alexametrics
29.8 C
Denpasar
Thursday, May 19, 2022

Kisruh Sampradaya, Nak Bali Elah, Aluh, Ampah

DENPASAR, BALI EXPRESS – Kisruh keberadaan Sampradaya (aliran kepercayaan atau sistem religius) di Bali, tak terlepas dari beberapa faktor. Mulai materi pelajaran agama yang terdapat pertanyaan menukik ke salah satu Sampradaya, hingga penggunaan budaya Bali yang diadopsi begitu saja. Kini baru runyam, padahal sudah berlangsung sejak lama. Dan,  baru dianggap mengancam keberlangsungan budaya Bali, yang dilestarikan leluhur Hindu Bali.  Kemudian saling menyalahkan,  dan siapa yang sejatinya salah? 

Ketua Yayasan Gases Bali Dr. Komang Indra Wirawan, S.Sn.,M.Fil.H menjelaskan, setiap tindakan yang diperbuat tentu ada risikonya, termasuk dalam menghadapi Sampradaya itu sendiri. “Kalau kita berbicara tentang ancaman dengan adanya Sampradaya, apapun itu mengandung risiko. Naik motor juga kita pasti risikonya akan jatuh, bila tidak hati hati,” ucapnya kepada Bali Express (Jawa Pos Group), Minggu kemarin (26/7).

Terkait adanya Sampradaya di Bali, ia menyebut sebenarnya tidak ada masalah, ketika mereka berjalan sesuai koridor yang semestinya. Bahkan, dengan adanya Sampradaya, tidak ada benar dan salah. Hanya saja ada kekeliruan dan keteledoran. Menurutnya, keteledoran dari warga Hindu Bali sendiri dalam menjaga budaya yang ada.

“Terkait Sampradaya ada kekeliruan, bukan soal benar atau salah. Saya rasakan keteledoran dari warga kita sendiri ‘nak Bali’ (orang Hindu Bali). Bes elah, bes aluh, bes ampah, sehingga lupa mem-filter mana Bali mana India. Ketika Hindu Nusantara, kita juga harus cerdas juga memilih, dan memilih mana budaya Bali, dan mana budaya India,” paparnya. Maksudnya, sebagian orang Hindu Bali terlalu santai (elah), terlalu gampangan, dan kurang peduli (cuek), sehingga  tak bisa alias lupa memfilter mana budaya Bali dan India.

Pria yang dikenal dengan ‘Doktor Calonarang’ tersebut juga berharap, agar semua tidak terprovokasi dengan adanya Sampradaya. Terlebih saat ini sedang hangat dibahas dalam media sosial, instansi keagamaan, hingga kalangan akademisi, khususnya agama Hindu.

Ditegaskannya, semua harus mengetahui dan melek dengan mana Sampradaya, mana Bali, dan yang lainnya. Sebab, Bali ini sangat multikultur. Budaya Bali itu ada disebabkan adanya proses, dan ada leluhur yang mempertahankannya. 

“Ketika bicara seni, budaya dan agama, kita harus tahu ruang mereka masing-masing. Kita sendiri tidak bisa dipadukan begitu saja, seni ala Bali kita kenal. Ketika itu seni ala Bali, seni ala Jawa, dan India, itu tidak boleh dicampur atau dikombinasi dengan seni modern begitu saja. Misal topeng dari India dibawa ke pura untuk nari, itu tidak boleh itu,” tegasnya.

Iakuinya, Sampradaya adalah ancaman kalau kita (Bali) tidak tegas dalam memilah dan memilih. “Kalau memilih dijadikan warna dan kolaborasi, bagaimana pun akan ribut jadinya dengan orang kita sendiri. Sebab ada orang kita, yang mengesahkan orang kita, yang mengajukan juga orang kita, semua itu saudara kita. Sebaiknya ini dipertegas, dan harus duduk bersama dalam mencari solusinya,” imbuhnya.

Hal itu harus dilakukan guna mempertahankan budaya Bali, khususnya Hindu Bali. Sebab, bagaimana menyikapi hal itu kalau seni. Harus dipilah mana boleh, mana yang tidak boleh dipakai orang lain. Sehingga jati diri budaya Bali itu sendiri tidak hilang. Selain itu, juga agar budaya tidak justru bergeser, karena tidak memiliki identitas yang murni.

“Budaya yang dicampuradukkan, sedangkan agama kan keyakinan adalah harga mati, tidak boleh mencampuradukkan. Nyatanya sekarang kan agama dipakai kedok, Hindu dipakai kedok ini Hindu Bali, bukan Hindu India. Agar tidak ribut, saling tuntut, harus duduk bersama. Mengantisipasi ruang gerak agar tidak mengancam. Kembali lagi ke aturan desa adat harus kuat dalam menghadapi Sampradaya ini,” imbuhnya.

Menyangkut masalah Sampradaya,  ia mempertanyakan tindakan nyata dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Dinas Kebudayaan, hingga Listibya. Supaya diperjelas dan dipertegas, budaya Bali mana yang bisa dipakai oleh Sampradaya, mana yang tidak. “Kalau begini, mana ‘taringnya’ PHDI, mana ‘taringnya’ Majelis Desa Adat, supaya ini jelas dan tidak merusak budaya Bali yang sudah ada,” tandas dosen Universitas Mahadewa Indonesia tersebut.  

