BADUNG, BALI EXPRESS – Jajaran DPRD Badung mendatangi Boshe VVIP Club di Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai, Kecamatan Kuta, Senin (6/2). Sidak yang dilaksanakan DPRD Badung ini dalam rangka melakukan pengawasan terhadap tempat hiburan malam tersebut. Mulai dari perizinan, limbah, pembayaran pajak, dan tenaga kerja (naker).
Sidak ini dipimpin Ketua Komisi II DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara, dihadiri Ketua Komisi I Made Ponda Wirawan, Ketua Komisi III Wayan Sandra, Ketua Komisi IV Made Suwardana, dan didampingi oleh anggota DPRD lainnya, seperti I Gede Aryanta, Nyoman Gede Wiradana, Made Wijaya, Wayan Luwir Wiana, Ni Luh Kadek Suastiari, serta I Made Yudana. Sidak ini juga dihadiri oleh jajaran OPD di lingkungan Pemkab Badung.
Ketua Komisi II DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara mengatakan, sidak yang dilakukan ini merupakan upaya pengawasan terhadap perusahaan yang ada di Badung. Tentunya dari sidak ini diharapkan agar pengusaha selalu mengikuti regulasi dan kebijakan yang ada di Badung. “Sesuai regulasi dan peraturan UU yang ada, kami di DPRD Badung wajib melakukan pengawasan. Terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Lanang Umbara.
Menurutnya, ada beberapa sasaran dari pelaksanaan sidak ini. Mulai dari perizinan, limbah, pajak, dan ketenagakerjaan. Pihaknya pun memberikan beberapa catatan kepada manajemen usaha. “Kami di Komisi II, melakukan pengawasan terhadap limbah, karena limbah ini sangat penting kita awasi. Karena itu menyangkut kesalamatan ekosistem. Untuk menjaga alam tentunya limbah ini perlu kita awasi. Karena keselamatan alam adalah keselamatan manusia,” ungkapnya.
Dari hasil pemeriksaan, Lanang Umbara memaparkan, terkait dengan pajak sudah dibayarkan sesuai kewajiban Boshe. Kemudian untuk perizinan memang diakuinya masih ada beberapa yang perlu dikengkapi.
Hal yang sama juga terkait tenaga kerja, sehingga pihaknya meminta data lengkap untuk dilakukan evaluasi. “Perizinan sudah by proses. Untuk tenaga kerja kami meminta kejelasan berapa tenaga kerja lokal yang ada. Kalau kurang warga kami Badung, kami akan memberikan teguran,” terangnya, seraya menyebutkan akan merekomendasi masyarakat Badung yang memiliki kompetensi.
Terkait pengelolaan limbah, pihaknya menjelaskan, dari hasil pemeriksaan memang limbah ditampung dalam septik tank. Pihaknya pun meminta agar dilengkapi dengan bukti pengurasan septik tank. “Kami juga akan memberikan teguran. Kemudian untuk izin penampungan limbah B3, itu belum ada, kami juga akam memberikan teguran. Jika tidak kami akan lakukan pemanggilan, kalau membandel bukan tidak mungkin akan dilakukan penyabutan perizinan,” jelasnya.
