Kampial, kata Sudiarta, tidak pernah melarang warganya untuk ikut dalam organisasi apapun. Namun yang menjadi pertimbangan munculnya larangan tersebut untuk melakukan antisipasi. Jangan sampai nanti setelah ada permasalahan baru dilakukan penanganan. “Masyarakat boleh ikut atau bergabung dengan ormas-ormas, tetapi untuk memasang simbol-simbol, posko, dan sekretariat ormas, itu tidak boleh. Jangan sampai nanti setelah memasang atributnya ada yang merusak, nantinya hal itu pasti menjadi masalah. Kami tidak pernah melarang untuk ikut masuk ormas, itu kan urusan pribadi masing-masing, negara saja mengizinkan, masa desa melarang untuk mengikuti organisasi,” ucapnya.

Sudiarta menambahkan, sampai saat ini memang belum ada sanksi yang diberikan jika terdapat masyarakat yang memasang atribut ormas di wilayahnya. Kendati demikian pihaknya melalui pacalang Desa Adat Kampial akan melakukan pengawasan. Jika ditemukan atribut ormas, akan diminta untuk menurunkan. “Ada beberapa masyarakat sebelumnya memasang bendera besar dan membuat posko ormas, kami datangi dan kami minta untuk menurunkan, kami lakukan pendekatan secara persuasif karena di desa tidak diperkenankan. Tapi sekarang masyarakat sudah memahami,” pungkasnya (esa)

 

 


Most Read

Artikel Terbaru

/