alexametrics
25.4 C
Denpasar
Friday, May 20, 2022

47 LPD di Tabanan Macet Total

TABANAN, BALI EXPRESS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan tengah berkonsentrasi pada tiga perkara kasus korupsi dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Satu di antaranya bahkan sedang diproses untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar. Yakni perkara korupsi LPD Batungsel di Kecamatan Pupuan dengan kerugian Rp 913 Juta.

Di saat yang sama, penyidik Kejari Tabanan juga sedang memperdalam penyidikan kasus serupa pada LPD Belumbang di Kecamatan Kerambitan, serta LPD Sunantaya di Kecamatan Penebel.

Bahkan, dalam penyidikan untuk kasus di LPD Belumbang yang kerugiannya mencapai Rp 1,1 Miliar, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka dengan inisial IWS dan sudah memeriksa 13 orang saksi.

Dalam data Bidang UKM dan LPD Dinas Koperasi dan UMKM (Diskop UMKM) Tabanan, ketiga LPD tersebut semula memang masuk kategori macet total. Terkecuali LPD Batungsel yang kini mulai pulih kembali.

“Yang macet total ini tidak terlihat laporan tahunannya. Berapa asetnya dan sebagainya. Yang LPD Belumbang dan Sunantaya contohnya. Kalau Batungsel, sekalipun sekarang lagi ada perkara, kondisinya sudah mulai pulih. Makanya tercatat dalam laporan kami,” jelas Kepala Bidang UKM dan LPD Diskop UMKM Tabanan, I Ketut Darmadi, Rabu (3/3).

Dijelaskannya, jumlah LPD di Tabanan sampai dengan sekarang sebanyak 308 unit. Sampai dengan Desember 2020, yang masuk kategori sehat sebanyak 149 LPD. Cukup sehat sebanyak 57 LPD. Kurang sehat sebanyak 35 LPD. Dan, tidak sehat sebanyak 67 LPD.

“Yang kurang sehat ini ada yang masih operasi. Tapi kondisinya tidak stabil. Tapi ada juga yang macet total. Yang tidak ada laporannya sama sekali. Ini jumlahnya 49 unit dari 67 unit LPD yang masuk kategori tidak sehat itu,” jelasnya lagi.

Terhadap 67 LPD yang tidak sehat tersebut dilakukan upaya pembinaan dan pengarahan. Bahkan, di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang, pihaknya mendorong agar dilakukan penghematan atau efisiensi.

“Kami lakukan pembinaan dari sisi manajemen dan operasionalnya. Bahkan, kalau LPD yang tadinya sakit itu memiliki komitmen yang baik, tidak menutup kemungkinan mendapatkan bantuan lewat dana perlindungan dari LP LPD. Ini akan terlihat dari laporannya tiap bulan. Kalau serius dan berkomitmen,” tegasnya.

Sejatinya, sambung dia, ada empat pilar yang membuat LPD di desa pakraman itu bisa berjalan dengan stabil atau sehat. Yang pertama adalah integritas pengurusnya, pengawasan dari dewan pengawas yang diketuai secara ex officio oleh Bendesa Adat. Kemudian partisipasi krama di lingkungan desa pakraman tempat LPD itu berada. Serta tokoh agama maupun masyarakat.

“Kuncinya di empat pilar ini. Terutama sekali integritas pengurusnya. Kalau pengurusnya nakal, ya benyah (hancur),” sebut Ketut Darmadi yang juga seorang pemangku ini.

Terkait dinamika yang tengah terjadi hingga tiga LPD tersangkut kasus hukum, pihaknya tidak menampik hal itu. Namun, dia menyebutkan, khusus untuk LPD Batungsel pihaknya telah turun untuk melakukan mediasi di tingkat bawah. Tinggal mereka yang melakukan perbuatan merugikan melakukan kesanggupan untuk mengembalikan.

“Karena kami di pemerintah, kalaupun LPD itu bermasalah, kami tetap ingin LPD itu ada dan tetap berjalan. Orientasi kami begitu. Itu sebabnya sebelum kasus ini masuk jalur hukum, kami sudah melakukan fasilitasi dengan advokat melalui Bagian Hukum. Mendorong agar kasus ini selesai di internal terlebih dulu,” tukasnya.

Hal serupa, kata dia, terjadi juga pada LPD Belumbang. Pihaknya sudah sempat memediasi satu kali. Dari mediasi itu, pihak desa menyepakati untuk melakukan penyelesaian secara internal.

“Padahal kerugian sudah jelas dalam audit kami. Nanti kalau ada apa-apa baru kami sampaikan ke Tim Pembina, begitu bahasa yang kami terima saat itu. Apalagi kami memang mendorong agar persoalan diselesaikan di internal terlebih dulu,” pungkasnya. 