 

 


DENPASAR, BALI EXPRESS – Kisruh keberadaan Sampradaya (aliran kepercayaan atau sistem religius) di Bali, tak terlepas dari beberapa faktor. Mulai materi pelajaran agama yang terdapat pertanyaan menukik ke salah satu Sampradaya, hingga penggunaan budaya Bali yang diadopsi begitu saja. Kini baru runyam, padahal sudah berlangsung sejak lama. Dan,  baru dianggap mengancam keberlangsungan budaya Bali, yang dilestarikan leluhur Hindu Bali.  Kemudian saling menyalahkan,  dan siapa yang sejatinya salah? 

Ketua Yayasan Gases Bali Dr. Komang Indra Wirawan, S.Sn.,M.Fil.H menjelaskan, setiap tindakan yang diperbuat tentu ada risikonya, termasuk dalam menghadapi Sampradaya itu sendiri. “Kalau kita berbicara tentang ancaman dengan adanya Sampradaya, apapun itu mengandung risiko. Naik motor juga kita pasti risikonya akan jatuh, bila tidak hati hati,” ucapnya kepada Bali Express (Jawa Pos Group), Minggu kemarin (26/7).

Terkait adanya Sampradaya di Bali, ia menyebut sebenarnya tidak ada masalah, ketika mereka berjalan sesuai koridor yang semestinya. Bahkan, dengan adanya Sampradaya, tidak ada benar dan salah. Hanya saja ada kekeliruan dan keteledoran. Menurutnya, keteledoran dari warga Hindu Bali sendiri dalam menjaga budaya yang ada.

“Terkait Sampradaya ada kekeliruan, bukan soal benar atau salah. Saya rasakan keteledoran dari warga kita sendiri ‘nak Bali’ (orang Hindu Bali). Bes elah, bes aluh, bes ampah, sehingga lupa mem-filter mana Bali mana India. Ketika Hindu Nusantara, kita juga harus cerdas juga memilih, dan memilih mana budaya Bali, dan mana budaya India,” paparnya. Maksudnya, sebagian orang Hindu Bali terlalu santai (elah), terlalu gampangan, dan kurang peduli (cuek), sehingga  tak bisa alias lupa memfilter mana budaya Bali dan India.

Pria yang dikenal dengan ‘Doktor Calonarang’ tersebut juga berharap, agar semua tidak terprovokasi dengan adanya Sampradaya. Terlebih saat ini sedang hangat dibahas dalam media sosial, instansi keagamaan, hingga kalangan akademisi, khususnya agama Hindu.

Ditegaskannya, semua harus mengetahui dan melek dengan mana Sampradaya, mana Bali, dan yang lainnya. Sebab, Bali ini sangat multikultur. Budaya Bali itu ada disebabkan adanya proses, dan ada leluhur yang mempertahankannya. 

“Ketika bicara seni, budaya dan agama, kita harus tahu ruang mereka masing-masing. Kita sendiri tidak bisa dipadukan begitu saja, seni ala Bali kita kenal. Ketika itu seni ala Bali, seni ala Jawa, dan India, itu tidak boleh dicampur atau dikombinasi dengan seni modern begitu saja. Misal topeng dari India dibawa ke pura untuk nari, itu tidak boleh itu,” tegasnya.

Iakuinya, Sampradaya adalah ancaman kalau kita (Bali) tidak tegas dalam memilah dan memilih. “Kalau memilih dijadikan warna dan kolaborasi, bagaimana pun akan ribut jadinya dengan orang kita sendiri. Sebab ada orang kita, yang mengesahkan orang kita, yang mengajukan juga orang kita, semua itu saudara kita. Sebaiknya ini dipertegas, dan harus duduk bersama dalam mencari solusinya,” imbuhnya.

Hal itu harus dilakukan guna mempertahankan budaya Bali, khususnya Hindu Bali. Sebab, bagaimana menyikapi hal itu kalau seni. Harus dipilah mana boleh, mana yang tidak boleh dipakai orang lain. Sehingga jati diri budaya Bali itu sendiri tidak hilang. Selain itu, juga agar budaya tidak justru bergeser, karena tidak memiliki identitas yang murni.

“Budaya yang dicampuradukkan, sedangkan agama kan keyakinan adalah harga mati, tidak boleh mencampuradukkan. Nyatanya sekarang kan agama dipakai kedok, Hindu dipakai kedok ini Hindu Bali, bukan Hindu India. Agar tidak ribut, saling tuntut, harus duduk bersama. Mengantisipasi ruang gerak agar tidak mengancam. Kembali lagi ke aturan desa adat harus kuat dalam menghadapi Sampradaya ini,” imbuhnya.

Menyangkut masalah Sampradaya,  ia mempertanyakan tindakan nyata dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Dinas Kebudayaan, hingga Listibya. Supaya diperjelas dan dipertegas, budaya Bali mana yang bisa dipakai oleh Sampradaya, mana yang tidak. “Kalau begini, mana ‘taringnya’ PHDI, mana ‘taringnya’ Majelis Desa Adat, supaya ini jelas dan tidak merusak budaya Bali yang sudah ada,” tandas dosen Universitas Mahadewa Indonesia tersebut.  

 

 


Most Read

Artikel Terbaru

/