alexametrics
25.4 C
Denpasar
Friday, May 20, 2022

Korupsi dalam Lontar Yadnya Prakerti (1)

Sarati Banten Wajib Sesuai Ajaran Bhatari Tapini

Perbuatan korupsi tidak hanya terjadi dalam dunia pemerintahan semata. Tetapi juga berpotensi terjadi pada upacara yadnya, salah satunya dalam pembuatan banten. Rupanya, berbuat korupsi saat upacara yadnya juga diungkap dalam Lontar Yadnya Prakerti beserta hukuman secara niskala.

Dosen Hukum Hindu, STAHN Mpu Kuturan Singaraja, Gede Yoga Satriya Wibawa, MH mengatakan korupsi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang, sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka.

Bahkan sejak zaman Mahabharata sudah ada korupsi. Dimana dikisahkan Pangeran Duryudana menghambur-hamburkan uang kerajaan untuk mendongkrak popularitasnya, sehingga bisa menjadi Raja menggantikan ayahnya.

Ironisnya, korupsi terhadap keuangan negara terjadi pada berbagai bentuk anggaran, termasuk korupsi untuk upacara yajna. Seperti yang terjadi pada korupsi anggaran aci-aci dan sesajen di Kota Denpasar.

Selain melalui penggelembungan anggaran negara, korupsi pada pelaksanaan upacara juga dapat dilakukan melalui manipulasi tetandingan banten dan penyalahgunaan penerapan tingkatan upacara yajna.

Sehingga, pada Lontar Yajňa Prakrti, yang diduga sudah ada sebelum era Kerajaan Majapahit, menguraikan tentang konsep pendidikan anti korupsi. “Peluang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan upacara yajňa, tidak saja terjadi pada upacara yajňa yang diselenggarakan oleh desa bersama pemerintah. Manipulasi pelaksanaan upacara yajňa juga terjadi pada masyarakat secara individu,” jelasnya.

Walaupunkecurangan bukan terjadi melalui penggelembungan anggaran seperti pada upacara yajna yang diselenggarakan oleh desa dan pemerintah, kecurangan dilakukan melalui manipulasi aturan

Dalam Lontar Yajna Prakrti paragraf 17b disebutkan ada sejumlah teks sebagai konsep anti korupsi, diuraikan sebagai berikut: Awya sira sang tukang angawu-awu, angapus-apusi tatandingan, amunjuk lungsur, angurang-ngurangi, anglebih-lebihi, tan manut ri warah mami Bhatari Tapeni, umunggwing Mpulutuk, apan saksat angwah uwuhi raga sarira, ala dahat phla tinmunya, ring kapatinya lwih papa narakan ta kadhenda de Yama Bala, dumadhî sira wkasan, wtu salah rûpã, wtu mala katuna lbih ring šarirã, mangkana tmahanya.

Jika diterjemahkan: Janganlah para tukang banten mengada-ada,menghilangkan, mengurangi, melebihkan tetandingan, menurunkan tingkatan upacara, yang tidak sesuai dengan ajaran Bhatari Tapeni tentang pelutuk atau aturan banten.

Karena mengurangi-menambah raga sarira, dapat menemui mara bahaya, setelah meninggal menemui penderitaan di neraka dihukum oleh Yama Bala ketika lahir dikemudian hari tidak sempurna, demikian terjadinya.

Makna dari teks pada paragraf 17b di atas ditujukan kepada para tukang banten, agar tidak mengada-ada dalam membuat banten maupun sarana upakara. Jangan sampai menghilangkan, mengurangi, ataupun menambahkan tetandingan bantenyang tidak sesuai dengan ajaran Bhatari Tapeni tentang pelutuk (ketentuan) banten, hingga menurunkan atau menaikkan tingkatan yajna.

Perbuatan tersebut dapat menimbulkan mara bahaya. Setelah meninggal, akan menderita di neraka, disiksa oleh bala Bhatara Yama. Ketika lahir kembali ke dunia akan terlahir dengan badan yang cacat dan mengalami penderitaan.

