alexametrics
27.6 C
Denpasar
Tuesday, August 9, 2022

2 Usaha Diduga Caplok Sempadan Pantai Kantongi IMB, Satpol PP Tak Berkutik

BADUNG, BALI EXPRESS — Kasus dugaan penyerobotan tanah negara atau pencaplokan sempadan pantai kembali ditemukan di Kabupaten Badung. Kali ini terdapat dua akomodasi pariwisata di Pantai Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara yang diduga telah melanggar.

Dua akomodasi tersebut adalah Legong Keraton Beach Hotel dan Morabito Art Villa yang berada di timur pintu masuk Pantai Berawa. Bahkan terkait hal ini, pihak Kejari Badung sudah turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan, dan kini sedang dikaji.

Terkait hal itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara mengatakan, pihaknya telah menerima laporan warga sekitar.

Laporan tersebut disampaikan saat melakukan penataan pantai dari adanya bangunan liar. Namun saat dilakukan pengecekan, dua usaha tersebut telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sehingga pihaknya belum bisa mengambil tindakan.

“Memang kami sudah mengecek, karena sudah memiliki IMB saya tidak bisa masuk (menindak). Sehingga dinas (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badung) yang menerbitan IMB lah yang akan melakukan pengawasan,” ujar Suryanegara saat dikonfirmasi Selasa (4/7).

Baca Juga :  Kecil Respon Program Pusat Relaksasi Pajak Kendaraan Baru

Menurutnya, sesuai tupoksi Satpol PP dapat menindak hanya saat usaha tersebut tidak memiliki izin. Selain itu, juga dapat dilakukan jika memang usaha tersebut disebutkan telah melanggar. Tentunya pihaknya harus menunggu rekomendasi dari DPMPTSP.

“Kalau sudah IMB, kami sampaikan kepada dinas terkait untuk melakukan pengecekan. Sehingga jika terjadi pelanggaran, mereka akan merekomendasikan kepada kami. Itu juga setelah mereka memberikan peringatan-peringatan terlebih dulu,” terangnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala DPMPTSP Badung I Made Agus Aryawan menegaskan, belum dapat melakukan penindakan. Lantaran saat ini akan dilakukan pengecekan perizinan, dan pihaknya akan menurunkan tim untuk melakukan pemantauan di lapangan. “Saya belum komentar, karena harus mengecek kelengkapan perizinan dan cek ke lapangan,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pelanggaran tata ruang atau pencaplokan sempadan pantai sebagai tanah negara diduga terjadi di Pantai Berawa. Dua restoran, yakni Legon Kraton Beach Hotel dan Morabito Beach Ard Villa disebut-sebut terlibat dalam perkara ini. Bahkan menyikapi masalah ini, Kejari Badung sudah melakukan pengecekan.

Baca Juga :  DAK Rp 3,2 Miliar untuk Perbaikan DTW dan Pelatihan

Kasi Pidsus Kejari Badung Dewa Lanang Arya Raharja pun mengakui pihaknya telah turun untuk mengecek ke lapangan perihal dugaan pencaplokan lahan oleh pengelola Legon Kraton Beach Hotel dan Morabito Beach Ard Villa yang terletak di Jalan Pantai Berawa.

Selain itu, pihak Kejari Badung juga bakal berkoodinasi dengan dinas terkait seperti Pekerjaan Umum (PU) mengenai aspek tata ruang. “Iya kami memang sudah mengecek ke lokasi dan sekarang dikaji, sejauh mana harusnya jarak sempadan pantai dan lahan yang bisa dipakai, ini kami lihat dulu aturan Perda RTRW,” tandasnya, Senin (4/7) lalu.

 






Reporter: I Putu Resa Kertawedangga

BADUNG, BALI EXPRESS — Kasus dugaan penyerobotan tanah negara atau pencaplokan sempadan pantai kembali ditemukan di Kabupaten Badung. Kali ini terdapat dua akomodasi pariwisata di Pantai Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara yang diduga telah melanggar.

Dua akomodasi tersebut adalah Legong Keraton Beach Hotel dan Morabito Art Villa yang berada di timur pintu masuk Pantai Berawa. Bahkan terkait hal ini, pihak Kejari Badung sudah turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan, dan kini sedang dikaji.

Terkait hal itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara mengatakan, pihaknya telah menerima laporan warga sekitar.

Laporan tersebut disampaikan saat melakukan penataan pantai dari adanya bangunan liar. Namun saat dilakukan pengecekan, dua usaha tersebut telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sehingga pihaknya belum bisa mengambil tindakan.

“Memang kami sudah mengecek, karena sudah memiliki IMB saya tidak bisa masuk (menindak). Sehingga dinas (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badung) yang menerbitan IMB lah yang akan melakukan pengawasan,” ujar Suryanegara saat dikonfirmasi Selasa (4/7).

Baca Juga :  Bersinergi, Koperasi Modern Penunjang Pemulihan Ekonomi 

Menurutnya, sesuai tupoksi Satpol PP dapat menindak hanya saat usaha tersebut tidak memiliki izin. Selain itu, juga dapat dilakukan jika memang usaha tersebut disebutkan telah melanggar. Tentunya pihaknya harus menunggu rekomendasi dari DPMPTSP.

“Kalau sudah IMB, kami sampaikan kepada dinas terkait untuk melakukan pengecekan. Sehingga jika terjadi pelanggaran, mereka akan merekomendasikan kepada kami. Itu juga setelah mereka memberikan peringatan-peringatan terlebih dulu,” terangnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala DPMPTSP Badung I Made Agus Aryawan menegaskan, belum dapat melakukan penindakan. Lantaran saat ini akan dilakukan pengecekan perizinan, dan pihaknya akan menurunkan tim untuk melakukan pemantauan di lapangan. “Saya belum komentar, karena harus mengecek kelengkapan perizinan dan cek ke lapangan,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pelanggaran tata ruang atau pencaplokan sempadan pantai sebagai tanah negara diduga terjadi di Pantai Berawa. Dua restoran, yakni Legon Kraton Beach Hotel dan Morabito Beach Ard Villa disebut-sebut terlibat dalam perkara ini. Bahkan menyikapi masalah ini, Kejari Badung sudah melakukan pengecekan.

Baca Juga :  Subsidi Pertalite Over 35 Persen, Ini Tempat Daftar MyPertamina di Bali

Kasi Pidsus Kejari Badung Dewa Lanang Arya Raharja pun mengakui pihaknya telah turun untuk mengecek ke lapangan perihal dugaan pencaplokan lahan oleh pengelola Legon Kraton Beach Hotel dan Morabito Beach Ard Villa yang terletak di Jalan Pantai Berawa.

Selain itu, pihak Kejari Badung juga bakal berkoodinasi dengan dinas terkait seperti Pekerjaan Umum (PU) mengenai aspek tata ruang. “Iya kami memang sudah mengecek ke lokasi dan sekarang dikaji, sejauh mana harusnya jarak sempadan pantai dan lahan yang bisa dipakai, ini kami lihat dulu aturan Perda RTRW,” tandasnya, Senin (4/7) lalu.

 






Reporter: I Putu Resa Kertawedangga

Most Read

Artikel Terbaru

/