alexametrics
26.5 C
Denpasar
Friday, August 12, 2022

MDA Dukung Desa Adat Kesiman Tutup Ashram Hare Krishna

DENPASAR, BALI EXPRESS – Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali mengeluarkan pernyataan resmi terkait penutupan Ashram Hare Krishna di wilayah Desa Adat Kesiman, Padang Galak, Sanur, Denpasar, akhir pekan kemarin. 

Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet menyatakan, MDA Provinsi Bali sangat mendukung dan siap mempertahankan kebijakan atau pun keputusan yang dilakukan oleh Desa Adat Kesiman. 

Dalam keterangan persnya, Senin (26/4), Ida Panglingsir menyebutkan bahwa Hindu secara global adalah sangat majemuk. Sebab ada Hindu India, ada Hindu Nusantara (Indonesia) yang juga disebut Hindu Dharma, juga ada macam corak Hindu lainnya di berbagai negara.

“Di Negara India, Hindu itu sangat majemuk, dan ada ratusan sampradaya di India, dimana satu dengan yang lain berbeda, bahkan banyak yang  sangat berbeda antara yang satu dengan yang lainnya,” paparnya. 

Sementara di Hindu Nusantara juga majemuk, ada Hindu Bali (Hindu Dresta Bali), Hindu Jawa, Hindu Tengger, Hindu Sunda, Hindu Toraja, Hindu Kaharingan dan lainnya. Namun, kemajemukan Hindu Nusantara ada benang merahnya, yakni perjalanan sejarah, menyebabkan banyak kesamaannya, sedikit perbedaannya. 

Perbedaan di dalam Hindu Nusantara hanyalah pada tradisinya saja, tidak terletak pada  keyakinannya, semuanya menganut Panca Sradha, semuanya menganut Panca Yadnya, sistem teologinya juga sama.  

Ditambahkannya, Hindu, khususnya Hindu Bali yang merupakan bagian dari Hindu Nusantara yang sangat menghormati dan sangat menerima adanya perbedaan antar keyakinan, terlebih kalau hanya sekadar perbedaan tradisi. 

Krama Bali, umat Hindu Bali (Hindu Dresta Bali) bukanlah anti orang asing, bukanlah anti budaya asing, bahkan juga terbukti dalam sejarahnya telah beralkulturasi dengan asing dan budaya asing.

Namun Hindu tidak pernah mentolelir usaha- usaha penyebaran keyakinan yang sangat berbeda di tengah- tengah masyarakat yang sudah beragama. Terlebih kalau disertai dengan pendiskreditan agama masyarakat setempat dan cara- cara memanipulasi ajaran ajaran luhurnya. 

Disebutkan, Hindu di India sangat baik dan luhur, terlebih di India. Hindu Bali, Hindu Nusantara adalah sangat luhur dan mulia lebih- lebih di Bali atau di Nusantara. “Tetapi Hindu India kalau sengaja disebarkan di tengah – tengah umat yang sudah beragama, dengan keyakinan yang berbeda dalam hal ini adalah di Indonesia, atau sebaliknya jika Hindu Bali atau Hindu Nusantara sengaja disebarkan di tengah tengah umat beragama yang dengan keyakinan berbeda. Misalnya sengaja disebarkan di India, maka itu menjadi tindakan  sangat buruk jauh dari keluhuran dan kemuliaan agama – agama,” paparnya. 

Baca Juga :  Tirtayatra, Makin Ramai, Bukan Misi Tamasya

Ditambahkan, desa adat adalah lembaga sosial religius yang ada di Bali sejak lebih dari seribu tahun lampau. Berawal dari kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak- hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

“Berbicara tentang Desa Adat berarti berbicara tentang Agama Hindu Bali (Agama Hindu Dresta Bali), Krama Bali, Adat Bali dan Budaya Bali. Desa Adat selama sejarah NKRI telah membuktikan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting karena kontribusinya di dalam setiap aspek pembangunan bangsa dan Negara di Bali,” sambungnya. 

Setiap program pembangunan pemerintah, khususnya yang membutuhkan peran serta masyarakat Bali secara luas, maka pastilah Desa Adat berperan dan diperankan. 

Bahwa ditolaknya keberadaan Aliran Hare Krishna (ISKCON) dan sampradaya asing  lainnya di Bali, sebenarnya bukanlah karena perbedaan keyakinan yang dianutnya semata.

Tetapi lebih karena telah menimbulkan keresahan, ketenangan, kedamaian yang luas di Bali dan di seluruh Nusantara. Karena Hare Krishna ( ISKCON) dan sampradaya asing lainnya telah melakukan sikap dan tindakan yang buruk yang sangat bertentangan dengan Pancasila dan nilai nilai Bhinneka Tunggal Ika. 