“Pembuatan banten sesuai dengan tingkatan upacara yajna perlu di atur sesuai dengan ajaran Bhatari Tapeni tentang pelutuk banten. Mengingat, penyediaan banten merupakan bisnis yang menjanjikan memberikan keuntungan secara ekonomi,” jelasnya.(bersambung) 






Reporter: I Putu Mardika

Perbuatan korupsi tidak hanya terjadi dalam dunia pemerintahan semata. Tetapi juga berpotensi terjadi pada upacara yadnya, salah satunya dalam pembuatan banten. Rupanya, berbuat korupsi saat upacara yadnya juga diungkap dalam Lontar Yadnya Prakerti beserta hukuman secara niskala.

Dosen Hukum Hindu, STAHN Mpu Kuturan Singaraja, Gede Yoga Satriya Wibawa, MH mengatakan korupsi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang, sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka.

Bahkan sejak zaman Mahabharata sudah ada korupsi. Dimana dikisahkan Pangeran Duryudana menghambur-hamburkan uang kerajaan untuk mendongkrak popularitasnya, sehingga bisa menjadi Raja menggantikan ayahnya.

Ironisnya, korupsi terhadap keuangan negara terjadi pada berbagai bentuk anggaran, termasuk korupsi untuk upacara yajna. Seperti yang terjadi pada korupsi anggaran aci-aci dan sesajen di Kota Denpasar.

Selain melalui penggelembungan anggaran negara, korupsi pada pelaksanaan upacara juga dapat dilakukan melalui manipulasi tetandingan banten dan penyalahgunaan penerapan tingkatan upacara yajna.

Sehingga, pada Lontar Yajňa Prakrti, yang diduga sudah ada sebelum era Kerajaan Majapahit, menguraikan tentang konsep pendidikan anti korupsi. “Peluang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan upacara yajňa, tidak saja terjadi pada upacara yajňa yang diselenggarakan oleh desa bersama pemerintah. Manipulasi pelaksanaan upacara yajňa juga terjadi pada masyarakat secara individu,” jelasnya.

Walaupunkecurangan bukan terjadi melalui penggelembungan anggaran seperti pada upacara yajna yang diselenggarakan oleh desa dan pemerintah, kecurangan dilakukan melalui manipulasi aturan

Dalam Lontar Yajna Prakrti paragraf 17b disebutkan ada sejumlah teks sebagai konsep anti korupsi, diuraikan sebagai berikut: Awya sira sang tukang angawu-awu, angapus-apusi tatandingan, amunjuk lungsur, angurang-ngurangi, anglebih-lebihi, tan manut ri warah mami Bhatari Tapeni, umunggwing Mpulutuk, apan saksat angwah uwuhi raga sarira, ala dahat phla tinmunya, ring kapatinya lwih papa narakan ta kadhenda de Yama Bala, dumadhî sira wkasan, wtu salah rûpã, wtu mala katuna lbih ring šarirã, mangkana tmahanya.

Jika diterjemahkan: Janganlah para tukang banten mengada-ada,menghilangkan, mengurangi, melebihkan tetandingan, menurunkan tingkatan upacara, yang tidak sesuai dengan ajaran Bhatari Tapeni tentang pelutuk atau aturan banten.

Karena mengurangi-menambah raga sarira, dapat menemui mara bahaya, setelah meninggal menemui penderitaan di neraka dihukum oleh Yama Bala ketika lahir dikemudian hari tidak sempurna, demikian terjadinya.

Makna dari teks pada paragraf 17b di atas ditujukan kepada para tukang banten, agar tidak mengada-ada dalam membuat banten maupun sarana upakara. Jangan sampai menghilangkan, mengurangi, ataupun menambahkan tetandingan bantenyang tidak sesuai dengan ajaran Bhatari Tapeni tentang pelutuk (ketentuan) banten, hingga menurunkan atau menaikkan tingkatan yajna.

Perbuatan tersebut dapat menimbulkan mara bahaya. Setelah meninggal, akan menderita di neraka, disiksa oleh bala Bhatara Yama. Ketika lahir kembali ke dunia akan terlahir dengan badan yang cacat dan mengalami penderitaan.

“Pembuatan banten sesuai dengan tingkatan upacara yajna perlu di atur sesuai dengan ajaran Bhatari Tapeni tentang pelutuk banten. Mengingat, penyediaan banten merupakan bisnis yang menjanjikan memberikan keuntungan secara ekonomi,” jelasnya.(bersambung) 






Reporter: I Putu Mardika

Most Read

Artikel Terbaru

/