alexametrics
29.8 C
Denpasar
Monday, May 23, 2022

Dari Luar Negeri Karantina 10 Hari, PHRI: Tak Masuk Akal untuk Bisnis

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Pemerintah Pusat akan menambah masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) khususnya untuk wisatawan yang akan masuk ke Indonesia. Bahkan tidak hanya warga negasa asing yang akan menjalani karantina, kebijakan karantina 10 hari juga diberlakukan bagi warga Indonesia yang akan datang dari luar negeri.

Kebijakan karantina 10 hari ini akan diberlakukan Jumat (3/12). Tujuannya penambahan masa karantina ini untuk mengantisipasi penularan virus corona varian B.1.1.529 atau Omicron dari Afirka Selatan. Namun kondisi ini tentunya tidak akan menguntungkan bagi sektor pariwisata, khususnya Kabupaten Badung yang sangat bergantung kepada kunjungan wisatawan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung I Gusti Agung Rai Suryawijaya mengatakan, pemberlakuan karantina 10 hari sangat tidak menguntungkan pariwisata. Pasalnya penambahan masa karan tina ini akan menurunkan niat wisatawan untuk berkunjung.

“Masa karantina 10 hari, jika dilihat dari aspek bisnis cukup tidak masuk akal. Dari segi bisnis tidak worth it. Jangankan 10 hari, karantina 5 hari dan 3 hari pun belum ada yang datang. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka harus kita dukung,” ujar Agung Ray saat dikonfirmasi Kamis (2/12).

Menurutnya, jika melihat kondisi Kabupaten Badung yang hampir dua tahun perekonomiannya paling terpuruk akibat pandemi Covid-19. Kebijakan PPKM Level 3 dan masa karantina 10 hari ini menjadi cobaan baru bagi pelaku pariwisata. Pihaknya pun mengaku prihatin dengan kondisi yang ibarat berlayar di antara dua karang. Antara sisi kesehatan dan sisi ekonomi sama-sama dalam situasi sulit.

“Baru saja menggeliat kunjungan wisatawan domestik dan kami sedang negoisasi dengan beberapa negara internasional, tapi terjadi lagi seperti ini (muncul varian virus baru). Memang situasinya sangat sulit dan beresiko besar. Namun harus diambil keputusan,” ungkap Ketua Badan Promosi Pariwisata Badung tersebut.

Meski menyayangkan kebijakan dari pemerintah pusat tersebut, Agung Ray pun mengaku tidak dapat berbuat banyak dan hanya bisa mendukung. Ia menilai keputusan yang diambil oleh pemerintah Pusat telah mempertimbangkan dilihat situasi yang berkecamuk di luar negeri.

“Mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus mendukung, karena pemerintah sebagai regulator dan kita hanya bisa menjalankan,” jelasnya.

Agung Ray pun berharap, pemerintah juga tetap memperhatikan sisi ekonomi masyarakat agar perekonomian tetap hidup. Pemerintah diminta tetap memberikan jalan tengah namun dengan pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat.

“Biar sama-sama jalan, tidak langsung injak rem sehingga cukup membuat terkaget-kaget juga. Usul saya kunjungan wisatawan itu diatur kuotanya. Misalnya wisatawan domestik dibatasi, tidak boleh dari 15 ribu dalam sehari. Begitu juga wisatawan asing yang bukan berasal dari negara terkena virus varian omicron, bisa kuotanya 3.000 per hari. Sehingga bisa kita kendalikan,” pungkasnya. 


MANGUPURA, BALI EXPRESS – Pemerintah Pusat akan menambah masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) khususnya untuk wisatawan yang akan masuk ke Indonesia. Bahkan tidak hanya warga negasa asing yang akan menjalani karantina, kebijakan karantina 10 hari juga diberlakukan bagi warga Indonesia yang akan datang dari luar negeri.

Kebijakan karantina 10 hari ini akan diberlakukan Jumat (3/12). Tujuannya penambahan masa karantina ini untuk mengantisipasi penularan virus corona varian B.1.1.529 atau Omicron dari Afirka Selatan. Namun kondisi ini tentunya tidak akan menguntungkan bagi sektor pariwisata, khususnya Kabupaten Badung yang sangat bergantung kepada kunjungan wisatawan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung I Gusti Agung Rai Suryawijaya mengatakan, pemberlakuan karantina 10 hari sangat tidak menguntungkan pariwisata. Pasalnya penambahan masa karan tina ini akan menurunkan niat wisatawan untuk berkunjung.

“Masa karantina 10 hari, jika dilihat dari aspek bisnis cukup tidak masuk akal. Dari segi bisnis tidak worth it. Jangankan 10 hari, karantina 5 hari dan 3 hari pun belum ada yang datang. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka harus kita dukung,” ujar Agung Ray saat dikonfirmasi Kamis (2/12).

Menurutnya, jika melihat kondisi Kabupaten Badung yang hampir dua tahun perekonomiannya paling terpuruk akibat pandemi Covid-19. Kebijakan PPKM Level 3 dan masa karantina 10 hari ini menjadi cobaan baru bagi pelaku pariwisata. Pihaknya pun mengaku prihatin dengan kondisi yang ibarat berlayar di antara dua karang. Antara sisi kesehatan dan sisi ekonomi sama-sama dalam situasi sulit.

“Baru saja menggeliat kunjungan wisatawan domestik dan kami sedang negoisasi dengan beberapa negara internasional, tapi terjadi lagi seperti ini (muncul varian virus baru). Memang situasinya sangat sulit dan beresiko besar. Namun harus diambil keputusan,” ungkap Ketua Badan Promosi Pariwisata Badung tersebut.

Meski menyayangkan kebijakan dari pemerintah pusat tersebut, Agung Ray pun mengaku tidak dapat berbuat banyak dan hanya bisa mendukung. Ia menilai keputusan yang diambil oleh pemerintah Pusat telah mempertimbangkan dilihat situasi yang berkecamuk di luar negeri.

“Mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus mendukung, karena pemerintah sebagai regulator dan kita hanya bisa menjalankan,” jelasnya.

Agung Ray pun berharap, pemerintah juga tetap memperhatikan sisi ekonomi masyarakat agar perekonomian tetap hidup. Pemerintah diminta tetap memberikan jalan tengah namun dengan pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat.

“Biar sama-sama jalan, tidak langsung injak rem sehingga cukup membuat terkaget-kaget juga. Usul saya kunjungan wisatawan itu diatur kuotanya. Misalnya wisatawan domestik dibatasi, tidak boleh dari 15 ribu dalam sehari. Begitu juga wisatawan asing yang bukan berasal dari negara terkena virus varian omicron, bisa kuotanya 3.000 per hari. Sehingga bisa kita kendalikan,” pungkasnya. 


Most Read

Artikel Terbaru

/