Yakni telah melakukan upaya yang masif dan strategis untuk menyebarkan keyakinan dan cara beragama mereka yang sangat berbeda di tengah tengah masyarakat Umat Hindu Bali (Hindu Dresta Bali) dan Hindu Nusantara lainnya. 

Sangat sering melalui tokoh- tokoh mereka telah mendiskreditkan tatacara keagamaan Hindu Dresta Bali, keyakinan Hindu Bali, juga upacara keagamaan Hindu Dresta Bali.

Telah sering melalui tokoh- tokoh mereka mendiskreditkan Adat Istiadat Bali dan Desa Adat Bali. Dan, telah melaksanakan tindakan yang sangat tercela dengan memanipulasi ajaran ajaran luhur nan mulia Hindu Bali dan Hindu Nusantara dengan telah menerbitkan dan menyebarluaskan buku -buku hasil manipulasi tersebut. 

“Dapat disimpulkan bahwa penyebaran yang strategis dan masif aliran Hare Krishna (ISKCON) dan sampradaya asing lainnya adalah mempunyai niat tercela untuk menggantikan Hindu Bali (Hindu Dresta Bali) di Bali, menggantikan berbagai tradisi Hindu Nusantara di Indonesia. Itu berarti telah menusuk kepada nilai inti yang terdalam, yaitu bermaksud dengan cepat atau lambat meniadakan Hindu Bali, Adat Istiadat Bali, Budaya Bali dan Desa Adat di Bali, menggantikan dengan tatacara keagamaan, adat, dan budaya asing,” tegasnya.

Baca Juga :  Pura Toya Bubuh; Berada di Tebing Tempat Wangsa Arya Dapat Keselamatan

Pernyataan itu pun juga dibarengi dengan Surat Keputusan Bersama Parisada Hindu Dharma Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomer : 106/ PHDI- Bali/XII/2020 dan Nomor : 07/SK/MDA- Prov Bali/XII/2020 memang sebatas pada pembatasan kegiatan pengembanan ajaran sampradaya Non – Dresta Bali di Bali. 

Namun, patut sangat dipahami bahwa setiap Desa Adat di Bali mempunyai hak otonom untuk menjaga, melindungi, mengatur di wilayah hukum adatnya, kerukunan, ketenangan, ketertiban dan kedamaian wilayahnya. Karena atas kontribusi Desa Adat yang demikianlah maka Bali dikenal luas sebagai daerah yang rukun, toleran, tertib, aman dan damai.

Oleh karena Desa Adat, hak- hak, kewenangan tradisinya diayomi dan dilindungi oleh Pancasila, nilai nilai Bhineka Tunggal Ika, Undang Undang Dasar 1945, perundang undangan di bawahnya sampai dengan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.  

Maka, kebijakan Desa Adat Kesiman yang telah menutup Ashram Hare Krishna/ISKCON di wilayah hukum adatnya, karena Ashram ISKCON tersebut dirasa telah sangat meresahkan masyarakat luas, telah mengganggu rasa ketenangan, kedamaian dan kerukunan di Desa Adat Kesiman, sangat tepat dan dibenarkan.

Ida Panglingsir juga meminta agar Negara segera hadir untuk mencegah dan menindak sesuai hukum yang berlaku terhadap segala tindakan tercela yang menyebarkan keyakinan yang sangat berbeda. Yang menodai atau mendiskreditkan agama, mendiskreditkan adat istiadat, mendiskreditkan lembaga adat , yang jelas jelas telah menimbulkan keresahan, gangguan yang meluas di Bali maupun di beberapa daerah di Indonesia.

“Seandainya ada pihak- pihak yang masih keberatan dengan kebijakan keputusan Desa Adat Kesiman, sebaiknya proseslah keberatan itu melalui mekanisme peradilan sesuai perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali menyatakan sangat mendukung dan siap mempertahankan kebijakan keputusan Desa Adat Kesiman tersebut,” tandas Ida Panglingsir.

Ditambahkannya, ia meminta kepada segenap jajaran Majelis Desa Adat Kabupaten /Kota, segenap jajaran Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan, seluruh Desa Adat di Bali. Semua Krama Bali hendaknya proaktif di dalam mengawasi, menertibkan, dan atau melakukan langkah-langkah kebijakan yang terukur sesuai hak dan kewenangan tradisi hukum adat yang diberikan dan dilindungi oleh negara, seperti yang telah dilakukan oleh Desa Adat Kesiman. 