TABANAN, BALI EXPRESS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan tengah berkonsentrasi pada tiga perkara kasus korupsi dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Satu di antaranya bahkan sedang diproses untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar. Yakni perkara korupsi LPD Batungsel di Kecamatan Pupuan dengan kerugian Rp 913 Juta.

Di saat yang sama, penyidik Kejari Tabanan juga sedang memperdalam penyidikan kasus serupa pada LPD Belumbang di Kecamatan Kerambitan, serta LPD Sunantaya di Kecamatan Penebel.

Bahkan, dalam penyidikan untuk kasus di LPD Belumbang yang kerugiannya mencapai Rp 1,1 Miliar, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka dengan inisial IWS dan sudah memeriksa 13 orang saksi.

Dalam data Bidang UKM dan LPD Dinas Koperasi dan UMKM (Diskop UMKM) Tabanan, ketiga LPD tersebut semula memang masuk kategori macet total. Terkecuali LPD Batungsel yang kini mulai pulih kembali.

“Yang macet total ini tidak terlihat laporan tahunannya. Berapa asetnya dan sebagainya. Yang LPD Belumbang dan Sunantaya contohnya. Kalau Batungsel, sekalipun sekarang lagi ada perkara, kondisinya sudah mulai pulih. Makanya tercatat dalam laporan kami,” jelas Kepala Bidang UKM dan LPD Diskop UMKM Tabanan, I Ketut Darmadi, Rabu (3/3).

Dijelaskannya, jumlah LPD di Tabanan sampai dengan sekarang sebanyak 308 unit. Sampai dengan Desember 2020, yang masuk kategori sehat sebanyak 149 LPD. Cukup sehat sebanyak 57 LPD. Kurang sehat sebanyak 35 LPD. Dan, tidak sehat sebanyak 67 LPD.

“Yang kurang sehat ini ada yang masih operasi. Tapi kondisinya tidak stabil. Tapi ada juga yang macet total. Yang tidak ada laporannya sama sekali. Ini jumlahnya 49 unit dari 67 unit LPD yang masuk kategori tidak sehat itu,” jelasnya lagi.

Terhadap 67 LPD yang tidak sehat tersebut dilakukan upaya pembinaan dan pengarahan. Bahkan, di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang, pihaknya mendorong agar dilakukan penghematan atau efisiensi.

“Kami lakukan pembinaan dari sisi manajemen dan operasionalnya. Bahkan, kalau LPD yang tadinya sakit itu memiliki komitmen yang baik, tidak menutup kemungkinan mendapatkan bantuan lewat dana perlindungan dari LP LPD. Ini akan terlihat dari laporannya tiap bulan. Kalau serius dan berkomitmen,” tegasnya.

Sejatinya, sambung dia, ada empat pilar yang membuat LPD di desa pakraman itu bisa berjalan dengan stabil atau sehat. Yang pertama adalah integritas pengurusnya, pengawasan dari dewan pengawas yang diketuai secara ex officio oleh Bendesa Adat. Kemudian partisipasi krama di lingkungan desa pakraman tempat LPD itu berada. Serta tokoh agama maupun masyarakat.

“Kuncinya di empat pilar ini. Terutama sekali integritas pengurusnya. Kalau pengurusnya nakal, ya benyah (hancur),” sebut Ketut Darmadi yang juga seorang pemangku ini.

Terkait dinamika yang tengah terjadi hingga tiga LPD tersangkut kasus hukum, pihaknya tidak menampik hal itu. Namun, dia menyebutkan, khusus untuk LPD Batungsel pihaknya telah turun untuk melakukan mediasi di tingkat bawah. Tinggal mereka yang melakukan perbuatan merugikan melakukan kesanggupan untuk mengembalikan.

“Karena kami di pemerintah, kalaupun LPD itu bermasalah, kami tetap ingin LPD itu ada dan tetap berjalan. Orientasi kami begitu. Itu sebabnya sebelum kasus ini masuk jalur hukum, kami sudah melakukan fasilitasi dengan advokat melalui Bagian Hukum. Mendorong agar kasus ini selesai di internal terlebih dulu,” tukasnya.

Hal serupa, kata dia, terjadi juga pada LPD Belumbang. Pihaknya sudah sempat memediasi satu kali. Dari mediasi itu, pihak desa menyepakati untuk melakukan penyelesaian secara internal.

“Padahal kerugian sudah jelas dalam audit kami. Nanti kalau ada apa-apa baru kami sampaikan ke Tim Pembina, begitu bahasa yang kami terima saat itu. Apalagi kami memang mendorong agar persoalan diselesaikan di internal terlebih dulu,” pungkasnya. 


Most Read

Artikel Terbaru

/