DENPASAR, BALI EXPRESS – Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali mengeluarkan pernyataan resmi terkait penutupan Ashram Hare Krishna di wilayah Desa Adat Kesiman, Padang Galak, Sanur, Denpasar, akhir pekan kemarin. 

Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet menyatakan, MDA Provinsi Bali sangat mendukung dan siap mempertahankan kebijakan atau pun keputusan yang dilakukan oleh Desa Adat Kesiman. 

Dalam keterangan persnya, Senin (26/4), Ida Panglingsir menyebutkan bahwa Hindu secara global adalah sangat majemuk. Sebab ada Hindu India, ada Hindu Nusantara (Indonesia) yang juga disebut Hindu Dharma, juga ada macam corak Hindu lainnya di berbagai negara.

“Di Negara India, Hindu itu sangat majemuk, dan ada ratusan sampradaya di India, dimana satu dengan yang lain berbeda, bahkan banyak yang  sangat berbeda antara yang satu dengan yang lainnya,” paparnya. 

Sementara di Hindu Nusantara juga majemuk, ada Hindu Bali (Hindu Dresta Bali), Hindu Jawa, Hindu Tengger, Hindu Sunda, Hindu Toraja, Hindu Kaharingan dan lainnya. Namun, kemajemukan Hindu Nusantara ada benang merahnya, yakni perjalanan sejarah, menyebabkan banyak kesamaannya, sedikit perbedaannya. 

Perbedaan di dalam Hindu Nusantara hanyalah pada tradisinya saja, tidak terletak pada  keyakinannya, semuanya menganut Panca Sradha, semuanya menganut Panca Yadnya, sistem teologinya juga sama.  

Ditambahkannya, Hindu, khususnya Hindu Bali yang merupakan bagian dari Hindu Nusantara yang sangat menghormati dan sangat menerima adanya perbedaan antar keyakinan, terlebih kalau hanya sekadar perbedaan tradisi. 

Krama Bali, umat Hindu Bali (Hindu Dresta Bali) bukanlah anti orang asing, bukanlah anti budaya asing, bahkan juga terbukti dalam sejarahnya telah beralkulturasi dengan asing dan budaya asing.

Namun Hindu tidak pernah mentolelir usaha- usaha penyebaran keyakinan yang sangat berbeda di tengah- tengah masyarakat yang sudah beragama. Terlebih kalau disertai dengan pendiskreditan agama masyarakat setempat dan cara- cara memanipulasi ajaran ajaran luhurnya. 

Disebutkan, Hindu di India sangat baik dan luhur, terlebih di India. Hindu Bali, Hindu Nusantara adalah sangat luhur dan mulia lebih- lebih di Bali atau di Nusantara. “Tetapi Hindu India kalau sengaja disebarkan di tengah – tengah umat yang sudah beragama, dengan keyakinan yang berbeda dalam hal ini adalah di Indonesia, atau sebaliknya jika Hindu Bali atau Hindu Nusantara sengaja disebarkan di tengah tengah umat beragama yang dengan keyakinan berbeda. Misalnya sengaja disebarkan di India, maka itu menjadi tindakan  sangat buruk jauh dari keluhuran dan kemuliaan agama – agama,” paparnya. 

Baca Juga :  Kalau Sudah Begini Baru Layak Menikmati Kemenangan Hari Raya Galungan

Ditambahkan, desa adat adalah lembaga sosial religius yang ada di Bali sejak lebih dari seribu tahun lampau. Berawal dari kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak- hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

“Berbicara tentang Desa Adat berarti berbicara tentang Agama Hindu Bali (Agama Hindu Dresta Bali), Krama Bali, Adat Bali dan Budaya Bali. Desa Adat selama sejarah NKRI telah membuktikan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting karena kontribusinya di dalam setiap aspek pembangunan bangsa dan Negara di Bali,” sambungnya. 

Setiap program pembangunan pemerintah, khususnya yang membutuhkan peran serta masyarakat Bali secara luas, maka pastilah Desa Adat berperan dan diperankan. 

Bahwa ditolaknya keberadaan Aliran Hare Krishna (ISKCON) dan sampradaya asing  lainnya di Bali, sebenarnya bukanlah karena perbedaan keyakinan yang dianutnya semata.

Tetapi lebih karena telah menimbulkan keresahan, ketenangan, kedamaian yang luas di Bali dan di seluruh Nusantara. Karena Hare Krishna ( ISKCON) dan sampradaya asing lainnya telah melakukan sikap dan tindakan yang buruk yang sangat bertentangan dengan Pancasila dan nilai nilai Bhinneka Tunggal Ika. 

Yakni telah melakukan upaya yang masif dan strategis untuk menyebarkan keyakinan dan cara beragama mereka yang sangat berbeda di tengah tengah masyarakat Umat Hindu Bali (Hindu Dresta Bali) dan Hindu Nusantara lainnya. 

Sangat sering melalui tokoh- tokoh mereka telah mendiskreditkan tatacara keagamaan Hindu Dresta Bali, keyakinan Hindu Bali, juga upacara keagamaan Hindu Dresta Bali.

Telah sering melalui tokoh- tokoh mereka mendiskreditkan Adat Istiadat Bali dan Desa Adat Bali. Dan, telah melaksanakan tindakan yang sangat tercela dengan memanipulasi ajaran ajaran luhur nan mulia Hindu Bali dan Hindu Nusantara dengan telah menerbitkan dan menyebarluaskan buku -buku hasil manipulasi tersebut. 

“Dapat disimpulkan bahwa penyebaran yang strategis dan masif aliran Hare Krishna (ISKCON) dan sampradaya asing lainnya adalah mempunyai niat tercela untuk menggantikan Hindu Bali (Hindu Dresta Bali) di Bali, menggantikan berbagai tradisi Hindu Nusantara di Indonesia. Itu berarti telah menusuk kepada nilai inti yang terdalam, yaitu bermaksud dengan cepat atau lambat meniadakan Hindu Bali, Adat Istiadat Bali, Budaya Bali dan Desa Adat di Bali, menggantikan dengan tatacara keagamaan, adat, dan budaya asing,” tegasnya.

Baca Juga :  Sesana Arsitek Bali dalam Lontar Tentang Undagi; Bukan hanya Seni

Pernyataan itu pun juga dibarengi dengan Surat Keputusan Bersama Parisada Hindu Dharma Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomer : 106/ PHDI- Bali/XII/2020 dan Nomor : 07/SK/MDA- Prov Bali/XII/2020 memang sebatas pada pembatasan kegiatan pengembanan ajaran sampradaya Non – Dresta Bali di Bali. 

Namun, patut sangat dipahami bahwa setiap Desa Adat di Bali mempunyai hak otonom untuk menjaga, melindungi, mengatur di wilayah hukum adatnya, kerukunan, ketenangan, ketertiban dan kedamaian wilayahnya. Karena atas kontribusi Desa Adat yang demikianlah maka Bali dikenal luas sebagai daerah yang rukun, toleran, tertib, aman dan damai.

Oleh karena Desa Adat, hak- hak, kewenangan tradisinya diayomi dan dilindungi oleh Pancasila, nilai nilai Bhineka Tunggal Ika, Undang Undang Dasar 1945, perundang undangan di bawahnya sampai dengan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.  

Maka, kebijakan Desa Adat Kesiman yang telah menutup Ashram Hare Krishna/ISKCON di wilayah hukum adatnya, karena Ashram ISKCON tersebut dirasa telah sangat meresahkan masyarakat luas, telah mengganggu rasa ketenangan, kedamaian dan kerukunan di Desa Adat Kesiman, sangat tepat dan dibenarkan.

Ida Panglingsir juga meminta agar Negara segera hadir untuk mencegah dan menindak sesuai hukum yang berlaku terhadap segala tindakan tercela yang menyebarkan keyakinan yang sangat berbeda. Yang menodai atau mendiskreditkan agama, mendiskreditkan adat istiadat, mendiskreditkan lembaga adat , yang jelas jelas telah menimbulkan keresahan, gangguan yang meluas di Bali maupun di beberapa daerah di Indonesia.

“Seandainya ada pihak- pihak yang masih keberatan dengan kebijakan keputusan Desa Adat Kesiman, sebaiknya proseslah keberatan itu melalui mekanisme peradilan sesuai perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali menyatakan sangat mendukung dan siap mempertahankan kebijakan keputusan Desa Adat Kesiman tersebut,” tandas Ida Panglingsir.

Ditambahkannya, ia meminta kepada segenap jajaran Majelis Desa Adat Kabupaten /Kota, segenap jajaran Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan, seluruh Desa Adat di Bali. Semua Krama Bali hendaknya proaktif di dalam mengawasi, menertibkan, dan atau melakukan langkah-langkah kebijakan yang terukur sesuai hak dan kewenangan tradisi hukum adat yang diberikan dan dilindungi oleh negara, seperti yang telah dilakukan oleh Desa Adat Kesiman. 


Most Read

Artikel Terbaru

/